KUPANG – Provinsi NTT tengah menghadapi ancaman kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan ada 14 kabupaten/kota yang alami kemarau panjang tahun ini, termasuk Kota Kupang.
Karena itu, beberapa solusi ditawarkan para anggota DPRD NTT. Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, Senin (21/9/2020) mengatakan, masalah kekeringan di NTT bukan masalah baru karena hampir setiap tahun daerah ini selalu dilanda kekeringan. Tahun ini, ada 14 daerah yang mengalami kekeringan dengan 8 kabupaten yang akan mengalami kekeringan dengan status kekeringan ekstrim.
“DPRD meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan melakukan penanganan sedini mungkin sehingga masyarakat tidak dirugikan,” kata Inche.
Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah harus mempersiapkan para petani untuk melakukan persiapan musim tanam di akhir tahun 2020 dengan persiapan lahan pertanian dan juga menjamin ketersediaan air. “Persoalan serius yang sering dihadapi di NTT adalah soal gagal panen, kekurangan air bersih dan juga kebakaran,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan beberapa poin penting yang perlu dilakukan Pemprov NTT, yakni pertama; Pemprov harus serius melakukan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota khususnya daerah yang terdampak serius agar segera mempersiapkan penanganan sedini mungkin dalam gerak bersama untuk menolong para petani menghadapi musim kekeringan. Misalnya dengan mendirikan posko kekeringan di setiap kabupaten/kota dalam rangka mitigasi kekeringan.
Kedua; menginstruksikan semua OPD untuk melakukan persiapan dan antisipasi musim kemarau. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penanganan terbaik bagi masyarakat. “Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar bertindak cepat untuk memastikan ketersediaan air untuk mencukupi berbagai kebutuhan warga, baik itu untuk pertanian maupun untuk kebutuhan sehari-hari,” tegas mantan Ketua DPD AMPI NTT ini.
Ia juga menjelaskan, pada Perubahan Anggaran Tahun 2020 DPRD NTT telah menyetujui sejumlah tambahan anggaran di SKPD terkait untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang dihadapi oleh para petani dengan berbagai program untuk menolong para petani. “DPRD juga telah menyetujui untuk mengalokasikan sejumlah penambahan dana kontigensi untuk mengantisipasi jika kekeringan itu dengan tingkat ancaman tinggi dan terancam gagal tanam,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT ini.
Terpisah, Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa mengatakan Pemprov harus segera proaktif membangun koordinasi dengan pemkab/pemkot sesuai petunjuk BMKG atas wilayah-wilayah krusial dan titik rawan kekeringan agar diatasi sedini mungkin.
Menurutnya, kekeringan akan membahayakan lahan pertanian, baik itu di lahan basah maupun di lahan kering. Saat ini saja, kekeringan sudah mulai mengancam lahan persawahan yang mengakibatkan gagal panen. Pemerintah mesti memiliki road map antisipasi musim kekeringan di saat petani tengah mempersiapkan lahan sesuai kalender tanam, termasuk potensi kekeringan di lahan basah.
“Konsolidasi alat pertanian, perlindungan mata air, tata kelola air permukaan dan air bawah tanah, termasuk teknologi tampung air hujan sudah sangat mendesak agar menjadi program terencana, sistematis dan masif sesuai karakteristik iklim dan geografis NTT,” kata Sekretaris DPD PDIP NTT ini.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD NTT, Kasimirus Kolo mengatakan bencana kekeringan ini bukan hal baru, sehingga pemerintah daerah sudah semestinya punya langkah-langkah konkrit mengantisipasi masalah ini, baik Pemprov NTT maupun kabupaten/kota. Menghadapi masalah ini, Pemprov NTT perlu segera menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk bersiaga seraya mencari solusi terbaik. “Saran saya semua dinas teknis berkoordinasi untuk mencari solusi bersama. Masalah kekeringan ini harus ditangani lintas sektor, jangan hanya satu-dua instansi, tapi semua harus bergerak bersama,” kata Kasimirus.
Menurut dia, pemerintah harus mengambil langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. “Harus ada langkah darurat. Apapun caranya harus bisa penuhi air bersih, karena ini kebutuhan pokok dan mendasar,” kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem ini.
Sementara untuk jangka panjang, ia menjelaskan, DPRD NTT telah mendorong pemerintah untuk membangun sumur bor yang merata di semua kabupaten/kota. Sumur bor ini pemanfaatannya tidak saja untuk pertanian, tapi juga untuk peternakan. “Juga tentu untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga,” katanya.
Anggota DPRD NTT asal Fraksi PKB, Ana Waha Kolin juga mengatakan pembangunan sumur bor menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan kekeringan di NTT. DPRD NTT telah sepakat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sumur bor di kabupaten/kota.
Dengan adanya pembangunan sumur bor, bisa mengatasi masalah rawan pangan. Oleh karena itu, ia mengatakan data yang disajikan BMKG merupakan data awal yang harus dipakai pemerintah untuk melakukan kajian lapangan sebelum membangun sumur bor. “Kita minta pemerintah turun langsung ke lapangan supaya tau persis kondisi di mana yang paling rawan, sehingga pembangunan sumur bor benar-benar tepat sasaran dan masyarakat terlayani dengan baik,” kata aktivis perempuan ini. (*/jdz)
