Kegaduhan politik di tingkat pusat, terutama agitasi politik yang dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan, sesungguhnya tidak berdampak signifikan bagi konstalasi politik di tingkat lokal. Justru dinamika politik lokal (NTT) lebih kompromistik. Mengapa?
“KOALISI Merah Putih (KMP) hanyalah sebuah kekuatan balas dendam. Mereka tidak berjuang atas dasar sebuah ideologi tetapi karena dendam. Jika ini yang mendasari, maka tidak lama lagi Koalisi Merah Putih akan bubar. Yang jelas, komitmen koalisi di pusat tidak mengikat sampai ke daerah,” tegas Analis Politkk dari Universitas Muhamadyah Kupang (UMK), Dr Ahmad Atang di Kupang, pekan lalu.
Menurut Atang, belakangan ini, terutama pasca Pilpres, konsentrasi rakyat Indonesia turut digerus oleh dinamika politik para politisi di Senayan. Setelah ramai dengan UU MD3, UU Pilkada dan Perebutan komposisi jabatan di DPR MPR, rakyat lagi-lagi dibuat berpaling karena santernya isue rencana KMP menjegal pelantikan Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ia menjelaskan, Koalisi Merah Putih (KMP) mengembangkan karakter politik Zero Suma Game. Hal ini menunjukan bahwa rivalitas afiliasi politik Pilpres masih sangat kental mewarnai dinamika di Parlemen. Penguasaan di DPR MPR memperlihatkan bahwa orientasi merebut kekuasaan tanpa sisa meru”pakan target KMP dan itu telah tercapai. “Karakter politik KMP ini tidak akan bertahan lama karena ada persoalan di internal parpol pendukung KMP, diantaranya terjadinya pergantian kepemimpinan sebagaimana sekretariat gabungan (setgab) di zaman SBY,” jelas Atang.
Kata dia, penguasaan parlemen di tingkat pusat tidak serta merta mempengaruhi kesulitan KMP di tingkat lokal karena dinamika politik lokal relatif berbeda dengan pusat. “Elite lokal tidak mau mengambil resiko politik dalam jangka panjang. Dinamika lokal jauh lebih kompromistik,” tegas Pembantu Rektor Satu ini.
Karena sistem yang dianut negara Indonesia, sebut dia, adalah presidensial, maka tidak akan ada gunanya KMP memasang kuda-kuda, karena pemerintahan Jokowi-JK berjalan diatas konstitusi. “Jadi, tidak ada yang bisa dibuat oleh Koalisi Merah Putih,” ujarnya.
Ia menegaskan, “Ini sebenarnya hanya soal pertarungan gengsi para elite dan nama besar partai. Sebetulnya secara politik tidak ada yang kalah, justru sama-sama menang. KMP menguasai parlemen untuk mengontrol dan Koalisi Indonesia Hebat yang mengendalikan pemerintahan. Jadi kalau dalam dagang, posisi ini sudah impas. Langkah politik Jokowi dengan melakukan safari politik sudah tepat. Dia mau mengatakan pada elit politik Koalisi Merah Putih (KMP) agar sama-sama membangun bangsa ini tanpa harus mengganggu satu sama lain”.
Atang menambahkan, tidak ada pelajaran poliitk yang baik untuk rakyat Indonesia dari KMP, karena konsistensi politik yang diperlihatkan bukan untuk memperjuangkan idiologi tetapi semata untuk balas dendam. “Kita sedang mengalami distorsi dan anomali akibat perilaku para elit di negeri ini. Yang harus dilakukan Jokowi adalah biarkan saja mereka mau buat apa saja. Parlemen bukan lembaga yang memiliki hak veto atas apa yang dia mau dan parlemen tidak dibangun diatas selera para politisi. Yang penting bagi Jokowi adalah bekerja bersama rakyat,” tandas Atang, mengingatkan. (jdz)
