Kupang, mediantt.com — Sejumlah warga Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menolak penggantian meteran lama ke meteran listrik prabayar. Alasannya, mereka melihat di televisi ketika Menteri Koordinator kemaritiman Rizal Ramli mengatakan bahwa ada mafia di balik token listrik yang dibeli masyarakat.
Warga Oetete mendatangi kantor DPRD NTT, Kamis (17/9/2015), untuk melaporkan petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mereka sebut memaksa warga untuk mengganti meteran listrik lama dengan meteran listrik prabayar.
“Kemarin ada petugas yang datang ke rumah memaksa kami untuk menggunakan meteran pakai pulsa. Kami pun protes dan mengatakan kalau yang kami tahu saat nonton televisi, Menteri Rizal Ramli saja bicara kalau PLN jangan paksakan kepada masyarakat. Petugas PLN mengatakan bahwa Menteri Rizal Ramli tidak tahu soal listrik,” kata Aloysius, salah seorang warga, saat menyampaikan aduannya di depan Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno dan Anggota DPRD NTT Viktor Lerik.
“Yang bikin kami lebih kesal lagi karena kami dan warga yang sudah menggunakan meteran listrik seperti ditipu karena saat kami isi pulsa Rp 50.000, tapi malah masuk Rp 20.000. Begitu pun juga ketika kita isi Rp 100.000, tapi hanya masuk Rp 70.000. Lalu ke mana sisa pulsa yang Rp 30.000 itu,” tutur Aloysius.
Warga lainnya, Syamsul Naiusaf, mengatakan, sejak menggunakan meteran prabayar, ia mengeluarkan uang dua kali lipat dibanding saat menggunakan meteran lama. “Dua bulan lalu, saat saya masih menggunakan meteran lama, setiap bulan bayarnya maksimal hanya Rp 220.000. Tetapi, setelah pakai meteran pulsa, untuk bulan ini saja, saya sudah keluarkan uang untuk beli pulsa sebanyak Rp 450.000,” kata dia.
Mendengar keluhan warga, Anwar berjanji akan memfasilitasi pertemuan warga dengan PLN agar warga mendapat penjelasan.
Sebelumnya, menanggapi pernyataan Rizal Ramli, Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengklarifikasi bahwa tidak betul ada mafia. Dalam harga token listrik, ada sejumlah biaya administrasi bank yang dibebankan pada harga jual token. .
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir untuk menetapkan biaya administrasi maksimal untuk pulsa listrik. Sebab, kata Rizal, masyarakat pelanggan pulsa listrik sistem prabayar sering kali mendapat pulsa listrik jauh lebih rendah daripada nominal yang dibeli.
“Mereka membeli pulsa Rp 100.000, ternyata listriknya hanya Rp 73.000. Kejam sekali, 27 persen kesedot oleh provider yang setengah mafia,” kata Rizal saat konferensi pers di Jakarta, Senin (7/9/2015).
Menurut dia, keuntungan yang diraup provider pulsa listrik sangat besar. Rizal pun membandingkan dengan pulsa telepon seluler. Pertama, tidak seperti pulsa listrik, pulsa telepon dapat dibeli dengan mudah di mana pun.
“Kedua, kita beli pulsa isi Rp 100.000, kita hanya bayar Rp 95.000 karena itu kan uang muka. Provider bisa taruh uang mukanya di bank dan dapat bunga,” ujar Rizal.
Selain soal mahalnya biaya administrasi untuk pulsa listrik, Rizal juga menyoroti kebijakan pulsa listrik itu sendiri. Menurut Rizal, hal tersebut disebabkan adanya monopoli di tubuh PLN.
“Di zaman dulu sampai sekarang, masyarakat itu diwajibkan pakai pulsa karena ada yang ‘main’ monopoli di PLN di masa lalu,” kata Rizal.
“Itu kejam sekali karena ada keluarga yang anaknya masih belajar pukul delapan malam pulsa listriknya habis, padahal tidak semudah nyari pulsa telepon. Nyarinya susah,” ujar dia.
Atas dasar itu, dia pun meminta dua hal kepada Sofyan Basyir. Pertama, PLN harus menyediakan masyarakat pilihan listrik meteran atau pulsa listrik. Kedua, biaya maksimal administrasi pulsa listrik Rp 5.000 sesuai dengan kesanggupan PLN. “Menurut saya, mohon segera dilakukan dua keputusan tadi,” kata dia kepada Sofyan Basyir. (kpc/jdz)
Ket Foto : Sejumlah warga di Kota Kupang, bertemu dengan Ketua dan anggota DPRD NTT, Kamis (17/9/2015). Mereka menolak memasang meteran listrik prabayar karena ada mafia provider token listrik. (Foto : kompas.com/Sigiranus Marutho Bere)
