Jakarta, mediantt.com — Pemerintah mempersilakan DPR menginterpelasi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena merupakan hak yang melekat pada dewan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi hak meminta keterangan tersebut.
’’Hak interpelasi kan hak bertanya, ya tentu akan kami jawab,’’ ujar JK setelah meninjau pembagian dana sosial di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, kemarin.
Mantan ketua umum Golkar itu menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan materi yang akan dibawakan untuk menjawab pertanyaan DPR. ’’Pas nanti ditanya, pasti kami jawab,’’ ucapnya.
Sejumlah fraksi memang berancang-ancang mendorong interpelasi. Lewat pimpinan fraksi masing-masing, empat partai di Koalisi Merah Putih (KMP) telah membuka peluang hak yang bisa berkembang ke arah impeachment tersebut untuk digunakan DPR dalam waktu dekat. Mereka adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat.
Khusus untuk Fraksi Partai Gerindra, partai yang dikomandani Prabowo Subianto itu menyatakan menunggu perkembangan beberapa hari ke depan. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani berharap Presiden Jokowi segera membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM per 18 November 2014. ’’Kami memilih mengetuk hati Presiden. Kalau dibatalkan, tidak perlu ada hak bertanya,’’ katanya di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.
Terhadap sikap sejumlah fraksi atas kebijakan kenaikan harga BBM itu, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait memandang hak interpelasi masih sebatas wacana di parlemen. ’’Selama belum resmi menjadi sikap dewan, itu semua belum pasti,’’ imbuhnya.
Meski demikian, lanjut Ara –sapaan akrabnya–, kalaupun nanti akhirnya ada hak interpelasi, presiden tidak akan menentang. Dia percaya, interpelasi tidak akan berlanjut menjadi persoalan serius. ’’Pak Jokowi dan legislator punya hubungan dekat. Jadi, tidak masalah. Namun, hak interpelasi belum resmi diajukan dewan,’’ ucapnya.
Sesuai dengan Tata Tertib DPR, usul hak interpelasi sedikitnya diajukan 25 anggota dan lebih dari satu fraksi. Usul tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan dewan untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Setelah itu, badan musyawarah (bamus) akan membahas dan menjadwalkan rapat paripurna berikutnya dengan agenda penyampaian penjelasan pengusul dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Sementara itu, Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah meyakinkan bahwa fraksi-fraksi di KMP tidak ingin menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan. KMP, menurut dia, justru ingin mengingatkan presiden agar berhati-hati dengan beberapa orang di sekelilingnya.
Selain soal BBM, dia menunjuk sejumlah langkah blunder lainnya yang bersumber dari orang-orang di sekeliling presiden. Mulai langkah Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan salah satu kubu PPP yang masih bersengketa, kartu sakti, hingga pelantikan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta.
’’Jokowi harus hati-hati kepada orang-orang di sekelilingnya atau penasihat-penasihatnya. Kami masih ingin mengingatkan Jokowi mengenai hal tersebut,’’ ujar Fahri. (jp/jdz)
