Kupang,mediantt.com – Gagasan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk membangun Monumen Garuda Pancasila mendapat dukungan politik dari DPRD NTT, termasuk dukungan anggaran. Namun FKB diharapkan segera mendesain proposal dan rencana anggaran biaya untuk dibahas bersama DPRD NTT dan pemerintah.
Hal ini terungkap dalam tatap muka pengurus Forum Pembaruan dan Kebangsaan dengan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, bersama sejumlah anggota Fraksi, di Aula Kelimutu, Selasa (6/6). Hadir saat itu utusan dari Hanura, PKB, Nasdem, Golkar, Gerindra, PKPI dan Fraksi Demokrat.
Ketua FPK NTT, Pius Rengka, mengatakan, gagasan pembangunan Monumen Garuda Pancasila muncul setelah melihat situasi di NTT dengan toleransi dan kerukunan umat beragama yang menjadi rujukan secara nasional.
‘Gagasan ini sudah kami sampaikan ke bapak Gubernur NTT dan pak Gubernur respon. Kita juga ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kita di NTT hidup secara damai dan rukun,” kata Pius Rengka.
Alasannya, menurut anggota FPK Mundus Lema, karena NTT adalah Rumah Pancasila, Karena itu, FPK ingin berbuat yang terbaik untuk NTT dan Indonesia. “NTT adalah Nusa Teladan Toleransi,” kata Mundus Lema.
Dalam tatap muka tersebut, sesungguhnya FPK mau meminta dukungan dana dari DPRD NTT agar anggaran yang direncanakan sebesar Rp 35 miliar untuk pembangunan Monumen Garuda Pancasila itu bisa teratasi, karena monument itu menjadi ikon NTT sebagai Nusa Teladan Toleransi, dan kebinekaan.
“Prinsipnya DPRD setuju dengan gagasan baik ini untuk menjadikan NTT sebagai Rumah Pancasila, lebih khsusus lagi Ende sebagai kota kelahiran Pancasila. Tentu soal dana, kita akan bicarakan dengan seluruh anggota DPRD agar mewakili seluruh fraksi,“ kata Anwar Pua Geno.
Anwar juga meminta kepada FPK untuk membangun komunikasi dengan seluruh kabupaten/kota se-NTT agar ada sharing dana untuk pembangunan monumen dimaksud. “Ini kan monumen yang menjadi kebanggaan NTT, maka kita sarankan kepada FPK untuk membangun komunikasi dengan bupati/walikota agar ada dana sharing,” kata Anwar.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Gabriel Suku Kotan, menegaskan, angka Rp 35 miliar untuk pembangunan monumen bersejarah itu terlalu kecil, karena momumen itu tidak hanya milik NTT tapi akan menjadi kebanggaan Indonesia. Karena itu, ia malah mengusulkan agar perlu ada lobi dengan pusat agar ada sharing dana APBN untuk pembangunan monumen tersebut.
“Angka Rp 35 miliar itu terlalu kecil untuk sebuah monumen yang punya nilai sejarah tinggi itu. Kita berusaha agar dana untuk pembangunan itu lebih besar karena ada banyak spot yang dibuat sebagai obyek wisata. Saya sarankan, pengurus FPK berangkat ke Jakarta untuk ceritakan kepada Presiden soal ini dan minta bantuan dana APBN. Saya yakin Pak Jokowi akan dengan senang hati membantu,” kata Gab yang lebih keren disapa GSK itu.
Hal yang sama juga ditegaskan koleganya, Bony Jebarus. Ia malah mengingatkan agar NTT tidak terpengaruh dengan kasus kekalahan Ahoh di Pilkada DKI. “Kasus Ahok yang kalah pilkada itu jangan menjadi alasan untuk membangun monumen ini. Pisahkan itu, dan mari kita dukung pembangunan monumen menjadi ikon NTT di mata dunia,” kata Bony Jebarus.
Anwar Pua Geno menambahkan, untuk lebih memperkuat spirit kebangsaan, FPK perlu melakuka kampanye keberagaman dan kebinekaan. Tidak hanya seminar tapi perlu ada program aksi nyata yang dilakukan. Pemerintah dan DPRD NTT dukung pembangunan momumen. “Ada mekanisme dana hibah sehingga bisa kita alokasikan untuk pembangunan monument tersebut,” kata Anwar, dan meminta FPK untuk terus menunjukkan diri ke masyarakat dengan pikiran, pandangan dan aksi nyata.
“Prinsipnya DPRD NTT dukung dengan dana APBD. Kita harapkan juga akan ada sharing dana APBD II dan APBN,” tambah Anwar Pua Geno. (jdz)
Ket Foto : Ketua DPRD NTT dan anggota DPRD NTT foto bersama pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan usai tatap muka, Selasa (6/6).
