Airlangga Hartarto
JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerbitkan 1.040 penugasan untuk menatap Pilkada November 2024. Hal itu dia sampaikan di Rapat Pleno terkait evaluasi hasil Pileg dan Pilpres 2024 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (10/3).
“Partai Golkar sudah mengeluarkan lebih dari 1.040 penugasan untuk bupati, wali kota, gubernur, dan sekarang adalah persiapan untuk evaluasi,” ujar Airlangga.
Evaluasi tersebut mempertimbangkan hasil Pileg 2024. Partai Golkar, lanjut Airlangga, juga akan menggelar survei terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024.
“Jadi, ada beberapa calon yang maju ke DPR dan hasil suaranya signifikan, tentu kita akan melihat kelanjutan daripada mekanisme Pilkada nanti. Oleh karena itu, dalam 3-4 bulan ke depan, Partai Golkar akan konsentrasi ke sana,” ucap Airlangga.
“Partai Golkar akan melakukan survei untuk Pilkada. Dari survei itu, nanti kita akan memetakan kesiapan dari calon. Dan ada calon yang sudah Pileg menyatakan lanjut, ada calon yang sudah menyatakan tidak akan lanjut, dan ada calon yang baru, yang kemarin dalam Pileg, angkanya tembus ratusan ribu, sehingga ini semua akan dievaluasi,” lanjut dia.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) melarang jadwal Pilkada Serentak 2024 diubah kembali. MK menegaskan pilkada harus tetap digelar November 2024 sesuai Undang-Undang Pilkada.
Pernyataan itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor: 12/PUU-XXII/2024. MK menyatakan hal tersebut pada bagian pertimbangan.
“Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai,” kata hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh saat membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2).
“Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak,” imbuhnya.
Tak Bahas Munas
Airlangga Hartarto juga enggan menyampaikan secara tegas dirinya akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar lagi atau tidak dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.
Ia menjelaskan, topik seputar Munas juga tidak dibahas dalam agenda Rapat Pleno terkait evaluasi hasil Pileg dan Pilpres 2024 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (10/3).
“Tidak ada Munas. Kita bicarakan pileg dan pilpres. Jadwal Munas nanti di bulan Desember,” kata Airlangga.
“Munas Desember 2024,” jawab dia tegas saat dikonfirmasi apakah maju kembali atau tidak.
Senada Airlangga, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyatakan mengenai Munas tidak dibahas dalam Rapat Pleno hari ini. Ia berbicara normatif Munas Partai Golkar diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
“Ya memang enggak dibahas karena masih delapan bulan lagi, eh 10 bulan malah, karena di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga itu disebutkan bahwa Munas dilaksanakan setiap bulan Desember lima tahun sekali,” tutur Doli.
“Jadi, kalau lima tahun yang lalu Desember 2019, maka lima tahun berikutnya adalah Desember 2024. Jadi, karena masih 10 bulan lagi apalagi sekarang kita masih nunggu rekapitulasi ya enggak perlu dibahas gitu,” sambungnya. (cnn/jdz)
