Dr Stanis Man
KUPANG, mediantt.com – Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sejak awal bertekad membebaskan NTT dari kemiskinan. Uang pun sudah banyak digelontorkan. Belanja APBD ke sektor-sektor riil juga begitu besar, seperti Tanam Jagung Panen Sapi, kelor, ikan kerapu, dan pariwisata. Tetapi semuanya ini tidak punya efek terhadap kesejahteraan masyarakat.
Data statistik memperlihatkan angka kemiskinan masih 21 persen meski pertumbuhan ekonomi membaik.
Karena itu, Analis Ekonomi dari Unika Widya Mandira Kupang, Dr Stanis Man, meminta DPRD NTT untuk lebih ketat mengawasi atau mengontrol pemerintah dalam penggunaan dana-dana itu, termasuk pinjaman.
“Kalau kita melihat prosedurnya, maka seharusnya dewan mengawal setiap program pemerintah karena anggaran yang digunakan itu dibahas dan disetujui oleh dewan. Jadi dewan harus memperketat kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah,” kata Dr Stanis kepada mediantt.com, Senin (13/5/2021).
Dia menjelaskan, sebelum sebuah program dijalankan oleh pemerintah harus melalui pembahasan, terutama meminta persetujuan dewan.
“Ketika dewan sudah menyetujui anggaran itu, maka mestinya dewan mengawasi. Jika pelaksanaanya tidak mencapai sasaran atau tidak membuahkan hasil maka dewan harus meminta pertangungjawaban eksekutif,” tegas Stanis Man.
Apalagi, tandas dia, dana yang digunakan untuk menjalankan program itu, hasil pinjaman. “Maka harus prudens. Harus hati-hati. Karena kita punya kewajiban mengembalikan pinjaman itu kepada kreditur. Artinya dana itu mestinya dimanfaatkan secara baik dan akuntabel. Bila perlu tingkat capaiannya memadai, agar dana pinjaman itu tidak sia-sia,” tegas Dr Stanis.
Karena itu, solusi paling efektif adalah
menghimbau DPRD NTT untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dan ketat. “Kita rakyat sudah percayakan dewan untuk mengontrol dan menilai kinerja pemerintah. Jadi kalau ada yang salah ya diminta pertanggungjawaban. Sebab hanya wakil rakyat yang punya otoritas menilai dan mengontrol pemerintah,” katanya.
Asal tahu, dari pemandangan umum Fraksi Golkar pada paripurna pekan lalu, bahwa begitu banyak uang sudah digelontorkan ke NTT. Belanja APBD NTT ke sektor-sektor riil sudah begitu besar untuk Tanam Jagung Panen Sapi, kelor, ikan kerapu, pariwisata. Tetapi semuanya ini tidak punya efek terhadap kesejahteraan masyarakat.
Angka kemiskinan masih 21 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) NTT juga menurun, indeks demokrasi indonesia (IDI) NTT juga menurun dari tahun sebelumnya, angka stunting menurun sedikit saja sementara dana yang digelontorkan 2018, 2019, 2020 lebih dari Rp 125,9 miliar dan stunting NTT masih di nomor 3 dari bawah. (jdz)
