Dr Marsel Robot dan Prof Feliks Tan
KUPANG, mediantt.com – Penilaian soal paslon Cagub-Cawagub, Melki-Johni, yang terlalu mengandalkan kedekatan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih, terbantahkan. Sebab, NTT yang masih serba kekurangan SDM dan juga SDA, maka amat penting mengandalkan akses kuat ke pemerintah pusat di semua aspek, termasuk pendidikan.
Artinya, harus realistis bahwa NTT sebagai salah satu provinsi termiskin ketiga di Indonesia sangat memerlukan uluran tangan pemerintah pusat. NTT tidak bisa menafikan peran pemerintah pusat.
Demikian benang merah pikiran dua Pakar Pendidikan Undana Kupang, Prof Feliks Tan dan Dr Marsel Robot, ketika diwawancarai secara terpisah di Kupang, Senin (11/11).
Prof Felis Tan menjelaskan, NTT butuh pemimpin yang mampu melobi pemerintah pusat untuk membuat yang terbaik untuk NTT. “Ini penting sebab NTT bagian dari Indonesia. Jika pintu lobi ke pusat tertutup, NTT bisa saja susah sendiri. Walau demikian, selain akses ke pemerintah pusat yang kuat itu, yang tak kalah pentingnya, kita butuh pemimpin NTT yang mampu menggerakkan setiap anak murid/mahasiswa NTT untuk mampu berpikir kritis, kreatif, kolabiratif, komunikatif sehingga mereka bisa keluar dari jerat kemiskinan dan kebodohan,” jelas Direktur Pasca Sarjana Undana ini.
Menurut Prof Tan, untuk keluar dari jerat kemiskinan dan kebodohan itu, tentu, tidak harus keluar negeri lalu pulang tanpa nyawa. Dengan menetap di NTT, bisa sukses, menjadi kaya raya, tentu, yang penting memiliki keempat kompetensi itu; kritis, kreatif, kolabiratif, dan komunikatif.
“Siapa yang bisa bantu rakyat NTT mempunyai keempat kemampuan itu dalam hidupnya pasti didukung rakyat NTT. Dengan kata lain, yang mampu seperti itu ya, tentu, rakyat pilih pada 27 November nanti,” katanya.
Dia juga mengatakan, orang NTT juga harus lebih rendah hati. Karena NTT dalam dirinya memiliki banyak kelemahan, antara lain, jumlah sumber daya manusia yang terbatas dari segi jumlah dan kualitas. Sehingga untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi, masih andalkan, misalnya, orang Jawa.
Selain itu, lanjut dia, sumber daya alam (SDA) NTT juga tak semelimpah seperti yang terdapat di, misalnya, Jawa, Sumatra, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. “Dengan SDM dan SDA yang terbatas, maka wajar kalau kita mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tahu itu sehingga NTT mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Perhatian pemerintah pusat itu bisa karena lobi wakil rakyat kita atau kedekatan pemda dengan pemerintah pusat, tetapi bisa juga karena pemerintah pusat memang punya perhatian besar untuk kita,” terang Prof Tan.
Walaupun demikian, menurut dia lagi, NTT harus lebih percaya diri juga bahwa dalam keterbatasan itu NTT bisa menjadi jauh lebih maju daripada provinsi manapun di Indonesia. Dan, untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu, kuncinya pendidikan.
“Kita atur pendidikan kita sedemikian rupa sehingga tamatannya tidak ada yang menganggur dan jika melanjutkan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, mereka sukses,” ujarnya.
Prof Tan juga menegaskan, dalam konteks NTT, tentu, kita butuh pemerintah pusat yang memperhatikan NTT secara lebih serius. Perhatian itu diberikan oleh pemerintah pusat yang baik, dengan atau tanpa lobi dari Pemda. Namun, pada saat yang sama setiap sekolah, termasuk pendidikan tinggi, harus tahu cara yang tepat untuk mendidik anak-anak NTT secara baik dan benar. Agar mereka mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, sebagai empat kompetensi utama Abad XXI ini. “Jika semua anak NTT mampu memiliki keempat kompetensi itu di dan setelah sekolah, masa depan NTT cerah,” katanya, mengingatkan.
Perlu Uluran Tangan Pusat
Sementara itu, Dr. Marsel Robot lebih menekankan pada aspek pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan urusan wajib negara. Karena merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi. Karena itu, Negara, dalam hal ini pemerintah pusat harus menjamin hak dasar warga negara. Dengan demikian, pusat harus mengalokasikan anggaran untuk menyenggarakan pendidikan yang berkualitas. APBD sangat tidak mungkin untuk membiayai penyelenggarakan pendidikan.
“Kita harus realistis, bahwa NTT sebagai salah satu provinsi termiskin ketiga di Indonesia sangat memerlukan uluran tangan pemerintah pusat. Kita tidak bisa menafikan peran pusat dalam pendanaan pendidikan di Nusa Tenggara Timur.
“Sehingga peran gubernur untuk mendatangkan dana pembangunan dari pusat itu sangat penting. Selain ada regulasi kewajiban pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah. Lobi seorang Gubernur itu penting,” jelas Dr Marsel Robot.
Dia mengingatkan, bagaimana membangun relasi dengan presiden itu juga menjadi salah satu bagian strategis kemajuan pembangunan di daerah. Tugas daerah paling penting ialah; Pertama, harus menjamin dan mengawasi penggunaan keuangan sektor pendidikan secara efisen dan tepat sasran.
Kedua, diperlukan regulasi tingkat daerah untuk mendorong kemajuan pendidikan, terutama bagaimana ekosistem literasi dibangun di lembaga satuan pendidikan. Ketiga, diperlukan sekolah-sekolah satelit di pinggir kota atau yang kualitas sama dengan pendidikan di kota.
“Model ini penting untuk pemerataan kualitas, sekaligus menghalangi urbanisasi siswa dari desa ke kota. Jika sekolah di kota melampau quota maka akan terjadi penurunan mutu secara signifikan. Keempat, diperlukan chasing atau pelatihan yang regular untuk menyegarkan model dan metode pembajaran yang ramah dengan kemajuan zaman,” saran dia. (egi jawa/jdz)
