Kupang, mediantt.com – Gerakan menolak ormas radikal yang mau mengganti idiologi Pancasila dan mengoyak persatuan bangsa terus disuarakan berbagai elemen masyarakat di negeri ini. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, gerakan yang sama dilakukan Gereja Injili di Timor (GMIT). GMIT menggelar unjukrasa ke DPRD NTT untuk menyampaikan aspirasinya, dan gayung pun bersambut. DPRD NTT secara lembaga menyatakan menolak ormas radikal, dan segera mengirim ke Presiden Joko Widodo.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, kepada wartawan di DPRD NTT, Selasa (16/5) mengatakan, dalam surat kepada Presiden Jokowi di Jakarta, DPRD NTT menyatakan dengan tegas menolak segala bentuk paham, gerakan dan ormas radikal di Indonesia, khususnya di NTT. Lembaga wakil rakyat itu juga meminta kepada hakim Pengadilan Tinggi Jakarta agar bersikap independen dalam menjatuhkan vonis pada tingkat banding tanpa terpengaruh dengan intimidasi dan tekanan massa.
Asal tahu, dalam aksinya beberapa waktu lalu ke DPRD NTT, sinode GMIT NTT mengkritisi vonis Pengadilan Jakarta Utara terhadap Basuki Tjahja Purnama (Ahok), juga menyoroti gerakan radikal yang sedang berkembang di Indonesia.
“Kami (DPRD NTT) juga dengan tegas mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan Hizbu Tahir Indonesia (HTI). Surat ke BapaPresiden ini akan kami antar besok (Rabu) ke Jakarta,” tegas Anwar Pua Geno.
Ia juga mengatakan, sebelum menyampaikan surat kepada Presiden, Ketua DPRD bersama ketua fraksi menggelar pertemuan dengan Brigade Meo terkait dengan paham-paham radikalisme dan isu-isu SARA yang marak berkembang di NTT.
Anggota Fraksi Golkar, Muhamad Ansor, meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial sehingga menimbulkan kegusaran di kalangan masyarakat. “Saya minta cyber crime untuk tegas menindak pengguna akun palsu di media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian,” katanya.
Menyinggung soal paham radikalisme, ia menuturkan, umat muslim di Indonesia juga menolak adanya paham radikalisme, seperti HTI dan FPI. Karena itu, ia meminta warga untuk menjaga suasana menjelang bulan Ramadhan ini. “Umat muslim, seperti MUI dan NU saja menolak ormas yang tidak mengakui Pancasila,” ujarnya.
Jaga Masjid
Ketua Brigade MEO Adi Ndi’I saat berdialog dengan DPRD NTT, berjanji akan menjaga kerukunan beragama di NTT Brigade MEO berjanji akan menjaga Masjid saat umat Islam menjalankan Ibadah Puasa dan hari raya Idul Fitri.
“Untuk menjaga kerukunan beragama di provins NTT kami berjanji akan menjaga masjid saat puasa dan idul fitri tahun ini,” kata Ketua Brigade MEO Adi Ndi’i saat mengelar pertemuan dengan DPRD NTT selasa, (16//07/2017).
Ia juga mengatakan, Brigade Meo tidak pernah membeci agama tapi individu yang mencoba merusak persatuan di negara ini. “Kami (Brigade Meo) bukanlah kelompok radikal. Kami tidak menentang agama tapi indivdu yang mau merusak persatuan negara ini,” tegasnya.
Ketua DPRD NTT Anwar Puageno mengapresiasi Brigade Meo yang berjuang untuk kerukunan beragama di NTT. “Saya mengapresiasi langkah Brigade Meo,” uajarnya.
Kata dia, keputusan Brigade Meo untuk menjaga Masjid dan Banser yang selalu menjaga Gereja saat harai raya Natal dan Tahun Baru adalah langkah positif yang harus diikuti oleh semua organisasi di NTT. “Dua organisasi besar ini harus diikuti langkahnya,” kata Anwar. (jdz)
Ket Foto : Delegasi Brigade Meo saat berdialog dengan Komisi 1 DPRD NTT, Senin (15/5).
