Lewoleba, mediantt.com – Heboh soal defisit APBD Lembata tahun 2017 akhirnya mendapat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Lembata. Penjabat Bupati Sinun Petrus Manuk bersama Sekda Petrus Toda Atawolo, menggelar konferensi pers untuk menjelaskan defisit APBD ini, dan terungkap bahwa defisit ini memang direncanakan.
“Defisit itu dimungkinkan oleh regulasi karena ada tahapan dimana kita melakukan perubahan anggaran. Jadi, defisit dalam APBD itu direncanakan. Mengapa direncanakan? Karena belanja kita lebih besar. Ibarat besar pasak dari tiang. Pertanyaan sekarang bagaimana menutup defisit ini?” beber Petrus Toda yang juga Ketua TAPD ini kepada wartawan.
Ia mengaku ada ruang dalam komponen biaya yang bisa menjadi solusi, sehingga pihaknya mulai berhitung penerimaan dikurangi pengeluaran yang nantinya menghasilkan neto.
Ia menyebutkan ada beberàpa komponen seperti pinjaman atau pinjaman daerah, namun sumber paling besar adalah Silpa dalam bentuk proyeksi.
“Misalkan tahun 2016, ada dana Rp 74 miliar yang gantung, namun ini dana aspirasi yang sudah masuk dalam tubuh APBD jadi tetap ada,” katanya.
Menurut dia, di tahun 2017 ini, DPRD minta agar anggaran Rp 74 miliar ini masuk lagi untuk dianggarkan. “Harusnya bisa masuk dàlam DAU murni yang dipakai, namun kami biarkan masuk dalam Silpa yang diproyeksi,” jelas Atawolo.
Menurut dia, Silpa saat penetapan sebesar Rp 99miliar merupakan akumulasi dari dana aspirasi Rp 74 miliar lebih ditambah Rp 21 miliar lebih yang adalah permintaan tambahan anggaran dari Dinas PPO sebesar Rp 3,3 miliar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Rp 1 miliar, RSUD Rp 5miliar, Dinas Pertanian Rp 1 miliar, Pembiayaan Bidan PTT Rp 5,2 miliar, dan jaringan listrik Rp 3,2 miliar.
“Jika saja Rp 74 miliar itu tidak dianggarkan kembali, tentu tidak ada masalah seperti ini. Tapi karena ini merupakan aspirasi maka membuat tambahan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, Silpa murni yang didapat saat tutup buku 31 Desember 2016 riilnya Rp 48 miliar, namun sudah jelas peruntukannya seperti membiayai dana kapitalisasi di Dinas Kesehatan, tunjangan guru, hak-hak kontraktor dan pihak ketiga yang belum terbayar tahun 2016, dan sertifikasi.
“Tapi setelah dilakukan perhitungan dari Silpa Rp 48 miliar itu, kita masih miliki sisa lebih sebesar Rp 13 miliar namun defisit kita sebesar Rp 99 miliar, karenanya kita bangun komunikasi untuk dilakukan penjadwalan ulang untuk merencanakan kembali Rp 85 miliar lebih sisa deficit, namun ini mérupakan kesepakatan bersama legislative,” ungkap Atawolo.
Ia menambahkan, pemerintah sudah surati DPRD namun masih menunggu karena anggota dewan belum kembali dari Bimtek. “Edaran telah dibagikan ke semua SKPD terkait rencana pemotongan dan rasionalisasi anggaran, diantaranya pengurangan tambahan penghasilan PNS, pengurangan anggaran makan minum, tenaga KSO dan TKD, rasionalisasi perjalanan dinas, kurangi belanja modal Rp 39 miliar di Dinas PU Lembata,” tegas Atawolo.
Sementara itu, Penjabat Bupati Lembata yang saat itu juga didampingi sejumlah pejaat eselon 2 menjelaskan, di usia ke-18 Kabupaten Lembata, sudah tiga kali terjadi defisit anggaran.
Pertàma ketika masih dipimpin Bupàti Andres Duli Manuk, lalu terjadi lagi làgi di kepemimpinan Eliaser Yantji Sunur dan kali ini àdàlah yang ketiga.
Ia mengatakan, ketika dilantik menjadi Penjabat dan mulai bekerja, tugas pertama yang dilakukan adalah membuka sumbatan yang menjadi hambatan selama ini antara pemerintah dan legislatif. “Hasilnya, komunikasi kita cair sehingga meskipun menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang terlambàt menyerahkan dokumen audit ke BPK hingga Februari, namun kita juga mesti berbangga karena kita tepat waktu dalam penetapan APBD,” ungkap Piter Manuk.
Menurut dia, penetàpan APBD melalui proses panjang meski ada defisit, namun ia berusaha menemukan solusi, walau dalam proses ini pihaknya mendapat hujatan dan caci maki. “Tapi saya anggap mereka tengah tersesat,” ujarnya. (steny/jdz)
Foto : Penjabat Bupati Lembata, Sinun Petrus Manuk.
