Kupang, mediantt.com – Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, SH, bersama Plt Dinas Pendidikan NTT Johana Lisapaly dan Komisi V DPRD NTT yang membidangi masalah pendidikan, meninjau sarana dan fasilitas pendidikan pada sejumlah sekolah swasta dan negeri di Kota Kupang. Sekolah yang dikunjungi pada Kamis (2/3) itu antara lain, SMAN 4 Kupang, SMAK Giovani Kupang, dan SMK Negeri 1 Kupang.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno didampingi Plt. Dinas Pendidikan NTT, Johanna E. Lisapaly, ketua komisi V DPRD NTT, Jimmy W.B Sianto beserta sejumlah anggota Komisi yang membidangi pendidikan itu secara langsung mendatangi beberapa sekolah seperti SMA Negeri 4 Kupang, SMAK Giovanni Kupang dan SMK Negeri 1 Kupang.
“Sebagai ketua DPRD, saya memimpin langsung tim komisi V untuk melihat langsung beberapa SMA, dan SMK terkait sarana-prasarana, dan fasilitas seperti ruang kelas, ruang lab, peralatan lab, sarana olahraga, kantin dan lain-lain, yang berhubungan dengan proses belajar mengajar,” kata Anwar kepada mediantt.com di ruang kerjanya, Selasa (7/3).
Menurut dia, pantauan ini dilakukan ke beberapa SMA dan SMK baik berstatus Negeri maupun Swasta karena sudah sejak Januari 2017 lalu, SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan provinsi. Untuk itu, DPRD NTT memantau ke sekolah-sekolah guna melihat langsung kondisi sekolah tersebut. Selain memantau beberapa SMA dan SMK di ibukota provinsi ini, DPRD NTT juga akan memantau langsung beberapa SMA dan SMK di seluruh wilayah kabupaten/kota di NTT.
“Kita juga melihat dan memantau langsung jumlah guru, setiap sekolah berapa guru Negeri, guru honor, tenaga komite, termasuk masalah-masalah yang mereka hadapi terkait dengan gaji,” kata Anwar, dan berharap, wujud nyata pengelolaan SMA dan SMK lebih mampu meningkatkan kualitas.
Di hadapan rombongan DPRD NTT, Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 4 Kupang, Agustinus Bire Logo mengatakan, berbagai keluhan yang dialami seperti masalah tanah bagi bangunan SMAN 4 Kupang, kondisi sarana dan prasarana, keterlambatan pembayaran gaji guru dan lain sebagainya.
“Tanah ini dalam kondisi bermasalah, pada bulan Mei tahun lalu di bagian depan tanah digusur dan sebagian besar pohon dipotong, saat itu kami sudah lapor ke pemerintah Kota Kupang tetapi pada saat ini sudah pindah ke provinsi. Para guru juga punya keluhan soal keterlambatan pembayaran gaji,” tegasnya.
Menanggapi itu, Ketua Komisi DPRD NTT, Jimmy Sianto mengatakan, masalah lahan bagi bangunan sekolah berstatus Negeri ini, pihaknya akan mengingatkan Pemerintah Provinsi NTT untuk segera diselesaikan dalam tahun 2017.
Disinggung soal keterlambatan pembayaran gaji guru, Jimmy menegaskan, komisi yang membidangi pendidikan telah berdiskusi dengan dinas terkait agar segera direalisasikannya.
“Soal gaji, kita ketika awal tahun sudah undang diskusi dengan pemerintah, kita dorong agar diselesaikan pembayaran gaji guru PNS, kontrak dan hinor itu dibayar tiap bulan,”. Tutup Jimmy. (abdi/jdz)
Foto: ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno.
