KUPANG – Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Diskusi Akhir Tahun, dengan tajuk Evaluasi Tahun 2019 dan proyeksi pendidikan NTT Tahun 2020, di Aula Komodo Kantor DPD RI NTT. Selasa (17/12/2019).
Hadir sebagai Narasumber, Kepala Dinas Pendidikan NTT Drs. Benyamin Lola M.Pd, Anggota Komisi V yang mewakili Ketua DPRD NTT Yan Windi, Sekjen BMPS Pusat Romo V. Darmin Mbula, Ketua BMPS NTT Winston Neil Rondo, Jurnalis Majalah Pendidikan Cakrawala Gusti Rikarno S.Fil dan Moderator Pius Rengka.
Ivent tersebut juga dikuti oleh 150-an peserta dari kalangan pendidik sekolah swasta dan beberapa yang berasal dari sekolah negeri di tanah Flobamora ini.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Benyamin dalam materinya menyampaikan Program Pendidikan Tahun 2020, yang dicanangkan Pemprov adalah Peningkatan Aksesibilitas sarana-prasarana pendidikan, dengan bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Umum (DAK/U), dan pengembangan kualitas pendidik melalui program pelatihan dan kompetensi guru, hal ini dikarenakan untuk menyambut kebijakan Merdeka Belajar dari Mendikbud Nadiem Makarim, kemudian meningkatkan manajemen pendidikan, penetapan DAK fisik untuk mendukung wajah pendidikan dasar 12 tahun sesuai arah kebijakan Nasional
Juga pengembangan pendidikan advokasi dengan mendorong spesialisasi berbasis keunggulan daerah dan kerja sama dengan dunia usaha, dengan mengadakan lembaga sertifikasi profesi bagi setiap tamatan SMK sehingga dapat bekerja di tempat lain sesuai kemampuannnya.
“Saya merasa berdosa karena pengangguran kita dikontribusikan oleh anak-anak SMK, yang seharusnya memiliki kompetensi yang murni sudah harus bekerja, ternyata kita hanya memberikan pengetahuan kognitifnya saja, tetapi ketrampilan kerja itu sangat minim,” katanya.
Benyamin juga menjelaskan, Pemprov akan meningkatkan manajemen pendidikan, hal ini secara evaluasi pada 2019 belum dijalankan sebagaimana mestinya, yakni pada Guru dan Kepala Sekolah disibukan dengan berbagai aktifitas tambahan yaitu harus mengelola Dana BOS, DAK, dengan hal inilah maka perlu dilakukan agar dapat memutuskan mata rantai yang berpeluang korupsi, juga meningkatkan mutu pendidikan dasar, pengurangan pemenuhan hak , dan pada Sub Bidang SMK difokuskan untuk menambah ruang praktek sisiwa karena dengan demikian kemampuan siswa dapat dipacu, memastikan penilaian usulan pemanfaatan Dapodik secara perlu dan berbasis zonasi.
“Kita pastikan agar Dapodik pada setiap sekolah harus benar-benar fixed, sehingga dapat menurunkan kebijakan yang positif, dan alokasi Tahun Anggaran dana transfer daerah, secara keseluruhan terjadi peningkatan yang signifikan di setiap daerah, untuk DAK SMA ini mengalami kenaikan dari 43 miliar menjadi 101 miliar, sementara untuk Sekolah Luar Biasa 1 miliar ke 6,5 miliar, kemudian untuk DAK SMK dari 168 menjadi 183 miliar, sementara untuk DAK Afirmasi SMA mengalami penurunan,” ungkapnya.
Sekjen BMPS Pusat, Rm V. Darmin Mbula menyampaikan terkait evaluasi pendidikan di NTT, indikatornya ada pada Guru, Satuan Sekolah, dan Pemerintah, hal ini dikarenakan dari kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar, akan menghadirkan suatu otonomi sekolah dalam menentukan kelulusan pada akhir Tahun ajaran.
“Ujian sekolah dan Nasional dikembalikan kepada Otonomi Sekolah dan secara khusus Guru, karena Gurulah yang mengetahui keadaan muridnya, supaya secara Nasioanal itu pendidikan kita itu berkualitas atau tidak maka sesuai dengan perintah Undang-undang harus melalui evaluasi, supaya ada kemerdekaan belajar,” ucapnya.
Ia menambahkan, dari kebijakan Pemerintah tersebut yang berdampak bagi Sekolah Swasta yaitu, membenahi dismanajemen (manajemen berbasis ketidak percayaan), mulai dari pusat, pasalnya sisi pendidikan saat ini berdasarkan ketidak percayaan, sehingga kecurigaan dalam pengawasan meliputi aktifitas lembaga yangmenjalankan peran sebagai penyelenggara pendidikan, maka dari inilah menyebabkan laporan administrative yang baik-baik tapi kinerjanya kurang.
“Merdeka Belajar ini, maka segala ketimpangan dari Disadministrasi Manajemen, dirubah menjadi suasana kepercayaan sehingga ada dampak positif bagi siswa saat bertatap muka bersama guru, karena hanya di dalam kepercayaan maka kredibilitas inovasi guru-guru itu bisa terjadi, maka ada narasi RPP 1 halaman, ini adalah narasi simbolik yang nantinya guru dapat mewujudkan kompetensinya,” jelas dia.
Untuk menjalankan paradigma kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim, Rm Darmin pun meminta kepada setiap kepala sekolah harus mengetahui situasi, kondisi di sekolahnya, sehingga dapat berpikir kreatif untuk menerapkan Otonomi. “Kepala Sekolah itu bukan hanya ahli terhadap administrasi, tatpi wajib berbasis Manajer yang akuntabilitas, jadi ini tantangan kepada setiap sekolah, kehadiran kepala sekolah harus lebih banyak dari anggota muridnya,” tegasnya.
