Suasana sidang paripurna DPRD TTU.
KEFAMENANU, mediantt.com – Paripurna DPRD TTU tentang Pembahasan RPJMD Kabupaten TTU tahun 2021-2026, digelar Senin (17/5), di Aula sidang utama. Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima RPMJD itu dengan sejumlah catatan tegas demi penyempurnaan ‘kitab sucinya’ kabupaten TTU itu.
Paripurna itu dihadiri bupati dan wakil bupati serta seluruh OPD Pemkab TTU, tim penyusun dari Bapelitbangda dan insan pers.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Agustinus Tulasi, SH, kepada mediantt.com, Selasa (18/5), menjelaskan, isu-isu strategis dan sejumlah permasalahan krusial yang selama ini terjadi di TTU menjadi catatan dan landasan pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
“Sebagai bentuk implementasi visi dan misi Bupati/Wakil Bupati, RPJMD perlu disempurnakan untuk mengakomodir seluruh kepentingan rakyat. Pemerataan pembangunan sangat urgen dengan membuka akses transportasi bagi desa-desa dan kecamatan-kecamatan yang selama ini masih terisolir dan jauh dari sentuhan pembangunan pemerintah daerah,” kata Agus.
Menurut dia, perlu pula konektifitas antar desa ke kecamatan menuju pusat ibu kota Kefamenanu demi menopang pertumbuhan ekonomi rakyat dan mengantisipasi terjadinya kebocoran PAD ke daerah tetangga. Sebab, TTU masih termasuk kabupaten tertinggal dan terbelakang dari aspek PAD dan postur APBD, sehingga visi dan misi pemimpin daerah harus bersifat kearifan lokal.
“Artinya seluruh SDA yang terkandung di dalam bumi Biinmafo perlu digali dan dikembangkan dengan pendekatan Teknokratif dan sesuai survei dan studi kelayakan tim pakar sesuai bidang yang ingin dikembangkan. Analisa kebutuhan berlandaskan sentuhan akademik-teknokratif dan dipandang sebagai alternatif keluar dari tiga setan merah besar yang selama ini menjadi permasalahan akut yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan,” tegas kabdidat Wakil Ketua DPRD TTU ini.
Karena itu, FPG mengajak seluruh elemen di TTU untuk bersama membangun TTU sebagai Kota SARI; Sehat, Aman, Rindang, Indah. Dan tetap mendorong wilayah perbatasan menjadi ikon strategis dalam bersinergis antar daerah dan pusat.
“Wini sebagai kawasan ekonomi khusus perlu dikembangkan sebagai pusat otorita baru demi menopang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan beranda NKRI,” kata Agus.
Sementara Kota Terpadu Mandiri Ponu (KTM Ponu), lanjut dia, perlu terus dikembangkan menjadi wahana bisnis transnasional. “Semua potensi kearifan lokal yang ada di TTU dijual dan dijadikan cindera mata bagi setiap wisatawan yang hendak berwisata di pantura,” kata mantan aktifis PMKRI ini. (jdz)
