Calon walikota dan calon wakil walikota Nomor urut Dua, Jonas-Alo kampanye dialogis di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Minggu (29/9).
FATUKOA, mediantt.com – Peran lurah jangan dilihat sebelah mata. Mereka adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari walikota untuk menangani sebagian urusan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Menyadari betapa pentingnya peran lurah ini, calon walikota Kupang Jonas Salean, SH, M.Si memastikan untuk memberikan fasilitas kendaraan roda empat bagi mereka. Bagi calon walikota yang berpasangan dengan Sukardan Aloysius ini, Lurah memiliki banyak peran antara lain sebagai katalisator, fasilitator, sebagai pemecah masalah, sebagai komunikator dan tugas lainnya.
“Para lurah memiliki peran penting di masyarakat dan mereka harus berwibawa. Dan jika kita diizinkan memimpin kota ini, saya akan berikan mereka fasilitas kendaraan roda empat bagi 51 lurah di Kota Kupang. Sehingga ketika mereka hadir dalam setiap acara, mereka memiliki wibawa,” ujar mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang ini ketika melakukan kampanye di Kelurahan Fatukoa, Minggu (29/9).
Hadir mendampingi Jonas Salean, calon wakil walikota Sukardan Aloysius, anggota DPRD Kota Kupang Jemari Yoseph Dogon, SE dan sejumlah tim kampanye pasangan Jonas-Alo.
Menurut mantan Ketua Komisi III DPRD NTT ini, tugas lurah bukan hanya perpanjangan tangan pemerintah di tingkat paling bawa. Para lurah juga mendapatkan tugas tambahan seperti menjaga kebersihan kelurahan masing-masing, memberikan kata-kata penghiburan dan menyerahkan akta kematian bagi keluarga yang berduka. “Selama ini kan tidak seperti ini lagi. Ke depan kita kembali seperti sedia kalah. Jika ada keluarga yang berduka, lurah harus hadir, uang duka diberikan saat itu juga sekaligus akta kematiannya,” ujar calon walikota nomor urut dua ini.
‘Untuk uang duka, kita naikan menjadi Rp 5 juta,” sambungnya.
Para lurah juga, kata Jonas, akan bertanggungjawab terhadap kebersihan di kelurahannya. Tugas para lurah untuk berkoordinasi dengan para Ketua RT dan Ketua RW bagaimana menjaga kebersihan dan bagaimana menangani sampah di RT masing-masing. “Mengapa saya menaikan biaya operasional Ketua RT menjadi Rp 10 juta, karena mereka juga mempunyai tugas berat terutama menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Kalau lingkungan RT-nya tidak bersih, maka warga harus segera ganti RT-nya,” ujarnya.
Menurut Jonas Salean, keberadaan para lurah harus diberikan tempat yang tepat dan kesempatan untuk maju dan fasilitas kerja yang memadai. Keinginannya untuk memberi mobil operasional bukan untuk gagah-gahan melainkan untuk menjaga wibawa pemerintahan di tingkat kelurahan disertai tugas-tugas yang diberikan.
Karena itu, karena telah diberikan fasilitas, ia meminta para lurah untuk tidak main-main dalam memberikan pelayanan kepada masyarakaatnya. Sebab jika ia mendengar ada lurah yang tidak becus dalam pelayanan, maka ia tak segan-segan untuk diganti saat itu.
“Jika ada pengaduan dari masyarakat soal perilaku lurahnya, ya satu kali kita maafkan. Tapi kalau lebih dari satu kali, saya langsung copot. Karena itu, para lurah harus kerja baik-baik. Sudah dapat mobil dinas, dapat biaya operasional lagi, tapi kalau banyak menyusahkan masyarakat, saya ganti,” tegasnya.
Jonas menambahkan program-program pro rakyat, terutama Raskin Gratis, pengobatan berbasis e-KTP, pemberian tunjangan bagi RT, RW, Kader Posyandu termasuk mobil roda empat bagi 51 lurah, bukan hanya sekedar janji untuk memperoleh dukungan masyarakat. Bagi dia, semua program tersebut pasti direalisasikan dengan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Sebagai mantan Kadis Pendapatan Daerah, ia telah memiliki hitungan terkait potensi sumber PAD yang selama ini belum dimaksimalkan.
“Banyak potensi yang belum dimanfaatkan selama ini dan banyak kebocoran PAD. Saya pastikan bahwa di era Jonas-Alo, kita akan bisa menambah PAD sebanyak Rp35-40 miliar setiap tahun. Yakin saja, saya ini mantan Kadispenda, mantan Sekda Kota Kupang, mantan Walikota, saya tau sumber-sumber pendapatan,” terangnya.
Sementara anggota DPRD Kota Kupang Jemari Yoseph Dogon, SE dalam kampanyenya menjelaskan, ia telah menjadi anggota DPRD Kota Kupang selama tiga periode. Di era Jonas Salean menjadi walikota 2012-2017, hubungan antara DPRD dan Pemkot Kupang sangat harmonis. Namun di era setelah itu, hubungan antara legislatif dan eksekutif tidak lagi harmonis. Hal itu lebih disebabkan karena sejumlah program yang telah disepakati bersama DPRD Kota Kupang tidak berjalan, bahkan di tengah jalan diganti dengan program lain.
Karena itu, Yoseph Dogon meminta warga Fatukoa untuk tidak salah memilih walikota pada tanggal 27 November 2024, apalagi tergiur dengan calon yang menggandalkan uang untuk menang.
“Mari kita satu hati memilih Paket Jonas-Alo nomor urut dua sehingga program pro rakyat yang pernah dijalankan Pak Jonas Salean tahun 2012-2017 dikembalikan,” demikian kata anggota Fraksi Partay Golkar Kota Kupang ini. (yl/jdz)
