Kupang, mediantt.com – Emelia (Emi) Julia Nomleni, anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan dilantik menjadi Ketua DPRD NTT periode 2019-2024. Bagi Emi, inilah era kebangkitan politik perempuan NTT, yang diharapkan membawa keadilan dan kesetaraan bagi rakyat.
Selain Ketua, dilantik pula tiga wakil ketua dari tiga partai politik peraih kursi terbanyak dua sampai empat masing-masing, Inche Sayuna (Golkar), Chris Mboeik (NasDem), dan Aloysius Malo Ladi (PKB).
Pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD NTT periode 2019-2024 berlangsung dalam sidang Paripurna Istimewa, Jumat (4/10). Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD sementara, Yunus Takandewa didampingi Wakil Ketua Sementara, Mohammad Ansor.
Pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD NTT ini dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Andreas Don Rade. Setelah pengucapan sumpah dilanjutkan dengan penyerahan palu pimpinan dan memori sidang dari ketua sementara kepada ketua definitif.
Dalam pidato politiknya setelah menerima palu pimpinan, Ketua DPRD NTT definitif, Emi Nomleni mengatakan, pemilu legislatif 2019 merupakan kebangkitan politik perempuan NTT. Karena untuk pertama kalinya, lembaga ini dipimpin oleh dua orang Srikandi, yakni satu menjadi ketua dan lainnya menjadi wakil ketua. Selain itu, hasil pemilu ini juga berhasil menempatkan 12 orang perempuan menjadi anggota DPRD NTT.
“Ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan perempuan. Selain itu menunjukkan keberhasilan perjuangan panjang politik perempuan demi NTT yang adil dan setara di ruang publik,” tandas Emi.
Emi juga mengajak 12 perempuan lainnya untuk membangun kekuatan dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak. Kepemimpinan perempuan dimaknai sebagai keinginan untuk berjalan bersama dengan laki-laki mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan gender.
“Memang saudara laki-laki sudah jalankan, tapi mungkin ada yang belum dijalankan atau dipikirkan, sehingga kami hadir untuk melengkapi,” tegas Ketua DPD PDIP NTT ini.
Ia menyampaikan, keberadaan lembaga ini merupakan simbol harapan masyarakat. Karena itu bersama pemerintah, harus saling bersinergi untuk menjawabi harapan masyarakat. Namun disadari bahwa lembaga ini bukanlah super hero sehingga tidak semua harapan masyarakat dapat terpenuhi dalam waktu yang singkat.
“Selama lima tahun ke depan, kami harus memperkuat tiga fungsi dewan dan semua rekomendasi yang dihasilkan harus menjawabi kepentingan masyarakat,” tandas Emi, yang juga mengajak jurnalis untuk berdiri di garis yang sama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia berargumen, kedudukan lembaga dewan dan eksekutif adalah mitra sejajar. Karena itu, sikap kritis dan saling mengisi tetap dijalankan selama lima tahun periodesasi. Apa yang telah dijalankan pemerintah dan dinilai baik, pasti didukung. Sebaliknya yang belum, akan didorong dan dicarikan solusi terbaik. Tentunya semuanya itu semata-mata untuk menjawabi kebutuhan masyarakat, seperti di bidang infrastruktur, kesehatan dan air minum bersih.
“Kami mengajak semua komponen masyarakat untuk berdiri di garis depan untuk sama-sama mengawal pembangunan,” ajak Emi.
Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi mengatakan, berbeda pendapat antara pemerintah dan lembaga dewan dimaklumi, tapi harus tetap mengedepankan kebersamaan. Karena dua lembaga ini adalah mitra sejajar. Sehingga berbagai persoalan yang terjadi seperti kemiskinan dan stunting bisa diatasi.
“Saya harap 12 srikandi di lembaga DPRD untuk tetap setia dalam perjuangan selama lima tahun ke depan,” ungkap Nae Soi. (jdz)
