Pembangunan di Tapal Batas Amat Memperihatinkan

oleh -18 Dilihat

Kupang, medianttt.com — Provinsi NTT yang berbatasan dengan dua negara, Timor Leste dan Australia, sejatinya amat strategis, tapi apesnya, hingga saat ini pembangunan di kawasan perbatasan dari semua aspek sangat memprihatinkan. Karena itu, dibutuhkan perhatian serius semua elemen untuk memperhatikan pembangunan di tapal batas itu.

Demikian benang merah Diskusi Publik bertajuk “Peran Pemda, Masyarakat dan Media Massa dalam menjaga Wilayah Perbatasan NKRI” kerjasama PWI NTT dan Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Kamis (16/4/2015).

Ketua PWI NTT, Dion Putra, dalam sesi diskusi menilai, dari pantauan yang dilakukan di wilayah perbatasan RI dan RDTL, pembangunan infrastruktur sangat memperihatinkan, jalan jalan dan jembatan rusak. Fakta ini berbanding terbalik dengan Negara tetangga (RDTL) dengan infrastruktur yang lebih memadai, karena mereka fokus membangun wilayah perbatasan. Selain infrastruktur jalan, masalah kelistrikan juga masih belum sampai di perbatasan. Demikian juga pembangunan SDM melalui sektor pendidikan dan sektor ekonomi juga masih sangat memperihatinkan.

“Infrastrukrtur wilayah perbatasan mestinya harus menjadi perhatian pemerintah pusat demi menjaga keutuhan NKRI, sebab wilayah perbatasan merupakan cerminan dari kemajuan pembangunan sebuah bangsa,” kata Dion.

Ia juga menggagas salah satu solusi, yakni memperkuat otoritas Badan Pengelola Perbatasan yang ada di NTT sehingga memiliki otoritas dalam mengeksekusi semua masalah di perbatasan. “Fungsi koordinasi yang dimiliki Badan Pengelola Perbatasan selama ini masih sangat lemah karena tidak memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Setiap kali ada persoalan di perbatasan selalu ditangani pemerintah pusat akibatnya tidak efektif dalam pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Menurutnya, minimnya otoritas badan pengelola perbatasan juga mengakibatkan pembangunan wilayah perbatasan dari setiap sektor berjalan sendiri-sendiri atau parsial, tanpa melalui sinkronisasi. Misalnya, sebut dia, Dinas pendidikan dalam pembangunan SDM berjalan sendiri, demikian juga dengan instansi kesehatan dalam pembangunan kesehatan dan Pekerjaan Umum dalam membangun infrastruktur juga berjalan sendiri-sendiri. “Padahal pembangunan perbatasan harus terintegrasi dan integrasi tersebut dapat berjalan kalau badan perbatasan memiliki otoritas yang penuh,” usul dia, dan menambahkan, masalah perbatasan antara negara bukan saja menjadi tanggung jawab TNI, tapi juga tanggung jawab pers dan mahasiswa. Karena itu, melalui diskusi di kampus ini akan membangkitkan semangat generasi mudah menyikapi masalah perbatasan.

Pentingnya keterlibatan mahasiswa juga ditegaskan, Frangki Jan Salean, dalam makalahnya. Menurutnya, ke depan semua mahasiswa di NTT dalam melaksanakan KKN harus fokus di daerah perbatasan agar memberikan pendidikan dan pemahaman pentingnya menjaga keutuhan NKRI dan membantu meningkatkan SDM masyarakat. Juga, pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan.  Ia juga berharap, guru-guru dan lembaga pendidikan di perbatasan harus mendapat perhatian khusus baik dalam tunjangan maupun pembangunan infrastruktur pendidikan demi menunjang pelaksanaan dan peningkatan SDM masyarakat perbatasan.

Pemakalah lainnya, Kepala Staf Korem, Adrianus Surya Agung, membenarkan buruknya kondisi infrastruktur di perbatasan. Selain infrastruktur jalan, fasilitas bagi TNI yang menjaga kawasan perbatasan pun masih sangat buruk. Idealnya, kata dia, pemerintah bekerja sama dengan TNI dalam pelaksanaan pembangunan perbatasan. “Kami sangat menyayangkan adanya Silpa yang dimiliki pemerintah daerah pada setiap tahun anggaran. Akan lebih bermanfaat kalau dana yang ada digunakan untuk membangun kerja sama dengan TNI untuk pembangunan dan menjaga wilaya perbatasan,” katanya.

Wakil Sekjen PWI Provinsi NTT, Ferry Jahang, yang juga nara sumber dalam diskusi tersebut mengatakan, bicara masalah berbatasan bukan saja membahas mengenai batas wilayah. “Yang paling penting adalah membangun konsep kebijakan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” katanya. (jdz)

Foto : Dion Putra sedang menyampaikan gagasannya dalam diskusi tersebut.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *