KUPANG – Sebanyak 12 Anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (12/11/19) dalam rangka pengawasan atas pelaksaan undang-undang pariwisata dan penyandang disabilitas.
Delegasi Komite III dipimpin oleh Evi Apita Maya, Senator asal NTB yang beberapa waktu lalu sempat viral karena dituduh mengedit foto berlebihan untuk kepentingan kampanye. Rombongan tiba di kantor Gubernur pada pukul 10.00 Wita, dan langsung menggelar rapat dengan Pemprov NTT serta para pemangku kepentingan di bidang pariwisata dan disabilitas.
Dalam pengantarnya, Evi terlebih dahulu memperkenalkan para senator. Mereka adalah Hilda Manafe (NTT), Silviana Murni (DKI Jakarta), Eni Sumarni (Jawa Barat), Abdi Sumaithi (Banten), WTP Simarmata (Sumut), Fernando Sinaga (Kaltara), Andi Nirwana (Sultra), Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Sulbar), Mirati Dewaningsih (Maluku), Suriati Armayin (Malut), dan Yance Samongsabra (Papua Barat).
Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut, para Senator dan Pemprov NTT hanya fokus mendiskusikan kebijakan Pemprov NTT dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata, serta penanganan para penyandang disabilitas yang masih tergolong tinggi.
“NTT adalah wilayah yang punya potensi pariwisata besar yang tidak hanya populer di kalangan pelancong nusantara, tapi juga sudah mendunia. Sejumlah pesohor tercatat pernah berlibur di sini,” ujar Evi sambil mengutip nama artis Hollywood dan legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi yang pernah berlibur di Labuhan Bajo beberapa waktu lalu.
Dalam diskusi tersebut, Pemprov NTT juga meminta bantuan para senator untuk ikut serta mempromosikan spot-spot wisata yang ada di NTT agar lebih dikenal dunia. Karena, menurut mereka, keindahan wisata alam di NTT sangat banyak dan beragam, bukan hanya Pulau Komodo dan Labuhan Bajo.
Permintaan ini diamini segenap senator. Sebagai perwakilan daerah, semua senator berkomitmen untuk memajukan semua potensi wisata di daerah-daerah, agar bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan perekomian masyarakat.
Apresiasi NTT
Evi Apita Maya juga menjelaskan, NTT telah berhasil mempromosikan potensi wisatanya, sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTT menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
“Pada tahun 2016, jumlah kunjungan wisata ke NTT mencapai 83.712 orang. Terdiri dari wisatawan asing dan wisatawan lokal. Pada tahun 2017, naik drastis ke angka 111.749 wisatawan. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi sehingga mencapai 163.807 wisawatan,” paparnya.
Anggota Komite III DPD RI berharap prestasi ini terus ditingkatkan, agar jumlah kunjungan wisata semakin besar, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat NTT, terutama yang tinggal di sekitar objek-objek wisata.
Dalam diskusi penuh keakraban it, terbangun komitmen bersama antara Pemprov NTT dengan para Senator Komite III untuk bersama-sama mempromosikan semua potensi alam NTT agar bisa lebih dioptimalkan untuk membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya spot-spot wisata, tapi juga kekayaan alam lainnya.
Destinasi Populer
Evi juga mengungkapkan keyakinannya bahwa NTT memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Nusantara.
“Data BPS menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTT selalu mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Apalagi ikon MotoGP, Valentino Rossi, juga pernah berlibur ke NTT,” kata Evi.
Rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Pemprov NTT berlangsung n dua jam di kantor gubernur, membahas kebijakan Pemprov dalam membangun sektor pariwisata, sehingga sektor ini mampu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi APBD NTT serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
“NTT memiliki 433 objek wisata yang tersebar di 22 kabupaten kota dengan tema yang sagat beragam. Tidak hanya wisata alam, tapi juga wisata budaya, wisata edukasi, dan lain sebagainya. Banyaknya objek wisata yang berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang, pasti memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat NTT. Semakin besar jumlah kunjungan wisata ke NTT, tentu semakin besar pula dampak positifnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Optimisme Senator kelahiran Tanjung Enim Sumatera Selatan ini diamini oleh anggota Komite III yang lain. Karena itu, mereka berkomitmen untuk ikut serta mempromosikan objek-objek wisata di NTT agar lebih dikenal oleh masyarakat.
Evi Apita Maya selaku pimpinan delegasi Komite III, juga mengatakan, penyandang disabilitas di NTT masih tinggi dan perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Menurut data BPS, jumlah penyandang disabilitas di NTT adalah 30.400 orang, sementara menurut Dinas Sosial provinsi, jumlahya sebanyak 36.600 orang. Yang jelas, berdasarkan hasil survei ekonomi dan sosial tahun 2018, presentase penyandang disabilitas di NTT berjumlah 1.445.” jelasnya.
Angka-angka tersebut memang penting, manun Evi menegaskan bahwa yang lebih penting dari angka-angka itu adalah sejauh mana komitmen Pemprov NTT untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penyandang disabilitas. Pasalnya, undang-undang mengamanahkan agar penyandang disabilitas diberi perhatian dan perlakuan khusus.
“Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan Komite III dengan ketua asosiasi penyandang disabilitas, terungkap bahwa mereka mengeluhkan adanya stigma negatif serta perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka meminta anggota DPD RI untuk concern memperhatikan nasib para penyandang disabilitas,” tambah senator dari NTB tersebut.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan Yayasan Bhakti Luhur, salah satu yayasan yang menangani penyandang disabilitas di NTT menyatakan bahwa yayasannya sudah terebar di tujuh kabupaten dan khusus menangani anak-anak penyandang disabilitas.
Sementara menurut Kepala Dinas Sosial NTT, sampai saat ini, fokus dinas sosial masih terbatas pada penyandang disabilitas yang tinggal di panti. “Sejauh ini, pelayanan yang kami lakukan adalah memberikan pemenuhan makanan kepada para peyandang disabilitas yang tinggal di panti, serta memberikan bekal keterampilan, terutama keterampilan menjahit,” tegas Kadis Sosial.
Curhat Soal Disabilitas
Dalam Rapat itu juga terungkap bahwa angka penyandang disabilitas di NTT masih cukup tinggi, mencapai 38.650 orang. Dari jumlah itu, hanya 6.133 orang yang sudah terdata dan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
“6.133 penyandang disabilitas yang terdata dan mendapatkan bantuan dana tunai sebanyak Rp 300.000 perbulan dari Kementerian Sosial,” terang kepala Dinas Sosial Provinsi NTT.
Kendala utama penanganan penyandang disabilitas di NTT adalah minimnya anggaran yang tersedia. “Bisa Bapak dan Ibu semnator bayangkan, tenaga kesejahteraan penyandang disabilitas yang bertugas untuk menangani dua sampai tiga kabupaten yang jaraknya lumayan jauh, hanya digaji sebesar 500.000 rupiah perbulan. Sementara itu, gaji para pendamping penyandang disabilitas juga hanya digaji sebesar dua juga setengah perbulan. Padahal mereka direkrut dan digaji oleh Kementerian Sosial,”
Kecilnya pendapatan tenaga pendamping dan tenaga kesejahteraan penyandang disabilitas ini tidak sebanding dengan tuntutan kerja yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, Pemprov NTT meminta agar para senator anggota Komite III bantu menyuarakan masalah ini kepada Pemerintah pusat.
Karena keterbatasan dana yang tersedia, Dinas Sosial NTT selama ini masih fokus pada pemberian makanan penyandang disabilitas yang tinggal di panti-panti. Adapun pembekalan keterampilan yang diberikan, masih terbatas pada keterampilan menjahit dan memasak.(*/jdz)
