JAKARTA — Pimpinan DPR bertemu dengan bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump. Pertemuan itu memicu kontroversi, mulai persoalan etika hingga dinilai sebagai bentuk dukungan politik atas majunya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai pertemuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah kecerobohan politik.
“Saya menilai pertemuan itu blunder dan kecerobohan politik,” ujar Mu’ti, Sabtu (5/9). Ia menilai, Trump menjadi pihak yang diuntungkan dari pertemuan tersebut. Menurutnya, Trump sama seperti presiden Amerika sebelumnya yang selalu jelas menjamin hubungan dengan Israel.
Hal tersebut, lanjut Mu’ti, terlihat dari pernyataan Trump yakni akan menjadikan Israel sebagai kaki utama kebijakan luar negeri di Timur Tengah.
Mu’ti menuturkan bahwa sudah menjadi rahasia umum tak ada seorang pun presiden Amerika baik dari Partai Republika atau Demokrat yang mampu melepas ikatan dengan Israel. “Obama yang awalnya diharapkan lebih moderat, akhirnya berada di belakang Israel,” ucapnya.
Mu’ti pun tak menampik munculnya kesan keberpihakan akibat kunjungan informal yang dilakukan pimpinan dan anggota DPR RI ke Trump. Kendati demikian, ia membantah bila kehadiran tersebut menunjukkan dukungan Indonesia ke Israel. Sebab, hal tersebut tak mencerminkan Indonesia.
“Tentu Indonesia menyampaikan dukungan kuat ke Palestina. Dukungan Trump ke Israel akan memberikan dampak relasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika,” kata Mu’ti.
Serupa dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga menilai negatif lawatan pimpinan DPR ke salah satu bakal calon presiden Amerika dari Partai Republik itu.
Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf mengatakan, kunjungan yang dilakukan hanya ke salah satu kandidat calon presiden Amerika itu mengesankan ketidakseimbangan dari pimpinan legislatif Indonesia.
“Seharusnya kalau mereka berkunjung seperti itu juga dilakukan kepada calon lainnya dari kubu Demokrat,” kata Slamet Effendi saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu malam (5/9).
Memalukan
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengecam dan menilai tindakan “Selfie” Ketua DPR Setya Novanto dan Wakilnya Fadli Zon dengan Calon Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump sebagai hal yang memalukan. Selain itu, Seknas FITRA juga menilai kunjungan anggota DPR ke Amerika Serikat merupakan bentuk pemborosan.
Manager Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA, Apung Widadi menyatakan kehadiran rombongan ke acara Partai Republik sebagai sebuah kesalahan. “Perilaku ketua DPR dan rombongan bahkan tidak pantas seolah-olah Indonesia adalah negara kecil yang bisa dibuat lelucon oleh Amerika,” ujarnya. Apung mengungkapkan, selain membuat malu masyarakat Indonesia atas tindakan anggota DPR tersebut, Seknas FITRA mencurigai adanya kemungkinan mark up dari agenda kunjungan kerja ke AS tersebut.
Lebih lanjut, Apung menyatakan rincian biaya ke AS tidak dijelaskan secara transparan ke publik oleh Sekretaris Jenderal DPR. Apung mengatakan jika mengacu pada tahun sebelumnya, perjalanan ke London memakan anggaran mencapai diatas Rp 15 miliar.
Kajian riil Seknas FITRA terhadap perjalanan dinas anggota DPR ke AS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 Standar Tentang Biaya Masukan 2015 menemukan total anggaran untuk 9 anggota DPR ke AS selama 12 hari mencapai Rp 4.631.428.800. Rinciannya antara lain biaya pesawat ke AS 14,428 dollar AS untuk satu kali perjalanan, uang saku harian per anggota DPR 527 dollar AS dan biaya hotel per malam mencapai 1312,02 dollar AS.
“Kami menduga, diperkirakan anggaran lebih besar bisa lebih Rp 10 miliar dengan asumsi berbagai tunjangan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki FITRA, anggaran perjalanan dinas DPR dinilai terlalu tinggi. Seknas FITRA memaparkan Anggaran Perjalanan Dinas Pelaksanaan Fungsi Legislasi mencapai Rp 123.887.811.000, Anggaran Perjalanan Dinas Pelaksanaan Fungsi Anggaran mencapai Rp 16.457.442.000 dan Anggaran Perjalanan Dinas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan senilai Rp 139.955.867.000.
