KUPANG – Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2019 mengalami akselerasi sebesar 6,36% year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019 sebesar 5,45% (yoy) dan nasional sebesar 5,05% (yoy).
Hal ini disampaikan Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, I Wayan Sadnyana pada Peringatan Hari Oeang ke-73 dan Launching NTT Padar “Peduli dan Sadar Rupiah” di Gedung Keuangan Kupang, Selasa, (30/10/2019).
Menurut Wayan, inflasi Provinsi NTT pada triwulan II 2019 masih relatif terkendali yakni sebesar 1,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 sebesar 2,12% (yoy) serta di bawah nasional sebesar 3,28% (yoy).
“Dalam hal intermediasi lembaga jasa keuangan guna peningkatan perekonomian, kredit perbankan di NTT posisi Agustus 2019 mencapai Rp31,9 triliun, tumbuh sebesar
13,54% (yoy) dan 9,19% (ytd), dengan rasio NPL masih terjaga di bawah 5% yakni berada di angka 2,42%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar -0,17%,” papar Wayan.
Menurut laporan perekonomian Bank Indonesia terbitan bulan Agustus 2019, jelas Wayan, pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV 2019 diperkirakan pada kisaran 5,15% – 5,55% (yoy) meningkat dibandingkan kisaran triwulan III 2019, didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri, serta dari sisi lapangan usaha yang didorong oleh perdagangan besar dan eceran.
“Sejalan dengan hal itu, hingga Agustus 2019, intermediasi berupa pemberian kredit bagi sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi ke dua tertinggi mencapai Rp7,7 Triliun dengan share 24,31% dari total kredit keseluruhan, dan rasio NPLnya masih terjaga di angka 0,18%,” jelas Wayan.
Secara umum, kata Wayan, kondisi LJK di Provinsi NTT baik aset, DPK, dan kredit, serta rasio-rasio keuangan lainnya, LJK di NTT dinilai sehat dan mampu beroperasi dengan optimal dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian NTT. Sampai dengan posisi 30 September 2019, penyaluran KUR diNTT telah mencapai Rp1,32 triliun atau 82,20% dari target KUR yang telah ditetapkan.
“Kinerja industri keuangan non perbankan di NTT juga menunjukkan peningkatan baik perusahaan pembiayaan, dana pensiun, maupun perusahaan penjaminan,” kata Wayan.
BI Musnahkan Uang Lusuh
Deputi kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rut Eka Trisilowati, menjelaskan, jumlah uang rupiah yang dikeluarkan oleh KPW BI Provinsi NTT dan beredar di wilayah NTT (outflow) selama periode Januari hingga September 2019 sebesar Rp.4,5 triliun. Sementara itu, uang lusuh yang dimusnahkan selama periode Januari hingga September 2019 sebesar Rp 2 troliun atau meningkat 259% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yaitu Rp. 1.6 triliun.
Hal ini disampaikan Deputi kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rut Eka Trisilowati, dalam sambutannya pada kegiatan Peringatan Hari Oeang ke-73 dan Launching NTT Padar “Peduli dan Sadar Rupiah” di Gedung Keuangan Kupang, Selasa, (30/10/2019).
“Tingginya data uang lusuh yang dimusnahkan menunjukan bahwa kesadaran masyarakat kita untuk menjaga uang rupiah masih sangat rendah bercermin pada data uang lusuh yang mencapai 45% dari jumlah uang layak edar yang telah dikeluarkan KPw BI Provinsi NTT pada periode yang sama. Sesuai hasil survei independen yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai kualitas uang beredar di NTT khususnya uang pecahan kecil masih dibawah standar (Skala 5s standar 7),” jelas Rut Eka.
Rut Eka mengatakan, hal ini menunjukan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara memperlakukan uang yang baik. Selain uang lusuh, realitas lain yang ada dimasyarakat adalah, minimnya penggunaan uang logam dalam transaksi ekonomi atau adanya penolakan dari beberapa pedagang untuk menerima pembayaran dari masyarakat dengan dalil uang logam pecahan tertentu tidak berlaku lagi.
