JAKARTA — Pergantian Kabareskrim menjadi perhatian publik. Sebab, digantinya Komjen Budi Waseso (Buwas) sebagai Kabareskrim terkesan tidak transparan.
“Partai Demokrat (PD) berpendapat ini bukan pergantian biasa. Rakyat perlu penjelasan benar dan jujur dari Presiden dan Kapolri. Apa yang sesungguhnya terjadi?,” kata Wakil Ketua Umum DPP PD Syarief Hasan saat jumpa pers di Kantor DPP PD, Jakarta, Minggu (6/9).
Menurutnya, ciri-ciri pemerintahan yang baik ialah mengutamakan transparan. Setiap kebijakan, lanjutnya, harus sesuai konstitusi, undang-undang, sistem yang berlaku.
“Ada pertanyaan yang perlu dijawab kapolri. Apa yang latar belakangi dan sebab pergantian Komjen Buwas. Sedangkan untuk Presiden, pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apa benar Presiden memanggil langsung Komjen Buwas dan menyampaikan yang bersangkutan diganti tanpa melibatkan Kapolri,” ujarnya.
Dia menyatakan, domain pergantian jabatan di Polri maupun TNI memang sepenuhnya ranah kedua institusi itu. “Sungguh pun demikian, DPR punya hak bertanya. Amat tepat jika DPR meminta penjelasan baik dari Presiden maupun Kapolri,” tegasnya.
Dia menambahkan, penjelasan kepada publik akan membuat polemik pergantian Kabareskrim dapat segera diakhiri. Mengingat, masih banyak permasalahan bangsa yang harus diatasi.
Dia menuturkan, sikap partainya mempertanyakan pergantian bukan berarti membela Buwas. “Kami hanya ingin sistem pergantian betul-betul transparan agar tak jadi polemik. Kejadian ini tidak pernah terjadi di era Pak SBY,” pungkasnya.
Turut hadir dalam jumpa pers di antaranya, Sekretaris Jenderal DPP PD Hinca Panjaitan, Ketua Fraksi PD Edhie Baskoro Yudhoyono dan Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin. (sp/jk)
Foto : Komjen Budi Waseso
