Kupang, mediantt.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam tahun 2019 ini akan membangun 338 unit rumah layak huni dan sanitasi. Dananya senilai Rp 20,86 miliar yang bersumber dari APBN.
“Tahun 2019, pemerintah alokasikan Rp 20,86 miliar untuk pembangunan 388 Rumah Layak Huni dan Sanitasi di NTT. Dana yang bersumber dari APBN itu disalurkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT,” jelas Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Maksi Nenabu melalui Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Daniel Wilton Foenay kepada wartawan di Kupang, Jumat (30/8/19).
Wilton mengatakan, dana sebesar itu dialokasikan untuk membangun 388 unit rumah dengan dana sebesar Rp17,5 juta per rumah untuk 21 kabupaten. Sementara untuk 1.005 unit sanitasi dialokasikan dana sebesar Rp14 juta per unit.
“Tahun ini kita bangun 388 unit rumah yang tersebar di 21 kabupaten dan rata-rata satu kabupaten mendapat 18-19 unit rumah. Dan lokasi yang akan kita bangun di tempat pengembangan pariwisata,” kata Wilton.
Menurut dia, alokasi dana Rp 17,5 juta akan terbagi dalam dua item yakni Rp 15 juta untuk bantuan bahan bangunan rumah dan Rp 2,5 juta untuk biaya AOK atau upah kerja karena sifatnya swadaya.
“Rumah yang kita dibangun itu adalah Tipe 36. Dan dana Rp 15 juta itu tidak cukup sehingga bantuan kita namakan bantuan stimulan perumahan swadaya provinsi (BSPSP). Ini lakukan untuk membedakan BSPS karena ada program dari Kementerian PUPR melalui SNVT Pendirian Perumahan juga ada program BSPS,” jelas dia.
Untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan sanitasi di NTT sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur NTT. Kegiatan perumahan itu untuk mendukung gubernur dan wagub dalam mengurangi kemiskinan. Karena indikator kemiskinan ada sekitar 14 item. Namun indikator yang paling banyak itu adalah dari perumahan dimana ada lima atau enam item.
“Kita mendukung untuk mengurangi kadar kemiskinan di NTT. Dari aspek perumahan yang kita lihat bukan hanya orang punya rumah ssbagai menjadi tempat untuk keluarga atau orang jadi sehat. Tapi kita inginkan rumah yang sehat sesuai dengan standar dan kriteria yang ada,” katanya.
Ia juga menegaskan, di NTT masih banyak masyarakat miskin dan rumah tidak layak huni sehingga pihaknya lebih fokus untuk membangun rumah di wilayah-wilayah pariwisata. Persoalan yang dihadapi sekarang ini adalah tempat-tempat pariwisata yang ada jauh di pelosok-pelosok dan belum ada tempat penginapan sehingga para wisatawan harus kembali dan mencari penginapan.
“Jika kita membantu masyarakat membangun rumah yang layak di distinasi-distinasi wisata maka para wisatawan bisa menginap di rumah warga yang disulap menjadi home stay. Dengan demikian wisatawan bisa menikmati tempat wisata yang ada tanpa harus mencari penginapan yang lebih jauh,” ujarnya.
Sejauh ini, sebut dia, program pembangunan rumah banyak yang sudah dilakukan oleh beberapa perangkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT dimana alokasi dananya dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal sebesar Rp 50 juta. Kemudian rumah yang akan dibangun harus memiliki sertifikat tanah yang jelas sehingga tidak ada komplain dari pihak manapun.
“Kalau dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mereka bangun rumah baru. Kita disini bantuannya bersifat swadaya atau peningkatan kualitas. Program ini sasarannya untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah karena kita sifatnya swadaya dari masyarakat,” pintanya.
Ia juga menjelaskan, pembangunan sanitasi sebanyak 1.005 unit itu untuk mendukung program penanggulangan stunting di empat kabupaten yakni Kabupaten Sumba Barat, Nagekeo, Ngada dan Manggarai.
“Dan sekarang ini kita lagi mau droping bahan untuk tahap awal karena langsung dikelola oleh masyarakat bukan dinas lagi. Karena kita di dinas hanya melakukan perencanaan dan pendampingan,” ujarnya. (jef/jdz)
