Labuan Bajo, mediantt.com – Getolnya penolakan kolektif terhadap privatisasi Pantai Pede yang juga didukung sepenuhnya oleh gereja, tidak bisa diartikan bahwa gereja juga menolak investor masuk ke Manggarai Barat. Sebab, hasil Sinode III Keuskupan Ruteng tahun lalu, merekomendasikan agar Pantai Pede tetap menjadi ruang publik bagi masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya, tapi bukan berarti gereja menolak investor.
“Hasil sinode III Keuskupan di Ruteng tahun lalu merekomendasikan Pantai Pede tetap menjadi ruang publik bagi masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya. Sikap gereja menolak privatisasi pantai itu, bukan berarti menolak investor untuk masuk berinvestasi di Labuan Bajo.
Gereja tidak menolak investor seperti yang diperbincangkan di media-media sosial akhir-akhir ini. Ada pendapat masyarakat juga seolah-olah gereja menolak investor, apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut, saya mau katakan itu tidak benar,” tegas Perwakilan Keuskupan Ruteng, Romo Robertus Pelita, Pr, kepada mediantt.com di Labuan Bajo Selasa (9/2).
Menurut dia, persoalan Pantai Pede harus serius diselesaikan. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, antara pemerintah dan masyarakat Labuan Bajo mengenai status tanah. “Setelah selesainya konflik tersebut baru pemerintah membangun pantai tersebut untuk tetap menjadi sarana untuk bisa diakses oleh masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya,” kata Romo Pelita.
Ia menambahkan, pertemuan koordinasi pembahasan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) dari PT Sarana Investama Manggabar, Senin , (1/2) lalu di kantor BLHD Mabar, sudah jelas. Dokumen UKL-UPL PT SIM selaku pemrakarsa dikembalikan, selesaikan konflik pemanfaatan Pantai Pede antara Pemprov NTT, Pemda Mabar, dan semua lapisan masyarakat, serta segala perjanjian kerjasama dengan pihak lain harus ditinjau kembali.
Untuk tahu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada Wartawn di Labuan Bajo, Jumat (5/2) menegaskan akan tetap membangun dikarenakan Pantai Pede adalah aset milik Propinsi bukan milik Kabupaten Mabar.
Sikap Gemas P2
Menanggapi pernyataan Gubernur Frans Lebu Raya yang ngotot agar Pantai Pede tetap dikelolah PT Sarana Investasi Manggabar (SIM), Gerakan Masyarakat Peduli Pantai (Gemas P2), Selasa (9/2), mengkritik balik Gubernur dengan mendatangai kantor Bupati Mabar bertemu Penjabat Bupati,Thini Tadeus.
Pater Marsel Agot, SVD bersama Sekertaris Gemas P2, Sylvester Deni, serta beberapa aktivis Gemas P2 lainnya bertemu Penjabat Bupati, Thini Tadeus di ruangan Bupati Mabar. mereka menyampaikan tujuh pernyataan sikap untuk diteruskan ke Gubernur NTT.
Ini dia pernyataan sikap Gemas P2. (1) Berdasarkan informasi melalui berbagai media, Gubernur Frans Lebu Raya tetap ngotot untuk membangun hotel bintang lima karena menurutnya hanya segelintir orang. Apa yang disampaikan Gubernur NTT itu tidak benar. (2) Apa yang disampaikan Gubernur NTT soal sikap ngototnya mengusik kembali hati dan pikiran masyarakat Mabar tentang Pantai Pede.
(3) Gemas P2 sudah bertemu penjabat dan bapak penjabat Bupati Mabar berjanji memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan Gubernur tapi sampai saat ini janji tersebut belum ditepati.
(4) Gemas P2 ingin menyampaikan bahwa pembangunan hotel bintang lima di Pantai Pede ditolak oleh seluruh masyarakat Manggarai Raya. Ini dibuktikan dengan banyaknya surat masuk kepada BLHD Mabar yang berisi mendesak BLHD Mabar untuk tidak mengeluarkan ijin UKL/IPL kepada PT SIM.
(5) Apa yang disampaikan Gubernur adalah tidak benar bahwa segelintir orang yang menolak. Gemas P2 mau menyatakan masyarakan Manggarai Raya menolak pembanguna hotel bintang lima itu. (6) Jika Gubernur tetap ngotot maka masyarakat Manggarai Raya akan duduki Pantai Pede, itu adalah pernyataan tegas terhadap penolakan tersebut (7) Gemas P2 tetap menghendaki agar Gubernur NTT datang secara khusus untuk membicarakan masalah Pantai Pede bersama seluruh komponen masyarakat di Labuan Bajo.
“Kami berharap ketujuh pernyataan sikap Gemas P2 itu diketahui oleh Gubernur NTT,” kata Pater Marsel Agot,SVD. (gerasimos satria)
Foto : Sejumlah aktifis pendukung Pantai Pede tengah menggelar demo ke Kantor Bupati Manggarai Barat, beberapa waktu lalu.
