JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan menjadi jaminan bagi pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa pengelolaan keuangan bebas korupsi.
“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya, jangan hanya berhenti pada mengejar predikat WTP, opini WTP. Karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktik korupsi. Tidak,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/9).
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan secara simbolis WTP kepada Ketua DPR RI Ade Komarudin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Boyolali Seno Samudro, dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.
Di hadapan pimpinan Kementerian/Lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota peraih predikat WTP, Presiden Jokowi menyatakan, predikat opini WTP harus dijadikan sebagai pemicu untuk makin bekerja keras membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Sekali lagi, kita harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi. Prosesnya digitalisasi dan debirokratisasi. Menyederhanakan, menyimpelkan, dan jangan lupa kita harus membangun sumber daya manusia. Tingkatkan kompetensi kapasitas SDM kita secara berkelanjutan,”katanya. (beritasatu.com)
Foto : Presiden Joko Widodo
