MALATA – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melanjutkan kunjungan kerja ke Sumba Barat, dalam tema besar Rapat Kerja (Raker) bersama bupati, para camat, kepala desa/lurah, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, di Desa Malata, Kecamatan Tana Righu, Jumat (28/2).
Dalam arahannya, Gubernur VBL menyinggung lagi tentang isu-isu utama yang masih menjadi kendala pembangunan di NTTimur. Yakni stunting dan kemiskinan serta pendidikan yang rendah. Dan, bantuan dan program pun harus tepat sasaran kepada keluarga tidak mampu.
“Hal ini terjadi karena kita di NTT selama ini selalu bekerja tidak sistematis. Kebanyakan bekerja tapi tidak tahu apa sebenarnya yang dikerjakan. Kita tidak fokus dan tidak terencana dalam bekerja,” tegas Gubernur Laiskodat.
Gubernur menyarankan Bupati dan jajarannya agar melakukan perencanaan yang baik dalam menyikapi kebutuhan dasar di dalam masyarakat. Gubernur VBL memberikan contoh agar para pimpinan perangkat daerah di Sumba Barat saling berkolaborasi dan menganggarkan dana sehingga masyarakat bisa mandiri dalam hasil-hasil pertaniannya seperti bawang, cabe, dan telur jika ingin keluar dari kondisi sulit.
Gubernur Laiskodat juga menyinggung status Desa Malata sebagai desa digital pertama. VBL berharap Bupati Sumba Barat beserta seluruh masyarakat, khususnya desa Malata dan sekitarnya dapat mengetahui informasi baru dari dunia luar sehingga bisa keluar dari ketertinggalan.
“Ini menjadi momentum yang baik bagi Kabupaten Sumba barat agar kemiskinan bisa kita tekan dengan upaya-upaya yang lebih terfokus.” ungkap VBL.
Gubernur Laiskodat mengajak semua elemen di Kabupaten Sumba barat untuk lebih serius dalam gerakan besar mengurangi angka stunting jika tidak ingin menuai generasi-generasi stunting yang baru. Ia berharap, semua bantuan-bantuan program seperti PKH bisa tepat sasaran pada keluarga keluarga yang tidak mampu sehingga penanganan stunting masyarakat miskin lebih efektif dan efisien yang dilakukan dengan layanan one stop service.
“Saya ingin bupati dibantu jajarannya bisa memiliki data ibu hamil yang lengkap khususnya ibu hamil yang tergolong tidak mampu atau miskin. Dari data itulah kita sebagai pemerintah daerah bisa intervensi sehingga kita bisa mencegah anak yang akan lahir dengan kondisi stunting. Para kepala desa dan petugas medis di desa harus menjaga hal ini dengan serius. Saya ingin seluruh kepala desa dan tokoh agama melakukan rapat bersama untuk pengendalian angka kelahiran pada keluarga miskin,” pinta Gubernur Laiskodat. (hms/jk)
