“SEPERTINYA belum move on, jualan Ahok sampai ke US.” Begitu komentar salah satu teman atas postingan saya di laman facebook saya. Saya menulis bahwa satu hal menarik dalam presentasi saya di 2017 Senior Journalists Seminar (2017 SJS) di Washington yang diselenggarakan East-West Center ialah diskusi tentang Basuki Tjahaja Purnama.
Program 2017 SJS yang berlangsung di AS, Filipina, dan Maroko itu bertemakan keberagaman dan segala tetek-bengeknya, termasuk kebebasan beragama serta perlindungan dan representasi kelompok minoritas dalam politik dan pemerintahan. Setiap peserta mesti mempresentasikan tema tersebut dalam konteks negara masing-masing. Saya mau tidak mau saya harus menyinggung—atau jualan dalam bahasa teman di facebook tadi—perkara Ahok dalam presentasi saya.
Maklum, perkara Ahok di Pilkada DKI 2017 rupanya telah mengglobal. Media internasional ramai-ramai memberitakannya hingga beberapa hari seusai Pilkada DKI. USA Today menulis berita dengan judul terjemahan bebasnya “Pemilih Muslim Memecat Gubernur Jakarta yang Kristen.” BBC menurunkan laporan di bawah judul “Gubernur Kristen menyerah dari Kompetitor Muslim.” Al-Jazeera dalam laporannya, meski tidak selugas USA Today dan BBC, tak mengabaikan sentimen identitas dalam riuh Pilkada DKI.
Bahkan hingga belakangan ini, masih ada media internasional yang menyinggung Pilkada DKI 2017 itu. Majalah The Economist edisi 26 Agustus-1September 2017, misalnya, menyinggung kasus Ahok dalam laporan utamanya yang berjudul “The Puzzle of Political Islam.” Dalam bahasa teman di facebook tadi, The Economist belum move on.
The Economist menulis: Mungkin tanda paling mengganggu dari kekuatan minoritas kalangan Islamis datang pada April ketika petahana yang amat populer, Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal sebagai Ahok, kalah dalam pemilihan Gubernur DKI. Kalangan Islamis pendukung pesaingnya, Anies Baswedan, mengatakan kepada pemilih Muslim bahwa haram memilih pemimpin bukan Muslim. Ketika Ahok mencoba berargumentasi terhadap klaim tersebut, video yang direkayasa menjadikan seolah-olah Ahok melecehkan kitab suci. Ia kemudian dituduh menodai agama, kalah dalam pilkada dan sekarang dipenjara.
Saya, sebagaimana The Economist, masih meminjam istilah teman di facebook tadi, belum bisa move on. Dalam presentasi saya yang berjudul Indonesian Islam, saya menyinggung perkara Ahok dalam satu atau dua kalimat saja. Namun, satu atau dua kalimat itulah yang mengundang pertanyaan, menjadi bahan diskusi.
Jane Norman, wartawan Australian Broadcasting Corporation bertanya apakah perkara Ahok bersifat kasuistis. Saya menjawab diplomatis bahwa saya dan mungkin kebanyakan orang Indonesia berharap perkara Ahok bersifat kasuistis, hanya terjadi pada pemilihan Gubernur DKI di Pilkada 2017.
Joseph Neff, penulis pada The News & Observer, North Carolina, AS, bertanya apakah kaum minoritas bisa menjadi presiden atau kepala daerah.
Saya menjawab bahwa sejumlah orang Tionghoa menjadi bupati atau wakil bupati, seperti Ahok yang pernah menjadi Bupati Belitung Timur. Terkait presiden, saya mengatakan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan presiden ialah orang Indonesia, tak peduli agama, etnis, atau gendernya.
Sebutan presiden ialah orang Indonesia merupakan kemajuan karena sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan presiden ialah orang Indonesia asli. Tetapi, saya melanjutkan jawaban saya secara diplomatis bahwa kelihatannya masih diperlukan waktu panjang bagi orang Indonesia untuk menerima presiden dari kalangan minoritas.
Begitulah, perkara Ahok menjadi magnet tersendiri. Bukan cuma dalam pemberitaan atau diskusi, fenomena Ahok juga menarik banyak orang untuk menelitinya secara ilmiah. Di program doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia angkatan 2016, misalnya, ada tiga mahasiswa yang meneliti kasus Ahok untuk disertasi mereka. Satu mahasiswa menelitinya dengan menggunakan teori post-truth atau pasca-kebenaran. Satu mahasiswa menelitinya dengan menggunakan teori mediatisasi politik
agama. Satu mahasiswa lainnya meneliti dengan perspektif wacana pemimpin seiman di media sosial.
Lalu, apakah saya, The Economist, dan para mahasiswa S3 tersebut bisa dikatakan menjual kasus Ahok dan belum bisa move on? Wallahualam. (usman kansong/miol/jdz)
