Maumere, mediantt.com – Sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat, dinilai terlalu banyak menghasilkan ekses yang tidak sehat. Karena itu sistem pemilihan kepala daeah sebaiknya dikembalikan lagi pada mekanisme di DPRD sebagaimana yang pernah dilaksanakan di era orde baru.
Pemerhati politik di Sikka E.P. da Gomez berpendapat, rakyat belum tahu memilih pemimpin yang baik dan benar untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rakyat justeru dibodohi oleh kepentingan sesat dan sesaat elit-elit politik dan kekuasaan.
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Sikka ini, dengan pemilihan langsung, seorang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah cukup memiliki tiga kekuatan yakni suku, wilayah dan faktor x. Dia menyebut salah satu faktor x itu adalah uang. “Model seperti ini lebih cenderung kepada pemilihan kepala suku,” kritik dia.
Padahal, sebut dia, sebuah daerah harus dipimpin oleh kepala daerah dan wakil yang berkualitas , bukan berdasarkan sentimen suku dan wilayah, apalagi uang. Ia mencontohkan Kabupaten Sikka yang sudah dua kali melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung yang menghasilkan pemimpin tidak berkualitas.
Selain pemilihan kepala daerah langsung, E.P. da Gomez juga mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatasan hak politik kepada aparatur sipil negara, anggota DPRD yang aktif, termasuk TNI/Polri yang mesti mengundurkan diri dari jabatan jika ingin maju sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.
Menurut dia, keputusan seperti itu sangat tidak cocok diterapkan di daerah-daerah miskin, terutama di Indonesia bagian timur, yang sumber daya manusia sangat terbatas. Bagi dia, untuk ukuran di Indonesia bagian timur, hanya orang-orang seperti itu yang memahami tata kelola pemerintahan yang baik.
Dua usulan perubahan sistem politik ini disampaikan E.P. da Gomez kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI Andreas Hugo Parera (AHP) di Sekretariat PDIP Sikka, Sabtu (6/8). Dia berharap AHP menyampaikan usulan ini kepada DPP PDI Perjuangan, dan seterusnya kemudian diperjuangkan di DPR.
AHP menanggapi serius usulan perubahan sistem dan mekanisme pemilihan itu. Dia berjanji menyampaikan usulan ini ke tingkat pusat, dan berharap mendapat beragam tanggapan yang nantinya bisa diperjuangkan dalam penyusunan UU Politik
Pertemuan bersama AHP ini dihadiri para pengurus dari tingkat cabang sampai ranting, kader dan simpatisan PDIP, antara lain, Ketua PDIP Alexander Longginus, Sekretaris PDIP Kondibus Stellamaris, Dewan Pertimbangan Cabang E.P. da Gomez dan Paulus Keu Bapa, termasuk dua orang simpatisan yaitu Zakarias Heriando Siku dan Simon Subandi Keytimu.
Bukan Alat Dapat Proyek
Ketua DPC PDIP Sikka Alexander Longginus mengatakan, partai merupakan alat perjuangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. PDI Perjuangan bukanlah alat atau tempat untuk mendapat kemudahan akses termasuk untuk mendapatkan proyek.
Kritik ini disampaikan Alex Longginus saat reses anggota Fraksi PDIP DPR RI Andreas Hugo Parera di Sekretariat PDIP, Sabtu (6/8).
Menurut dia, setiap orang yang hendak menjadi pengurus PDIP harus memiliki visi yang jelas untuk kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya semangat perjuangan dan pengorbanan untuk membesarkan partai.
“Jangan berharap masuk partai untuk dapatkan akses dan kemudahan bagi kepentingan diri sendiri. Partai ini bukan alat untuk dapatkan proyek. Kalau yang pengusaha atau kontraktor, yah harus berpikir profesional, jangan berharap anggota fraksi harus berikan proyek. Harus seperti Pa Donde (Arnoldus Conterius, Red), dia pengurus partai dan juga kontraktor, tapi kontraktor yang profesional,” tutur ketua partai tiga periode itu.
Longginus mengatakan, PDIP akan terus melakukan konsolidasi, karena masih banyak kendala yang dihadapi partai, antara lain semangat para pengurus. Kendala yang terutama adalah karena harus membutuhkan biaya yang besar.
Saat ini PDIP harus siap menghadapai tahun-tahun politik yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Untuk dua agenda politik ini, PDIP akan terus melakukan konsolidasi, selain konsolidasi secara struktural partai, juga konsolidasi dengan berbagai cara dan media. Dia berharap seluruh pengurus dan kader bahu-membahu dan gotong-royong untuk kerja besar ini. (vicky da gomez)
Foto: E.P da Gomez saat menyampaikan pendapat pada reses anggota Fraksi PDIP DPR RI Andreas Hugo Parera di Sekretariat PDI Perjuangan, Sabtu (6/8).
