KUPANG, mediantt.com – Komisi V DPRD NTT mengingatkan Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Kesehatan, lebih khusus Gugus Tugas Coronavirus atau Covid-19, untuk tidak boleh mengeluh lagi soal kelangkaan alat pelindung diri (APD) bagi para medis. Komisi V juga meminta Penprov untul menyiapkan intensif khusus untuk paramedis yang menangani wabah coronavirus.
“Kita minta pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk tidak mengeluh lagi soal kelangkaan alat pelindung diri,” kata Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takendewa, ketika menggelar virtual meeting dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan NTT, drg. Dominikus Minggu Mere dan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kupang, Kamis (16/4/2020).
Menurut Yunus, paramedis dan petugas yang dipercayakan menangani Covid-19 adalah garda terdepan. Dengan demikian, semua mereka harus dilengkapi dengan APD yang memadai sesuai standar yang ditetapkan. Karena masih saja ada keluhan ketiadaan APD.
“Keamanan petugas dan paramedis harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugasnya memerangi wabah Covid-19. Harus juga ada insentif khusus yang disiapkan pemerintah daerah, selain yang difasilitasi Kementerian Kesehatan,” kata Yunus.
Politisi PDIP ini meminta pemerintah untuk tidak menolak adanya kesadaran masyarakat yang secara sukarela mau memeriksakan kesehatannya. Kepada mereka harus dibebaskan dari biaya pemeriksaan karena kesadaran itu sebagai bentuk kepedulian masyarakat memerangi pandemi Covid-19.
Dia menegaskan, dewan mendukung proses persiapan laboratorium Swab PCR test di RSUD Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan serta RSUD Komodo, Labuan Bajo dan RSUD TC Hillers Maumere, yang telah mendapat persetujuan dari Kemenkes. Karena NTT merupakan wilayah kepulauan, RSUD Umbu Rara Meha, Waingapu juga harus memiliki laboratorium Swab PCR test.
“Prinsipnya, sejumlah rumah sakit itu harus dilengkapi fasilitas pendukung, laboratorium, dan ruang isolasi sesuai standar penanganan Covid-19,” tandas Yunus.
Ia menyampaikan, pihaknya juga mendukung langkah Biro Humas dan Protokol Setda NTT yang terus mengumumkan perkembangan penanganan Covid-19. Namun diharapkan agar menyangkut medical information, langsung disampaikan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Sekretaris Satgas Covid-19 Provinsi NTT.
Yunus juga meminta pemerintah agar jangan hanya mengumumkan data OPD dan PDP, tapi juga harus menyampaikan langkah pencegahan, termasuk skema physical distancing dan social distancing serta langkah antisipasi lainnya.
“Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak panik, apalagi pemerintah punya kebijakan yang membantu masyarakat dalam situasi dan kondisi seperti sekarang,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan NTT, Dominikus Minggu Mere mendukung usulan Komisi V DPRD NTT seperti menjadikan RSUD Umbu Rata Meha Waingapu sebagai rumah sakit rujukan penanganan covid-19 di Pulau Sumba. Karena usulan itu sangat positif dalam memerangi pandemi covid-19.
“Usulan itu akan kita sampaikan ke Kemenkes. Suratnya sudah kita siapkan untuk dikirim,” kata Mere. (hiro/jdz)
