Jakarta, mediantt.com — Harapan adanya rekonsiliasi kedua belah pihak di internal Partai Golongan Karya (Golkar) mulai bisa terwujud. Upaya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar memediasi kubu Aburizal Bakrie dan Presidium Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono mendapatkan titik cerah. Kubu Ical mulai melunak dengan bersedia menunda pelaksanaan Munas pada tahun 2015.
”Saudara Ical ada kesediaan melaksanakan Munas pada tahun 2015. Tapi bukan Januari, di luar Januari,” kata Akbar Tanjung kepada wartawan usai menemui presidium di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat malam (28/11).
Akbar didampingi sejumlah anggota Wantim seperti mantan menteri pemberdayaan perempuan Sri Rejeki dan Mahadi Sinambela. Sementara dari kubu presidium, Agung hadir didampingi Priyo Budi Santoso dan Agun Gunanjar Sudarsa.
Secara maraton, Akbar kemarin menemui sejumlah tokoh yang dinilai terkait dan bisa mempengaruhi keputusan akhir atas posisi Munas Bali. Akbar bertemu dengan Aburizal di Menara Epicentrum, menyambangi tokoh senior Partai Golkar sekaligus Presiden ke-3 RI B.J Habibie, dan berjumpa perwakilan presidium penyelamat partai.
Nah, pertemuan terlama terjadi saat Akbar bertemu presidium. Selama lebih dari tiga jam bertemu, pada pukul 23.35, akhirnya Akbar menyampaikan kemungkinan adanya rekonsiliasi itu. “Saat saya melakukan pertemuan dengan saudara Aburizal, ada titik terang tercapai kesepakatan untuk mencapai islah. Yakni, kesediaan melaksanakan Munas pada 2015,” ujar Akbar. Karena sudah muncul suara agar Munas digelar 2015, yang belum dicapai kesepakatan adalah terkait bulan pelaksanaannya. Menurut Akbar, dirinya akan segera menemui kembali Ical untuk bisa merealisasikan kesepakatan itu. ”Kami saat ini sedang diburu waktu. Saya akan temui saudara Aburizal secepatnya,” ujarnya. Mantan Ketua Umum Golkar itu menyatakan, kubu Agung dan kawan-kawan juga telah menyatakan kesiapan dan kesediaan atas opsi itu. Tinggal yang harus diselesaikan adalah terkait kepastian pelaksanaan Munas pada 2015. ”Tugas kami mendekatkan antara bulan Januari versi saudara Agung, dengan usulan saudara Aburizal,” ujarnya.
Menurut Akbar, kesepakatan itu tidak hanya terkait bulan. Kubu presidium juga mengajukan sejumlah syarat. Antara lain, kesediaan menggelar pleno yang demokratis untuk mempersiapkan Munas, termasuk dengan mengembalikan posisi kader Partai Golkar yang sudah dipecat oleh Ical. “Kalau itu sudah disepakati, maka Agung dan kawan-kawan (Presidium, red) akan membubarkan diri,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Agung menyatakan bahwa Munas pada Januari 2015 merupakan keputusan pleno Golkar, bukan presidium. Agung berharap ada pendekatan yang positif yang dilakukan Akbar untuk bisa mencapai rekonsiliasi itu. ”Mudah-mudahan dengan pendekatan pak Akbar, islah lebih bermakna,” kata Agung. Apabila ditemukan waktu tepat, kata Agung, harus ada pembahasan persiapan Munas sesuai AD/ART. Mulai dari kepanitiaan, AD/ART, dan tata tertib persidangan. ”Kiranya tinggal waktu yang nanti menentukan langkah berikutnya,” ujarnya.
Apakah itu berarti Munas di Bali otomatis dibatalkan? Akbar kembali bersuara. Menurut dia, pelaksanaan Munas Bali tergantung pada kesepakatan yang nanti diambil. ”Saya sendiri tidak mengharapkan jika rekonsiliasi gagal. Tapi jika itu terjadi, maka 30 November tetap jalan,” ujarnya. Akbar menambahkan, pihaknya tidak dalam posisi melarang pelaksanaan Munas kubu manapun. Upaya yang dia lakukan saat ini adalah memediasi agar ada rekonsiliasi kedua kubu, sebelum salah satu Munas terjadi. ”Yang penting terjadi kesepakatan pokok dulu, baru poin-poin lain menyusul,” harapnya. (jp/jdz)
