JAKARTA – Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menguat. Hal itu terungkap dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis di Kantor SMRC, Menteng, Jakarta, Minggu (24/7).
Survei dilakukan pada 22-28 Juni lalu dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden 1.027 orang dengan margin error kurang lebih 3,1 persen. Sampel responden yang diambil telah memperhitungkan aspek demografi, gender, agama maupun etnik dalam populasi nasional.
Dari 1.027 responden yang disurvei sebanyak 67 persen menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, sedangkan 30 persen lainnya menyatakan tidak puas. Sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Sebagai perbandingan, dalam survei serupa yang digelar SMRC tahun lalu, hanya 41 persen responden yang menyatakan puas dan 55 persen lainnya menyatakan tidak puas.
“Rakyat terlihat optimistis dengan kepemimpinan Jokowi. Hasil survei juga menunjukkan warga yakin akan kemampuan Jokowi memimpin Indonesia sehingga menjadi lebih baik mencapai 72 persen, sedangkan yang kurang yakin atau tidak yakin hanya 22 persen,” ujar Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas saat memaparkan hasil survei.
Abbas mengatakan, optimisme publik meningkat hampir di semua sektor. Dari sektor ekonomi, sebanyak 42 persen responden menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga saat ini lebih baik dari tahun lalu. Hanya sebanyak 22 persen mengatakan lebih buruk. Selain itu, sebanyak 61 persen menyatakan ekonomi rumah tangga akan lebih baik tahun depan dan hanya 6 persen yang menyatakan lebih buruk.
Adapun terkait persepsi kondisi ekonomi nasional, sebanyak 37 persen mengatakan lebih baik dari tahun lalu dan 23 persen lebih buruk. Sebanyak 55 persen optimistis ekonomi nasional akan membaik tahun depan dan hanya 8 persen yang pesimistis.
“Data ini menunjukkan bahwa rakyat pada dasarnya optimistis menghadapi kondisi ekonomi masa depan. Ini merupakan modal psikologis yang penting bagi pemerintah,” jelas Abbas.
Kinerja Jokowi juga dipandang memuaskan di sektor keamanan, politik, kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Di sektor keamanan khususnya, sebanyak 59 persen dari total responden menyatakan kondisi keamanan saat ini jauh lebih baik dan hanya 13 persen menyatakan lebih buruk. Warga semakin aman dari ancaman pihak lain, termasuk ancaman terorisme.
“Upaya penegakan hukum juga dinilai cukup baik meskipun korupsi dipandang semakin banyak atau sebesar 54 persen. Yang mengatakan korupsi semakin sedikit hanya 16 persen ” papar Abbas.
Kendati begitu, Abbas menambahkan, kinerja Jokowi belum sempurna. Kepuasan publik terutama menurun pada sektor kesejahteraan sosial. Jokowi dianggap kurang berhasil menyediakan lapangan pekerjaan, menekan pengangguran, mengurangi kemiskinan dan menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok.
Terkait ketersediaan lapangan pekerjaan misalnya, sebanyak 34 persen responden menyatakan kinerja pemerintah menyediakan lapangan kerja lebih buruk ketimbang tahun lalu, sebanyak 21 persen menyatakan lebih baik, dan 40 persen menyatakan sama saja. Sisanya tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.
“Karena itu, pemerintah Jokowi harus memberi perhatian lebih besar terhadap upaya mengurangi pengangguran, mengurangi jumlah orang miskin, menyediakan lapangan pekerjaan dan membuat harga kebutuhan pokok lebih terjangkau,” ujar Abbas.
Lebih jauh, Abbas mengatakan, hasil survei SMRC menunjukkan hubungan kausalitas antara kinerja Jokowi dan elektabilitasnya sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Menjawab pertanyaan semi terbuka, sebanyak 44 persen responden menyatakan akan mendukung Jokowi sebagai calon presiden, sebanyak 15,3 persen mendukung Prabowo dan 5,3 persen mendukung SBY.
“Nama-nama lain berada di bawah 5 persen. Tren dukungan untuk Jokowi ini mengalami kenaikan selama setahun terakhir. Sebaliknya Prabowo menurun. Kenaikan dukungan pada Jokowi ini konsisten dengan tingkat kepuasan akan kinerjanya yang semakin positif,” ujar Abbas.
Anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, hasil survei yang dirilis SMRC sejalan dengan fakta di lapangan. Di sektor keamanan misalnya, pemerintahan Jokowi mampu menjaga stabilitas keamanan nasional dengan baik. “Enggak ada benturan besar yang terjadi. Paling hanya ribut antar kampung dan itu relatif terkontrol,” imbuhnya.
Agun menambahkan, keputusan partai Golkar balik ke gerbong koalisi pemerintahan dan mendukung Jokowi bukanlah suatu keputusan diambil tergesa-gesa. Selama lebih dari setahun, Partai Golkar telah menganalisis kinerja Jokowi-JK dari berbagai aspek, mulai dari aspek politik, hukum, ekonomi hingga sosial.
“Kami sudah punya dokumen dan kami sudah lakukan analisis. Kinerja Jokowi kita lihat sesuai dengan doktrin yang diusung partai Golkar, yaitu karya dan kekaryaan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan politikus PDI-Perjuangan Maruarar Sirait. Menurut Ara, kepercayaan publik kepada Jokowi sedang tinggi-tingginya. Hal ini terbukti dengan mulusnya pembahasan dan pengesahan Undang-undang Pengampunan Pajak.
“Tidak mungkin kebijakan (pemberlakuan UU Tax Amnesty) seperti ini bisa jalan tanpa posisi pemerintah yang dipercaya publik. Ini bisa jadi bumerang kalau tidak ada dukungan publik yang besar,” katanya.
Lebih lanjut, Ara mengatakan, Jokowi juga semakin mendengarkan keinginan publik. Salah satu contoh kebijakan yang sejalan dengan aspirasi publik ialah dipilihnya Tito Karnavian sebagai Kapolri. “Saya rasa tingginya kepuasan di bidang penegakkan hukum juga terkait dengan terpilihnya Tito,” ujar Ara.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Jokowi harus memanfaatkan kepercayaan publik yang tinggi untuk memenuhi janji-janji politiknya semasa kampanye. Apalagi, dukungan di parlemen juga kian menguat dengan masuknya Partai Golkar, PPP dan PAN ke dalam koalisi pemerintahan.
“Menumpuknya kepuasan publik dan dukungan politik, jangan dipakai untuk abaikan HAM dan demokrasi. Dua hal ini harusnya dipakai sebagai aset dan modal politik untuk memenuhi janji-janji politiknya pada masa kampanye. Jangan sampai mubazir,” ujarnya. (mi/jdz)
Foto : Presiden Joko dan Wapres Jusuf Kalla.
