JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri membuat trobosan baru. Khususnya dalam pelayanan masyarakat di bidang pencatatan identitas penduduk. Di antaranya mendekatnya perwakilan Dukcapil pada masyarakat. Seperti berpatroli di pusat keramaian di Kabupaten atau Kota.
Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menanggapi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Menurut dia, pendekatan tersebut berguna dalam pendataan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA).
”Kami akan agendakan petugas dinas Dukcapil untuk ke rumah sakit, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau bahkan ke mal,” kata Zudan saat ditemui usai penutupan Rakernas di Banjarmasin, Kamis (3/3).
Menurut Zudan, pendekatan ini dilakukan guna memenuhi target cakupan pencatatan sipil. Sekedar informasi, saat ini capaian pembuatan akte kelahiran sangat jauh dari target nasional, yakni sebesar 77 persen. Untuk itu, perlu kerjasama baik dengan pihak swasta atau instansi lain.
Selain pendekatan model jemput bola, seluruh dinas Dukcapil di tanah air juga diperintahkan Zudan saling terhubung. Hal ini terkait dengan percepatan perekaman dan pencetakan e-KTP.
Berdasarkan data terkini, dari 250 juta lebih pendduduk Indonesia, hanya 150 juta saja yang baru menerima e-KTP. ”Untuk itu kita perlu rekam cetak nasional, diluar domisili penduduk juga bisa rekam atau cetak,” kata Zudan.
Sebagai informasi, saat ini salah satu Direktorat Jenderal di bawah naungan Kemendagri itu mengantongi Rp 856 miliar dana APBN sebagai pagu. Jumlah yang tidak sedikit itu dipusatkan pada pencatatan dan administrasi kependudukan.
Bagi sebagian kalangan, angka tersebut tentunya meringankan langkah Ditjen Dukcapil untuk bergerak melaksanakaan program pemerintah. Namun demikian, Dirjen Dukcapil, tak begitu saja mengiyakan pandangan tersebut.
Pasalnya, persebaran penduduk tanah air tak pernah berimbang. Demografi dan geografi selalu timpang, karena sebagian besar orang memilih menetap di Pulau Jawa.
Zudan mengambil contoh jumlah penduduk di Jambi, Sumatera dengan Bandung, Jawa Barat. Keduanya memiliki 3,4 juta penduduk dengan luas wilayah yang terpaut jauh. Hal inilah yang terkadang menjadi kendala tersendiri bagi dukcapil, untuk melakukan pendataan.
”Kita sebisa mungkin berlaku adil pada seluruh daerah di tanah air. Tapi memang politik demografinya berbeda-beda seperti itu,” pungkas Zudan. (jpg/jk)
Foto : Ilustrasi
