KUPANG, mediantt.com – Deadline penutupan lokalisasi prostitusi Karang Dempel (KD) di Tenau Kupang, tinggal menghitung hari. Meski ditentang sejumlah pihak yang selama ini meng9gantungkan “hidup” dari lokalisasi itu, namun tekad Pemerintah Kota Kupang tetap bulat: menutup KD pada awal tahun 2019.
Merasa makin terdesak ditambah kebutuhan hidup termasuk biaya sekolah bagi anak-anaknya, para PSK penghuni KD curhat kepada Wakil Walikota Kupang, Herman Man, dalam acara Coffee Morning, di Hotel Maya, Senin (17/12/2018). Para Pekerja Seks Komersial itu menyatakan setuju dengan kebijakan Pemkot menutup KD, tapi minta ditunda hingga anak-anak mereka lulus sekolah. Sebab, mereka khawatir jika KD ditutup awal tahun 2019 maka pendidikan anak-anak mereka terganggu.
“Sebagai warga negara yang baik kami ikut apa yang sudah diputuskan pemerintah, tapi kami juga meminta kebijaksanaan pemerintah untuk memberi kami waktu paling tidak sampai anak-anak lulus atau naik kelas pada bulan Juni 2019,” begitu curhat Siti, penghuni Blok Sederhana KD, mewakili rekan-rekannya.
Curhat lainnya. para PSK itu juga merasa takut ketika dikembalikan ke keluarganya. Sebab, selama ini mereka sangat merahasiakan profesi yang mereka jalani di Kota Kupang. Mereka terpaksa menekuni profesi sebagai Pekerja Seks Komersial untuk membayar hutang dan membiaya pendidikan anak.
Menanggapi curhat pera penghuni KD, Wakil Walikota Herman Man, menyatakan miris mendengar pengakuan para PSK harus membayar hutang dengan cara menjual diri.
“Kita semua ini adalah orang beragama sehingga saya mohon jangan membayar hutang lewat jual diri. Saya miris mendengar pengakuan ibu-ibu ini,” tutur Herman Man.
Herman Man menegaakan, penutupan lokalisasi KD sudah final dan tidak ada negosiasi lagi. Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mengembalikan para penghuni KD ke daerah masing-masing dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dimana para PSK itu berasal.
“Kita akan pulangkan secara manusiawi dan menjamin kerahasiaan tentang profesi mereka selama di Kupang. Kita berusaha sebaik mungkin mengembalikan ke tempat asal masing-masing,” kata Herman Man.
Herman Man menambahkan, Pemkot Kupang hanya mampu memberi dana lima juta rupiah bagi setiap penghuni KD. “Kemampuan kita hanya seperti itu sebab kita juga harus urus semua tiket pesawat,” ujar Man. (jdz)
