KUPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sangat serius menangani penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Meski dari waktu ke waktu data Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang terpantau dari Posko Covid-19 terus beranjak naik mencapai angka 397. Karena itu, masyarakat di Provinsi NTT tidak perlu khawatir, apalagi menolak jika ada warga tertentu yang termasuk dalam kategori ODP.
“Kami juga memantau dan mendengar ada juga warga yang datang dari daerah terpapar tetapi ditolak oleh warga tertentu. Bapak Gubernur minta dan berharap agar kita tidak menolak mereka tetapi dikoordinasikan dengan puskesmas dan para medis setempat untuk memastikan kesehatannya,” tandas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si kepada Pers di Kupang, Sabtu (28/3/2020).
Menurut Marius, yang termasuk dalam ODP Covid-19 belum tentu positif. “Karena dia yang datang belum tentu positif Covid-19. Boleh waspada; waspada adalah sesuatu yang bagus. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada warga yang memiliki kewaspadaan tinggi terhadap kesehatan masyarakat,” kata juru bicara Gugus Tugas Covid-19 NTT ini.
Marius juga mengklarifikasi data yang terpublish di Harian Timor Express edisi Sabtu, 28 Maret 2020. “Hari ini juga Harian Timex memberitakan ODP yang di data oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berjumlah 2.200 orang di seluruh NTT. Perlu kami sampaikan bahwa 2.200 orang ini yang masuk melalui pelabuhan laut, udara maupun perbatasan antar Negara. Sesuai dengan Protap (prosedur tetap) yang ada, mereka juga diperiksa di pelabuhan, bandar udara dan perbatasan antar negara lalu mengirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk kemudian berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota di seluruh NTT untuk memantau lebih lanjut,” tegas Marius.
Dijelaskan, 2.200 orang ini akan dipantau secara intensif baik Dinkes NTT maupun Dinkes kabupaten/kota. “Karena itu, kita harapkan kerjasama yang sangat kuat dari seluruh masyarakat NTT. Perintah Bapak Gubernur kepada kita semua; kepada para bupati/walikota untuk menggerakan seluruh infrastruktur pemerintahan untuk memantau warga NTT yang datang dari daerah-daerah terpapar Covid-19,” kata dia, sembari meminta bantuan TNI/Polari, para Babinsa, Koramil, Dandim, Kapolres untuk bersama-sama dengan infrastruktur pemerintah untuk memastikan yang bersangkutan benar-benar terpantau dari sisi kesehatan.
“Data yang kami rilis hari ini sebanyak 397 ODP; adalah orang-orang yang sudah diperiksa secara klinis oleh paramedis. Sedangkan 2.200 yang diupdate oleh KKP mereka di data berdasarkan hard alert card (kartu tanda kesehatan). Mereka mengisi formulir kemudian petugas-petugas di KKP dan juga paramedis memberikan petunjuk atau pedoman ketika berada di rumah masing-masing dan bagaimana dia mengisolasi diri, tidak bertemu orang lain sambil berkoordinasi dengan paramedis setempat,” kata Marius.
Mengingat penyebaran Covid-19, sebut Marius, sebagaimana diberitakan di berbagai media di Indonesia sudah semakin ekspansif. “Karena itu, kami harapkan kewaspadaan kita semua. Diminta kepada masyarakat NTT untuk tidak cuek dengan peringatan dan Protap yang telah ditetapkan oleh WHO dan pemerintah; baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT. Kita harus bisa antisipasi secara baik agar NTT bisa terbebas dari Covid-19,” tandasnya
.
Pemprov NTT, kata dia, memberikan apresiasi yang tinggi kepada lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kerohanian lainnya; yang dengan inisiatif sendiri mengadakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat yang rentan terhadap berbagai wabah penyakit.
“Tentu kita mengharapkan agar inisiatif ini juga merambah ke rumah tangga-rumah tangga di seluruh NTT. Kita perlu antisipasi semua hal sehingga NTT terbebas dari penyebaran Covid-19,” ujar doktor penyuluh pertanian jebolan IPB Bogor ini. (valeri guru/jdz)
