Ana Waha Kolin bersama Yohanes Rumat saat menggelar
KUPANG, mediantt.com – Nasib buruk sedang melanda ribuan mahasiswa Undana yang terganjal nasibnya karena persoalan ijazah. Ini akibat dari managemen Undana sebagai perguruan tinggi negeri tua di NTT, yang buruk.
Karena itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD NTT mengkritik keras kebobrokan Undana itu. Bahkan meminta Kemendikbud Ristek untuk segera mengevaluasi kinerja Rektor Undana. Bila perlu dicopot saja.
“Ini situasi yang genting. Karena ini menyangkut ijazah dan masa depan mahasiswa. Seharusnya mahasiswa tidak boleh dikorbankan. Sebagai universitas negeri tertua di NTT, mestinya kasus ijazah ini tidak perlu terjadi. FPKB kritik keras dan mendesak ahmgar rektor segera dievaluasi. Sistem kerja di Undana harus dibenahi ulang agar mahasiswa tidak dikorbankan. Bila perlu mahasiswa tidak lagi kuliah di Undana ” kritik Sekretaris Fraksi PKB DPRD NTT, Ana Waha Kolin, kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (27/9).
Untuk diketahui, dalam dua tahun terakhir, pihak Undana masih bermasalah dengan pencetakan ijasah bagi para alumninya. Akibatnya, pada tahun 2024 sebanyak 265 alumni Undana tidak bisa ikut tes CPNS. Alasannya karena tidak mendapatkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang harus dicantumkan pada ijazah.
Menurut Ana Wahon, managemen di Undana tidak profesional. Karena gagal menyelesaikan tugas rektorat sebagai perguruan tinggi tertua di NTT. “PKB kritik keras karena Undana gagal dan mengorbankan alumninya,” kata Ana Wahon.
Hal senada ditegaskan Anggota FPKB
Yohanes Rumat. Rumat mengatakan, pelayanan rektorat Undana yang sangat buruk itu kuat dugaan diinternal Undana itu sudah terjadi friksi. Sudah tidak cocok satu dengan yang lain atau Undana tidak mampu menguasai teknologi.
“Kami sebagai anggota DPRD patut bertanya apakah Undana ini masih layak merekrut mahasiswa karena tidak mampu mengurus rumah tangganya sendiri,” tegas Hans Rumat.
Ana Wahon menegaskan lagi, “Bagi saya pihak undana harus segera mengambil sikap dan kebijakan yang tegas dan menyelesaikan persoalan sehingga tidak terkatung-katung nasib para mahasiswa itu”.
Soal nasib 265 mahasiswa yang statusnya belum jelas, Yohanes Rumat menuturkan, kemungkinan masih ada persoalan mahasiswa yang baru wisuda September 2024 ini. ”Saya mengharapkan mahasiswa yang baru diwisudah tidak mengalami nasib serupa. Muda-mudahan tidak ada persoalan,” ujar Hans Rumat.
Sebelumnya diberitakan, bencana ini disebabkan Rektorat, para professor anggota senat universitas tidak menjalankan fungsi pengawasan akademiki secara baik. Undana tidak melaksanakan tugas dan fugsinya dengan baik dan tidak punya kepedulian terhadap persoalan yang menimpah sekitar 265 alumini yang terpaksa tidak bisa mengikuti tes CPNS tahun 2024.
Untuk mensinkronkan data kembali antara SIAKAD dengan SINDIKNONA, dan PDPT membutuhkan waktu berjam-jam. Sedangkan ada sekitar 2000-an orang yang belum terima ijazah sampai saat ini. SINDIKNONA juga menyebabkan juga ada ribuan mahasiswa Undana yang tidak membayar uang kuliah tetapi mendapatkan pelayanan kuliah.
Ini menjadi temuan inspektorat dan BPK sebagai piutang dan berpotensi kerugian keuangan Negara belasan miliar rupiah. Sekarang lagi diaudit khusus di Undana. Konon sudah ada surat dari Kementerian Dikbudristek agar kembali ke sistem SIAKAD namun Undana belum menindaklanjuti. (jdz)
