JAKARTA – Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bineka dan Inklusif (AUI) mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi di Tanah Air belakangan ini yang kian terancam oleh intoleransi. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian pada tiga persoalan utama.
Saat diterima Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin, AUI yang diwakili 12 orang menyebut saat ini Indonesia sedang mengalami darurat intoleransi. Hal itu, ujar penggagas AUI R Yando Zakaria, terjadi karena beberapa faktor, antara lain akibat dari institusi sosial yang seharusnya merawat kebinekaan tidak berfungsi.
Selain itu, adanya gerakan-gerakan yang memaksakan pandangan tertentu. “Ini yang kami risaukan karena kami sebagai antropolog sangat paham bahwa Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik suku, agama, ras, antargolongan, juga beragam pandangan politik,” jelas Yando.
Kepada Presiden, AUI menyerahkan pernyataan sikap berjudul Darurat Keindonesiaan yang diteken lebih 300 antropolog. Mereka meminta Presiden memberikan perhatian khusus pada tiga hal.
Pertama, aspek pendidikan karena persoalan intoleransi dimulai pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.
Kedua, aspek ekonomi. Yando mengatakan masalah intoleransi berpangkal pada ketidakadilan termasuk pemerataan sumber daya alam.
“Dalam konteks ini kami menyambut baik program Presiden Jokowi yang memproklamasikan reformasi agraria,” ujarnya.
Aspek ketiga ialah hukum dan penegakannya. Dikatakan Yando, saat ini masih banyak peraturan yang belum mengimplementasikan semangat keberagaman. “Salah satu contoh, hari ini dari sisi kepercayaan banyak saudara kita di luar enam agama resmi menjadi terdiskriminasi.’’
Guru Besar Antropologi UI Amri Marzali menambahkan bahwa tolok ukur Indonesia dalam darurat kebinekaan berkaca dari perilaku, tindakan, serta mental dan batin seseorang. “Kita lihat bagaimana tindakan intoleransi dimulai dari pendidikan kepada anak-anak. Kalau bertemu dengan yang beragama lain jangan menjawab begini begitu. Itu kecil, tapi efeknya terhadap jiwa dan mental anak-anak luar biasa besar.”
Upaya pemerintah
Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sudah berkali-kali menekankan pentingnya Pancasila kembali diajarkan di sekolah dan masyarakat. Dalam waktu dekat, pemerintah pun akan membentuk unit kerja pemantapan ideologi Pancasila.
Dari aspek ekonomi, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan ekonomi baru yang tengah dirumuskan Kemenko Perekonomian.
“Akan ada kebijakan ekonomi baru untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial,” ujar Teten.
Dari aspek hukum, lanjut Teten, Jokowi memastikan proses hukum terhadap pelaku tindakan kekerasan yang mengancam keberagaman dan toleransi akan ditegakkan. (miol/jdz)
Ket Foto : Para anggota Gerakan Antropolog untuk Indonesia sedang memberika keterangan pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (16/1).
