Melki Laka Lena memberikan sambutan membuka Rakor Pemenangan Pilkada di NTT.
KUPANG, mediantt.com – Politisasi isue suku dan agama dalam kontestasi politik elektoral di NTT, masih dominan. Namun Ketua Golkar NTT, Melkiades Laka Lena, meyakini politik identitas ini sudah tidak berlaku lagi di NTT. Hal ini telah dia buktikan sendiri selama mengikuti pemliu legislatif sejak tahun 2019.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini mengingatkan seluruh bakal calon (balon) kepala daerah dan wakil kepala daerah se-NTT dari Partai Golkar, untuk tidak perlu membicarakan, apalagi terganggu dengan isue suku, agama dan ras. Dia lebih mengajak untuk konsentrasi dan fokus pada program kerja yang akan dikerjakan bagi rakyat.
“Mari kita menjalani proses politik ini dengan suasana hati menyenangkan, dan penuh edukatif. Dan yang paling penting adalah tidak perlu bicara isue suku dan agama. Isue politik identitas ini tidak laku lagi. Hasil Pileg sudah tegaskan bahwa isue ini tidak laku lagi hari ini di NTT. Tapi mari kita konsisten fokus ke program kerja dan apa yang akan dibuat untuk daerah,” tegas Melki Laka Lena ketika membuka Rapat Koordinasi Pemenangan Partai Golkar Dalam Pilkada se-Provinsi NTT Tahun 2024 Bersama Bacakada dan Bacakawada, di T-More Hotel, Kamis (5/7/2024).
Calon Gubernur dari Golkar ini juga mengatakan, politik elektoral di NTT saat ini makin sehat karena politisasi suku dan agama sudah tidak laku lagi. “Artinya, siapa yang berkeringat dan bekerja untuk rakyat, dia pasti akan menang. Jadi saya berharap benar kita tidak lagi terjebak dengan politik identitas ini. Tunjukkan kepada rakyat apa yang sudah dan akan kita kerjakan,” imbuh politisi Golkar ini.
Melki Laka Lena juga menegaskan, potret elektabilitas kandidat yang dilakukan lembaga survei adalah salah satu penentu penting sebelum DPP Partai Golkar mengeluarkan SK bagi cakada dan cawakada. “(Survei) Ini wajib dan mutlak diikuti. Di Golkar juga tidak mahar politik. Tidak bayar kursi. Tapi calon hanya gotong royong cek elektabilitas kita dengan membayar lembaga survei. Tidak ada karpet merah. Hasil survei pun akan disampaikan apa adanya,” kata Melki Laka Lena.
Dia menambahkan, DPP Partai Golkar akan memutuskan calon kepala daerah dan wakil setelah survei kedua. “Survei kedua ini akan dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Voxpol. Hasil ini yang digunakan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi para bakal calon. Minggu pertama Agustus sudah ada SK dari DPP,” ujar Laka Lena. (jdz)
