Kupang, mediantt.com – Wakil Gubernur NTT, Benny Alexander Litelnony, memastikan bahwa ada dua masalah mendesak tentang persoalan perbatasan negara di wilayah NTT, yakni persoalan garis batas antara RI-RDTL yang belum disepakati. Juga, persoalan pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan itu. Karena itu, dalam waktu dekat,Pemerintah Provinsi NTT yang diwakili Border Liaison Committee (BLC) atau Komite Perantara Perbatasan, akan mengadakan pertemuan di Dili, ibukota Timor Leste, membahas masalah garus batas itu.
“Dalam waktu dekat, BLC akan mengadakan pertemuan di Dili untuk membahas berbagai masalah perbatasan. Untuk itu, akan diadakan rapat-rapat persiapan untuk menyatukan konsep dan suara agar saat pertemuan BLC di Dili nanti kita miliki konsep-konsep yang jelas untuk dibahas dengan utusan BLC dari RDTL,” kata Wagub saat memimpin rapat koordinasi BLC di Kantor Badan Perbatasan Provinsi NTT, Selasa (5/4/2015).
Rapat itu dihadiri oleh Kepala Badan Badan Perbatasan Provinsi NTT, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Asisten I Setda Kabupaten Kupang, Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Kupang, pejabat dari Polda NTT, Utusan Kantor Imigrasi Kupang, Utusan Kantor Bea Cukai, dan utusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Menurut Wagub Benny, masalah di perbatasan adalah juga berkaitan dengan masalah budaya dan adat istiadat, karena masyarakat daerah perbatasan, masih memiliki hubungan komunal. Karena itu, ia menguraikan strategi-strategi dalam menyelesaikan persoalan garis batas yakni bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal dalam mencari dan mengupulkan bukti historis, kemudian membangun kerja sama dengan pemerintah Timor Leste dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, serta meningkatkan persehatian masyarakat perbatasan dengan pendekatan budaya dan adat.
Sementara itu, untuk meningkatkan infrastruktur perbatasan, Wagub meminta dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bersinergi dengan Badan Perbatasan Daerah Provinsi NTT, dalam melaksanakan program dan kegiatan di daerah perbatasan.
Kepala Badan Badan Perbatasan Provinsi NTT, Paulus B Manehat, menjelaskan bahwa rapat yang digelar hari ini adalah rapat perdana BLC. BLC, kata Manehat, pada dasarnya memiliki tujuan sebagai sarana tukar menukar informasi, antara pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Timor Leste.
Selain itu, rapat juga digelar untuk meningkatkan kerja sama di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Tujuan lainnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Belu dan Malaka. (jdz)
Foto : Pimpinan SKPD yang mengikuti rapat koordinasi BLC yang dipimpin Wagub Benny Litelnony di Kantor Badan Perbatasan Provinsi NTT, Selasa (5/4/2015).
