JAKARTA – DPP Golkar hasil munas Ancol mendaftarkan susunan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM hari ini (17/3). Daftar susunan pengurus yang diajukan sesuai dengan putusan Mahkamah Partai Golkar, yakni mengakomodasi kubu Aburizal Bakrie.
Ketua DPP Golkar Leo Nababan mengatakan, Golkar di bawah Agung Laksono mencetak sejarah dalam susunan kepengurusannya. Sebab, jumlah pengurusnya lebih banyak dari periode sebelumnya. Daftar pengurus merupakan gabungan antara hasil munas Ancol dan Bali. “Jadinya membengkak ini pengurusan DPP Golkar (yang paling besar) sepanjang sejarah,” ujar Leo saat memberikan keterangan di kantor Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta.
Leo mengungkapkan, total pengurus DPP Golkar yang baru berjumlah 377 orang. Rinciannya, terdiri atas seorang ketua umum dan 42 wakil ketua, seorang sekjen dan 51 wakil sekjen, seorang bendahara umum dan 41 wakil bendahara, serta sisanya pengurus di departemen.
Kepengurusan DPP Golkar mengakomodasi 35 orang dari munas Bali. Selain karena inisiatif sendiri, mereka juga bergabung atas ajakan Agung Laksono. Jadi, kata Leo, pengurus Golkar munas Ancol sudah melaksanakan amar putusan mahkamah Partai Golkar (MPG).
Namun, hingga saat ini, Aburizal Bakrie belum dipastikan bergabung. Kubu Agung terus melakukan komunikasi dan sudah menawarkan posisi yang strategis. “Sampai hari ini beliau belum menjawab, (padahal) sudah kita tawarkan,” katanya.
Saat pendaftaran kepengurusan, Menkum HAM Yasonna Laoly sedang tidak berada di tempat. Leo dan beberapa pengurus DPP Golkar tetap akan mendaftarkan tanpa menunggu Yasonna kembali. Mereka berharap agar Yasonna segera memberi tanggapan. Yakni, dengan mengesahkan kepengurusan Agung Laksono sehingga perdebatan dan wacana yang berkembang di internal partai cepat usai. “Sejak itu partai Golkar hanya satu, di Slipi, di bawah komando Agung Laksono,” tegasnya. (jp/jk)