Kemudian pada catatan DPRD NTT terkait pembangunan Pendidikan, Anggota Komisi V DPRD NTT, Yan Windi mengatakan, sekolah swasta adalah pelopor pembangunan manusia di NTT, hal pentingnya selalu ada inovasi keberanian, dengan melakukan terobosan demi meningkatkan kualitas SDM.
Ia menambahakan, pendidikan menjadi prioritas yang tercantum dalam RKPD 2020 Pemprov NTT, yakni peningkatan kualitas SDM melalui akses dan mutu pelayanan dasar serta pengembangan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi verbasis masyarakat. Namun dalam anggaran hanya ditetapkan 3,08% di luar dari Dana BOS.
Karena itu, Windi mengatakan bahwa hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi pendidikan NTT pada Tahun 2020. “Untuk mengatasi masalah pendidikan di NTT, itu pun hanya untuk SMA/SMK dan Sekolah Khusus, 3,08% tapi kita mau bicara Peningkatan Kualitas SDM, dan kita memprioritaskan aksesbilitas pendidikan, jadi apakah benar Pendidikan menjadi prioritas oleh Pemprov, ataukah hanya sekedar kita bicara saja,” ungkapnya.
Kemudian dalam Materi Ketua BMPS NTT Winston Neil Rondo, mengatakan, ada hal baik dari kebijakan Pemprov NTT, yakni alokasi 50 miliar bagi alokasi transportasi dan kesra bagi guru honor dan PNS, PPBD Sekolah Swasta berjalan lancar dan sukses tanpa pemungutan dari orangtua siswa, alokasi anggaran 2018/2019.
Ia juga menambahkan, terkait tantangan yang harus dihadapi Pendidikan NTT adalah bagaimana menyelaraskan kebijakan Kemendikbud yang revolusioner dengan menggunakan anggaran yang terbatas. Serta dengan adanya kebijakan Pemprov dalam menyiapkan Grand Design Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagai catatan pada tahun 2019 menurut Winston yakni, dengan alokasi anggaran 50 M, namun dari kebutuhan 11000 guru terjadi ketimpangan, di mana dari besaran yang didapat pada Guru Honer Komite 400.000, sedangkan Guru Honor yayasan 300.000. “Sekolah Swasta salahnya apa, apakah mereka kelas dua kah, dalam pembangunan pendidikan, ini menyakitkan dan mengkonfirmasi adanya diskriminasi,” tegasnya.
Menurut Winston, diketahui biaya penyelenggaraan belajar mengajar bagi sekolah swasta tergantung pada jumlah siswa yang diterima, adanya peserta didik di sekolah swasta yang minim, hal tersebut dikarenakan adanya kampanye Sekolah Negeri Bebas Biaya dan Pungutan, inilah penyebab daya tarik besar bagi anak-anak dan orang tua untuk mendaftar pada sekolah Negeri.
Selain itu, adanya regulasi UU ASN bahwa Guru ASN harus bekerja pada Instansi Negeri, atau Sekolah Negeri, kami harapkan kepada Gubernur agar dapat memberikan kebijakan tegas sehingga tenaga pengajar ini tidak membuat kapling status dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
“Cukup sulit bagi Guru Swasta untuk mendapatkan, SK Gubernur sebagai syarat NUPTK. Hal lain realisasi Dana Bos bagi Sekolah Swasta sering terlambat, sehingga membuat adanya penggunaan anggaran yang bersumber dari utang untuk melaksanakan Ujian Nasional, serta masih adanya kontroversi pemungutan uang komite dari orang tua murid, dan kurangnya pelatihan bagi peningkatan kualitas guru swasta,sehingga dampak besarnya mutu pendidikan NTT konsisten di peringkat 30 Nasional,” jelasnya.
Sementara harapan terhadap Proyeksi Pendidikan NTT tahun 2020 yaitu, perlu adanya kesetaraan antara Guru sekolah Negeri dan Swasta dalam APBD 2020, pastikan Guru komite dan yayasan memenuhi syarat intuk mendapatkan insentif yang sama, mendukung DPRD dan Pemprov untuk mengatasi persoalan Guru menjadi urusan Pemerintah Pusat, pasalnya dengan keterbatasan anggaran yang dialami maka sudah seharusnya diberikan kepada Pemerintah RI untuk memberikan perhatian penuh terhadap Guru Swasta dan Negeri yang ada di NTT.
Mantan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT ini juga menyampaikan terkait BMPS mendesak Kepada DPRD dan Pemprov NTT agar segera membuat kebijakan yang mendukung Sekolah Swasta, dan tidak mengutamakan sekolah Negeri saja sehingga ada kesamaan, dikarenakan pendidikan swasta adalh pelopor pembangunan manusia pertama di NTT, dan pada akhir ini mulai dilupakan. Kemudian membangun komunikasi bersama Pemerintah Pusat agar dapat mengaanggarkan pembiayaan bagi kebutuhan Guru di NTT.
“Urusan dana Komite sudah menjadi hal serius yang harus ditertibkan lewat peraturan pemerintah, sehingga ada pengawasan yang baik dalam pelaksanaan pendidikan, ada juga terkait rekruitmen tenaga pendidik dan kepala sekolah yang berkompeten, menantikan adanya kebijakan penerapan literasi Bahasa Inggris di sekolah swasta. Oleh karena itu kami mengapresiasi dengan keterlibatan Sekolah Swasta dalam merekomendasi setiap hal penting yang dapat dijadikan sebagai kebijakan Pemprov NTT untuk Tahun 2020,” pungkas Ketua BMPS NTT ini. (st)