“Untuk itu diperlukan upaya yang lebih serius oleh Kantor Pewakilan Bank indonesia Provinsi NTT Program dengan Tag Line “NTT Peduli dan Sadar Rupiah” (NTT PADAR) adalah upay yang diakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan bagaimana cara memperlakukan uang dengan baik serta kepedulian masyarakat untuk menggunakan Uang Layak Edar dalam bertransaksi serta penggunaan uang logam dalam transaksi ekonomi,” kata Rut Eka.
NTT Peduli dan Sadar Rupiah” (NTT PADAR) jelas Rut Eka Trisilowati, merupakan program yang meliputi, Uang lusuh yang ada di masyarakat agar segera ditukarkan ke bank umum terdekat, sehingga nyaman bertransaksi menggunakan Uang Layak Edar. Apabila terdapat uang rusak karena robek, terbakar atau dimakan rayap, masyarakat dapat menukarkan di Bank Indonesia. Apabila pada daerah tersebut tidak terdapat Bank Indonesia, maka masyarakat dapat menukarkan di Bank Umum terdekat dengan memenuhi syarat dalam penukaran uang rusak Uang logam yang sebelumnya tidak digunakan untuk transaksi, agar segera digunakan sebagai alat pembayaran yang sah baik sebagai penjual maupun pembeli sehingga permen tidak dijadikan sebagai alat kembalian dalam bertransaksi.
“Dengan adanya publikasi yang masif melalui stasiun radio, Televisi, Sosial Media maupun dukungan dari teman-teman media, Program NTT PADAR ini dapat berhasil mencapai tujuan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap uang rupiah,”harapnya.
Wakil Kepala OJKNTT, I Wayan Sadnyana menambahkan, perekonomian NTT pada triwulan II 2019 mengalami akselerasi sebesar 6,36% year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019 sebesar 5,45% (yoy) dan nasional sebesar 5,05% (yoy).
Sementara itu inflasi Provinsi NTT sebut Wayan, pada triwulan II 2019 masih relatif terkendali yakni sebesar 1,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 sebesar 2,12% (yoy) serta di bawah nasional sebesar 3,28% (yoy).
“Dalam hal intermediasi lembaga jasa keuangan guna peningkatan perekonomian, kredit perbankan di NTT posisi Agustus 2019 mencapai Rp31,9 triliun, tumbuh sebesar
13,54% (yoy) dan 9,19% (ytd), dengan rasio NPL masih terjaga di bawah 5% yakni berada di angka 2,42%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar -0,17%,” papar Wayan.
Menurut laporan perekonomian Bank Indonesia terbitan bulan Agustus 2019, lanjut Wayan, pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV 2019 diperkirakan pada kisaran 5,15% – 5,55% (yoy) meningkat dibandingkan kisaran triwulan III 2019, didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri, serta dari sisi lapangan usaha yang didorong oleh perdagangan besar dan eceran.
“Sejalan dengan hal tersebut, hingga Agustus 2019, intermediasi berupa pemberian kredit bagi sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi ke dua tertinggi mencapai Rp7,7 Triliun dengan share 24,31% dari total kredit keseluruhan, dan rasio NPLnya masih terjaga di angka 0,18%,” jelas Wayan.
Secara umum, kata Wayan, kondisi LJK di Provinsi NTT baik aset, DPK, dan Kredit, serta rasio-rasio keuangan lainnya, LJK di Provinsi NTT dinilai sehat dan mampu beroperasi dengan optimal dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian NTT. Sampai dengan posisi 30 September 2019 penyaluran KUR di Provinsi NTT telah mencapai Rp1,32 Triliun atau 82,20% dari target KUR yang telah ditetapkan.
“Kinerja industri keuangan non perbankan di NTT juga menunjukkan peningkatan baik perusahaan pembiayaan, dana pensiun, maupun perusahaan penjaminan,” ujar Wayan. (jdz)
