KUPANG, mediantt.com – Wakil rakyat di DPRD NTT periode 2019-2024 telah mengemban tugas selama satu tahun sesuai fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Dan sejauh ini DPRD NTT tetap menjaga sikap kritis terhadap pemerintah, tetapi muaranya tetap juga untuk kepentingan rakyat NTT.
“Sebagai orang media (wartawan) yang masuk ke DPRD, ada banyak hal positif yang terjadi, jauh dari kesan negatif selama melakukan fungsi kritis sebagai orang media. Tapi sesungguhnya ada banyak hal baik yang diperjuangkan di DPRD. Dan yang saya amati, DPRD NTT tetap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah tetapi pada akhirnya juga tetap bermuara kepada kepentingan rakyat. Artinya sikap kritis yang konstruktif,” tegas Wakil Ketua DPRD NTT, Ir Christ Mboeik pada konferensi pers akhir tahun, Rabu (16/12/2020).
Mantan Wapemred Suara Pembaruan ini mengatakan, hingga saat ini seluruh angota DPRD NTT masih menjaga nama baik dan marwah DPRD sehingga apa yang menjadi aspirasi rakyat diperjuangkan sesuai fungsi dewan tanpa terkontaminasi olehvhal-hal yang transaksional. Juga menjaga kemitraan dan kesetaraan dengan eksekutif agar kepentingan rakyat bisa terjawab.
“DPRD NTT dibawah kepemimpinan wanita hebat ini telah berkinerja baik dalam satu tahun ini dan tetap menjaga kemitraan yang baik dengan pemerintah,” kata politisi Nasdem ini.
Chris Mboeik juga mengatakan, DPRD NTT telah merencanakan membentuk forum parlemen yang bertugas memberi masukan kepada DPRD. “Kami berencana bentuk forum parlemen,” kata Chris Mboeik dan menyadari peran media begitu penting, sehingga pihak DPRD NTT akan terus menjalin kerja sama dengan insan pers. “Tapi pers hari ini pun harus lebih profesional,” imbuh Pemimpin Umum Victory News ini.
10 Ranperda Insiatif
Sementara itu, Ketua DPRD NTT Emy Nomleni menjelaskan, dalam tahun 2020 DPRD NTT berhasil menyusun 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Insiatif. Dua diantaranya telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Ada 10 Ranperda inisiatif, dua diantaranya telah direalisasikan,” kata Emy Nomleni.
Menurut dia, DPRD juga memberi persetujuan kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk melakukan pinjaman uang untuk membangun NTT di segala bidang, terutama infrastruktur. “Ini merupakan yang pertama kali dilakukan Pemprov dan DPRD NTT. Dan tugas kami adalah mengawal agar semua bisa rampung sampai selesainya masa kepemimpinan gubernur dan wagub,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, DPRD NTT akan tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
“Kami akan terus mengawasi kinerja pemerintah,” tegas Ketua DPD PDIP NTT ini.
Wakil Ketua DPRD NTT Ince Sayuna juga menegaskan, dengan anggaran yang dialokasikan maka pemerintah provinsi wajib menyelesaikan seluruh ruas jalan provinsi di NTT. “Pemprov wajib menyelesaikan seluruh ruas jalan provinsi di NTT yang belum dikerjakan,” tegas Sekretaris Golkar NTT ini, mengingatkan.
Karena, menurut dia, infrastruktur (jalan) punya peran penting meningkatkan ekonomi masyarakat. ”Kalau akses jalan bagus tentunya ekonomi masyarakat juga bertumbuh bagus,” jelasnya. (jdz)
