Kupang, mediantt.com – Aliansi Wartawan NTT memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang diskriminatif dengan mengalokasikan anggaran bagi satu televisi swasta nasional yakni Metro TV senilai Rp 1,2 miliar. Buntutnya, Senin (8/12/2014), puluhan wartawan media cetak dan elektronik memprotes kebijakan itu ke DPRD NTT.
“Alokasi anggaran ini tidak adil, karena salah satu tv swasta diistimewakan dengan mengalokasikan anggaran yang begitu besar. Sedangkan media cetak lokal dan nasional lainnya tidak diberikan porsi yang merata,” kata koordinator Aliansi Wartawan Deks Provinsi NTT, Chris Parera, saat melakukan protes ke DPRD NTT.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT seharusnya lebih memperhatikan media lokal dan media nasional yang setiap hari meliput kegiatan pemerintah dan DPRD NTT. “Ada diskriminasi anggaran yang dilakukan pemerintah NTT,” katanya.
Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Bina yang menerima para wartawan mendukung sikap para wartawan itu untuk memprotes kebijakan anggaran bagi salah satu media. “Kami sangat mendukung. Kami juga tidak setuju, jika hanya satu media yang dianggap lebih besar dari pada media lainnya. Pada hal, media cetak lokal dan media cetak nasional mempunyai pengaruh sangat besar untuk daerah ini,” kata Gabriel.
Karena itu, pihaknya berjanji akan membahas masalah ini pada sidang anggaran yang masih berlangsung. “Kami akan cek alokasi dana itu untuk dibahas lagi. Jika benar alokasi untuk salah satu media dengan jumlah anggaran sebesar itu, maka kami tolak,” katanya.
Kepala Biro Humas NTT, Drs Lambertus Ibi Riti, MT, kepada wartawan via telepon, mengatakan, pengalokasian anggaran sebesar Rp 1,2 miliar atas perintah pimpinan. “Itu kebijakan pimpinan untuk alokasikan anggaran tersebut,” katanya.
Namun, dia membantah ada diskriminasi anggaran bagi media lokal, karena pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta bagi media lokal. “Anggaran itu tersebar di biaya iklan, advertorial dan lainnya,” kata dia. (hiro)