Berdasarkan dugaan terhadap tidak adanya transparansi dan kemungkinan mark up oleh anggota DPR yang berkunjung ke AS, Seknas FITRA akan melakukan pertemuan untuk menagih janji DPR terhadap akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Sebelumnya, dalam siaran pers dengan Komite Nasional Partai Republik, RNC di Trump Tower di Manhattan, New York pada Kamis (3/9), kandidat presiden AS, Donald Trump memperkenalkan Setya Novanto kepada publik. “Hadirin, ini adalah orang yang sangat luar biasa, Ketua DPR dari Indonesia, Setya Novanto. Salah satu orang yang paling berpengaruh dan dia ke sini untuk bertemu dengan saya. Kita akan melakukan hal yang luar biasa untuk AS, benarkan?” kata Trump kepada Setya, dalam rekaman video yang beredar di YouTube.
“Apakah warga Indonesia menyukai saya?,” kata Trump, dikutip dari CBS. Pertanyaan itu dijawab dengan Setya dengan singkat, “Ya, sangat, terima kasih banyak.”
Fadli Zon Jelaskan
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan bahwa pertemuan rombongan DPR RI, termasuk Ketua DPR Setya Novanto dengan calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump bukan bagian agenda resmi yang direncanakan dan bersifat informal.
“Kami bertemu Donald Trump jam 13.00 (waktu setempat), di kantornya di Trump Plaza lantai 26. Informal saja. Bicara tentang ekonomi dan investasi Trump di Indonesia,” kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/9).
Fadli menjelaskan, dalam pertemuan informal tersebut Trump menyampaikan dua proyeknya di Indonesia, yakni di Jawa Barat dan Bali yang bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional.
Selain itu, ia mengatakan setelah bertemu dalam jamuan makan dan foto bersama selama sekitar 30 menit, rombongan mereka diajak ikut serta dalam konferensi pers Trump yang menjelaskan salah satunya soal imigrasi.
“Di konferensi pers itu Trump memperkenalkan Ketua DPR. Itu improvisasi saja. Karena kami sambil jalan akan pamitan, tentu sebagai sopan santun harus menunggu tuan rumah selesai,” kata Fadli melanjutkan.
Meski demikian, Fadli membantah bahwa kehadiran Setya merupakan bentuk dukungan DPR RI kepada Trump. Menurutnya, tidak ada urusan antara DPR RI dengan pemilihan presiden di Amerika Serikat.
“Saya jawab wartawan AS tadi, ya itu terserah warga AS sendiri mau milih siapa. Bagi kami, kami senang pada Presiden AS yang mau berteman dengan Indonesia. Seperti Obama adalah teman Indonesia, juga Trump sekarang pun sebagai pengusaha adalah teman Indonesia,” kata Fadli.
Minta Klarifikasi
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Surahman Hidayat mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat pimpinan untuk membahas pertemuan pimpinan DPR dan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia mengatakan rapim akan dilakukan apabila sudah menerima berkas laporan.
“Insya Allah akan dirapimkan,” ujar Surahman, Sabtu (5/9).
Hal serupa diutarakan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan, pihaknya siap mengklarifikasi pertemuan yang dinilai menunjukkan keberpihakan Indonesia atas salah satu calon presiden Amerika Serikat itu.
Dasco mengatakan, MKD akan melihat dan menggali keterangan secara utuh baik secara langsung atau tidak langsung. Proses itu akan dilakukan, meski Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah menjelaskan hal tersebut ke media.
“Kami bisa rapat konsultasi dengan pimpinan DPR untuk mendengarkan. Kami harus klarifikasi,” kata Dasco, Sabtu (5/9).
Saat ini, menurut Dasco, dirinya tidak dapat menilai apakah hadirnya Setya Novanto, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR dalam kampanye Donald Trump merupakan bentuk keberpihakan. Karenanya, ia bakal mendalami terlebih dahulu laporan yang nantinya akan masuk ke MKD. (cnnindonesia.com/jdz)
