Kupang, mediantt.com – Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya, meminta seluruh stakeholder memberikan perhatian khusus untuk pembangunan di Desa. Artinya, berbagai program yang ada di desa harus berbasis desa.
“Saya minta berbagai program yang ada di desa harus berbasis desa., ukurannya lebih jelas dibandingkan kita menggunakan ukuran kecamatan. Ada banyak persolan di desa dan masyarakat membutuhkan dukungan untuk memecahkan masalah., sehingga pada kesempatan yang istimewa ini saya minta agar perhatian untuk desa diutamakan. Selain itu dengan hibah dan dana dari pemerintah, saya ingin program yang dijalankan dapat berkelanjutan. Anggaran yang dialokasikan akan membuat program ini berlanjut. Di desa kita butuh kelembagaan yang kuat agar bila program ini berhenti maka desa sudah bisa mandiri”, tegas Gubernur Lebu Raya ketika membuka Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Proyek Kemakmuran Hijau, Kamis (13/10/2016) di Hotel Aston.
Menurut Gubernur NTT, momen Rakorda ini dapat dijadikan wahana untuk mendiskusikan program pembangunan masyarakat NTT, salah satunya adalah Proyek Kemakmuran Hijau di NTT dengan berpedoman pada rapat-rapat yang terjadi tahun lalu. “Saya berharap kegiatan ini dapat memotivasi daerah dalam melaksanakan program-program di masyarakat. Pentingnya koordinasi kabupaten kota dan stakeholder terkait adalah hal yang utama,” katanya.
Ia juga menjelaskan, program lima tahunan boleh dirancang bagus tetapi bila di lapangan prakteknya hanya berjalan dua tahun, maka bisa disimpulkan bahwa program ini berjalan tidak maksimal. Karena itu, Gubernur berharap pihak Bapenas dan MCA-Indonesia tetap mendukung penuh program yang akan dirancang dan dilaksanakan demi pembangunan di NTT.
“Saat ini di desa juga sudah dibentuk koperasi yakni Koperasi Anggur Merah dan koperasi yang lainnya. Banyaknya pendamping di desa menyebabkan masyarakat kebingungan. Ada pendaping desa, ada penyuluh, apakah semakin banyak pendamping memudahkan masyarakat atau membuat masyarakat bingung. Ini yang menjadi evaluasi, jadi perlunya pendamping desa yang memiliki keahlian di bidangnya dan berrkomitmen penuh pada program di pembangunan masyarakat NTT secara utuh,” tandas Lebu Raya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Lukas Adiyakso mengatakan, Proyek Kemakmuran Hijau di Provinsi NTT dilaksanakan di tujuh kabupaten yakni Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Sikka, dan Ende. Proyek ini telah diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ketua Majelis Wali Amanat Millenium Challenge Account (MCA)-Indonesia dengan pimpinan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten pada tahun 2014 dan 2015.
Beberapa aspek penting yang telah ditindaklanjuti dari Nota Kesepahaman tersebut, sebut dia, diantaranya adalah proses sosialisasi proyek terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam serta Energi Baru Terbarukan sampai dengan kegiatan penandatanganan grant agreement yang diberikan untuk pemenang hibah. Penandatangan grant agreement ini merupakan media untuk Proyek Kemakmuran Hijau melakukan kegiatan formal lainnya dengan pemerintah kabupaten/provinsi dalam rangka koordinasi ataupun monitoring kegiatan proyek tersebut.
Asisten PPK Satker Pengelolah Hibah MCA KPA Compact Indonesia, Hari Kristijo berharap, agar rakor ini dapat menghasilkan ide-ide, input, masukan dan saran dari semua peserta rakor, sehingga perlunya partisipasi seluruh peserta. Kristijo juga berharap agar kegiatan ini tidak hanya selesai setelah diskusi melainkan tetap berkelanjutan.
Kristijo juga menjelaskan tiga proyek yang dipresentasikan saat itu yakni proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mencegah stanting, proyek modernisasi pengadaan dan proyek kemakmuran hijau (Green Prosperity). Porsi hibah terbesar ditujukan untuk mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil dalam penyediaan tenaga listrik serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari
Rakor ini dihadiri 50 peserta, terdiri dari Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Tallu dan Bupati Flotim, Bupati Sikka Drs Yoseph Ansar Rera, Bupati Ende Ir. Marsel Petu, Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali. Wakil Bupati Sumba Tengah Umbu Dondu,
Kepala Bapeda NTT Wayan Darmawan bertindak sebagai moderator. Selain itu hadir pula Perwakilan kantor BLH Flotim, Perwakilan dari Bapeda Kabupaten/kota, BPPD Kabupaten Kupang SKPD Lingkup Pemprov NTT, Akademisi Undana, CIS Timor, Kemitraan, Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara SAMANTA, Yayasan Kopesda dan insan pers. (hms/jdz)
Foto : Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya ketika membuka Rakorda Proyek Kemakmuran Hijau, di Hotel Aston, Selasa (13/10/16).
