Kupang, mediantt.com – Komisi V DPRD NTT merasa belum saatnya sektor pendidikan di NTT turut diberlakukan New Normal. Sebab, kurva pasien terkonfirmasi positif corona masih fluktuatif dan cenderung meningkat. Karena itu, DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk tidak menerapkan new normal untuk sektor pendidikan.
“Kita (Komisi V DPRD NTT) minta pemerintah provinsi untuk tidak menerapkan atau memberlakukan new normal di sektor pendidikan dan tidak mengaktifkan sekolah mulai dari jenjang Paud, TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga jenjang pendidikan tinggi,” kata Ketua Komisi V, Yunus Takandewa kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kupang, Senin (8/6/2020).
Menurut politisi PDIP ini, pemberlakuan new normal untuk sektor pendidikan masih menunggu pendemi corona virus atau Covid-19 di NTT berakhir. Sebab, hingga kini kurva pasien Covid-19 di NTT terus mengalami peningkatan. “Jadi pemberlakuan new normal untuk sektor pendidikan belum bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Windy juga berpendapat, sektor yang harus dipertimbangkan untuk tidak memberlakukan new normal di NTT adalah sektor pendidikan.
Alasannya, menurut dia, sektor pendidikan sangat berbeda dengan sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi yang masih bisa dikendalikan. “Jika menerapkan new normal untuk sektor pendidikan dengan mematuhi protokol kesehatan untuk sistem pendidikan di NTT belum mampu,” katanya.
Karena, sebut dia, sektor pendidikan di NTT belum mempunyai fasilitas yang memadai seperti tenaga guru dan ruang belajar, apalagi sekolah-sekolah di pedesaan.
“Kita saat ini masih berhadapan dengan Covid-19 sehingga sektor pendidikan belum mampu untuk diterapkan,” ujar politisi Gerindra ini.
Ia juga menjelaskan, dengan tidak memberlakukan new normal untuk sektor pendidikan tidak berarti proses belajar mengajar dihentikan. Namun sekolah harus kreatif menggunakan relaksasi dana bantuan operasional sekolah (Bos).
“Dengan tidak menerapkan new normal bukan berarti mematikan akses belajar mengajar. Tapi sekolah harus kreatif dalam menggunakan relaksasi dana Bos,” imbuh dia. (*/st)
