JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengakui dirinya membicarakan sejumlah polemik yang terjadi di tanah air belakangan ini dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12/2014). Salah satu yang dibahas adalah soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
“Kami berdiskusi soal situasi tanah air kita terakhir. Pak Jokowi juga persoalkan Perppu Pilkada langsung,” ujar SBY dalam jumpa pers bersama Jokowi usai pertemuan. SBY menyatakan, sikap pemerintah dan juga dirinya sama, yakni mendukung Perppu Pilkada yang diterbitkan saat pemerintahannya. Perppu itu untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari lewat DPRD menjadi secara langsung.
“Kami punya posisi yang sama, sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI,” ucap SBY.
Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, Perppu Pilkada adalah aspirasi rakyat dan baik bagi keberlanjutan demokrasi itu. “Bagi Pak Jokowi dan saya sendiri adalah sesuai dengan aspirasi rakyat dan baik bagi keberlanjutan demokrasi kita, terutama dalam pemilihan kepala daerah,” kata SBY.
Perppu Pilkada akan dibahas pada Januari 2015 oleh DPR. Partai Golkar sudah memutuskan menolak Perppu tersebut. Menurut Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, keputusan itu sesuai keinginan Koalisi Merah Putih.
SBY sebelumnya menyebut Golkar mengingkari kesepakatan terkait Perppu Pilkada.
Sementara itu, ketika bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melanjutkan program yang dibuat pemerintahannya dulu.
“Tadi saya berdiskusi dengan Pak Jusuf Kalla, pemerintahan itu akan terus berkesinambungan dari satu era ke era yang lain. Artinya apa, pemerintah sekarang melanjutkan apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya, sebagaimana dulu saya melanjutkan apa yang dilaksanakan oleh pemerintahan sebelum saya,” kata SBY.
SBY didamping JK saat menyampaikan hal itu kepada awak media. JK tampak diam saja sambil sesekali mengangguk saat mendengarkan pernyataan SBY.
“Dan saya tahu mana yang perlu digagas dan Beliau juga akan tahu mana-mana yang akan diperlukan perbaikan, ataupun kebijakan-kebijakan baru yang lebih tepat. Itulah yang tadi kami diskusikan, dan bicarakan,” sambung SBY.
Di samping mengingatkan perlunya kesinambungan program pemerintah, SBY mengaku telah menyampaikan dukungannya agar pemerintahan Jokowi-Kalla bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. “Kalau pemerintah mencapai capaian-capaian yang baru dan yang senang adalah rakyat Indonesia, semua bekerja untuk mereka semua,” ucap Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Demokrat ke KIH
Jokowi mengatakan, pertemuan dengan SBY membahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Baik Jokowi maupun SBY memiliki komitmen mengawal Perppu yang diterbitkan SBY ketika masih menjabat sebagai presiden itu agar disahkan di DPR.
“Masih ada waktu sampai Januari, tentu saja ini sesuai dengan harapan rakyat agar pemilihan dilaksanakan dengan langsung,” kata Jokowi usai bertemu dengan SBY.
Jokowi mengatakan kerjasama Koalisi Indonesia Hebat dengan Partai Demokrat akan ditentukan pada bulan Januari 2015 pada saat Perppu itu mulai dibahas di DPR. “Nanti lihat Januari,” kata dia.
Namun, Jokowi mengakui bahwa Perppu Pilkada ini adalah awal dari bergabungnya Partai Demokrat menjadi partai pendukung pemerintah. “Dalam waktu dekat ini (kerjasamanya) Perppu dulu, kalau diteruskan ya bisa saja. Paling tidak menjadi pintu masuk,” ujarnya.
Namun, Jokowi enggan mengatakan kesepakatan apa yang telah dibuat dengan SBY untuk melakukan kerjasama ini. “Komitmen hanya saya dan Pak SBY yang tahu,” kata Jokowi.
Lalu apa bentuk komitmen SBY untuk mendukung KIH dalam pembahasan Perppu ini? “Bentuk komitmen apa? Masa pakai MOU. Apa yang beliau sampaikan itu saya yakini akan nanti dilaksanakan dalam memberikan dukungan pada Perppu,” ujar Jokowi. (kompas.com)
