Kepala Badan Penghubung NTT Jakarta, Hendry Donald Isaac.
JAKARTA, mediantt.com – Pemerintah Provinsi NTT meraih tropi dan penghargaan dari Menteri Perikanan dan Kelautan RI atas prestasinya dalam pengelolaan kawasan konservasi laut berkelanjutan dengan predikat emas tahun 2024.
Penghargaan untuk Provinsi NTT diserahkan langsung Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT Jakarta, Hendry Donald Izaac, S.Sos, Msi pada puncak acara Silaturahmi Nelayan Nasional dan Apresiasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 di Sentul Internasional Convention Centre di Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/9/2024).
Acara yang dihadiri sekitar 10.200 orang itu, juga disertai dengan pembacaan ikrar dari masyarakat kelautan dan perikanan, yang intinya mendukung sepenuhnya pembangunan kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan; menjadikan sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi bangsa; serta mendukung hasil perikanan bermutu sebagai sumber protein pada program makanan bergizi gratis untuk mencapai generasi emas 2045.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, potensi pasar hasil perikanan dan keluatan di dunia sangat besar. Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk mengisi pasar dunia. Hanya saja, Indonesia belum termasuk eksportir hasil kelautan dan perikanan. Saat ini, masih berada di urutan ke-13 dengan nilai ekspor berkisar US$ 5,5-6,2 miliar.
Dia mengatakan, Indonesia belum bisa bicara banyak di dunia internasionak karena masih kalah dari negara-negara maju. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan roadmap pengembangan kelautan dan perikanan untuk menjawab kebutuhan pada tahun 2050.
“Banyak hal yang harus dilakukan. Mimpinya kita ingin sama dengan negara maju, dimana sumbangsh nelayan sangat besar,” katanya.
Menteri Trenggono menjelaskan, kebijakan ekonomi biru yang digaungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tujuan besar dalam mewujudkan Indonesia setara dengan negara-negara maju, seperti Norwegia, Kanada, Eropa dan sebagainya.
Ada lima lima kebijakan ekonomi biru. Pertama, ruang konservasi harus betul-betul dijaga, karena di situlah tempat pemijahan secara alami. Kalau itu dirusak, ditangkap rumah pemijahan di situ maka otomatis masa depan akan hilang. Menurutnya, ruang konservasi pada tahun 2045 ditargetkan 30 persen dari perairan atau sekitar 29,7 juta hektar. “Tinggal sedikit lagi bisa dipenuhi,” katanya.
Kedua, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang diakuinya banyak menuai protes. Padahal menurutnya, program ini menjadi upaya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dengan tidak sembarangan mengambil berbagai jenis ikan.
“Saya tahu kebijakan ini menuai protes yang luas. Tapi suatu saat anak cucu akan terima kasih dengan kebijakan. Masa depan mereka masih ada. Jadi betul-betul terukur, jenis ikan apa yang boleh diambil, bukan semua jenis ikan yang diambil,” kata Trenggono.
Ketiga, budidaya harus menjadi keunggulan. Saat ini, belum menjadi keunggulan karena pakan masih impor. Ke depan, hasil budidaya harus lebih besar dari total produksi perikanan kelautan. Kalau sekitar 15 sampai 20 juta ton.
Keempat, tekanan ekonomi bahari dan pulau-pulau kecil harus dijaga karena hal tersebut berkaitan dengan ruang ekonomi salah satunya yakni pariwisata bahari.
Kelima, kebijakan yang meliputi pembersihan sampah plastik di laut sehingga ikan yang ditangkap di Indonesia tidak ditolak pasar dunia karena terbebas dari kandungan mikroplastik.
“Saya hanya titip untuk mengemban lima kebijakan terus, suatu saat Indonesia akan memiiki peranan dalam bursa perikanan di dunia, melalui penangkapan ikan terukur yang baik. Kita ingin meningkatkan produksi budidaya sampai 40 ton per hektar,” katanya. (*/jely/jdz)
