JAKARTA – Wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia kembali mencuat. Apalagi, Andrinof Chaniago yang pernah menggagasnya lewat visi Indonesia 2033 kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.
“Rencana pemindahan (ibu kota) tetap akan dilakukan. Namun, kajian terkait itu belum dilakukan secara general dan formal. Masih wacana informal saja,” ujar staf khusus Kepala Bappenas Sony Harry B Harmadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (7/6).
Menurutnya, pemindahan ibu kota memiliki konsekuensi. Selain itu, pihaknya belum memastikan apakah hanya memindahkan ibu kota negara atau juga pusat pemerintahan.
Sony menuturkan, yang terpenting dalam pemindahan ibu kota maupun pusat pemerintahan itu harus ada dalam rencana pembangunan. “Sebab, tidak mungkin ujug-ujug dilakukan lantaran butuh perencanaan yang matang. Kajiannya pun harus mendalam,” jelasnya.
Untuk merealisasikan pemindahan tersebut juga harus berdasarkan alasan yang kuat. Bukan hanya karena masalah banjir dan macet yang telah menjadi bagian dari kota Jakarta. “Sebab, itu bukan solusi. Dan menteri (Andrinof, Red) juga menginginkan manfaat lainnya. Misalnya, untuk memeratakan pembangunan dan yang lainnya,” tandasnya.
Sony menegaskan, Bappenas akan melakukan melakukan kajian lebih detail dan mendalam. “Dan, jadi atau tidaknya pemindahan tersebut bergantung pada Presiden Joko Widodo (Jokowi),” katanya.
Jogjakarta-Palangka Raya Tepat
Berdasar survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Jogjakarta dianggap sebagai kota yang paling tepat untuk menggantikan ibu kota Jakarta. “Sekitar 28,4 persen responden memilih Jogjakarta untuk menggantikan Jakarta,” ujar pengamat politik Hendri Satrio dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (7/6).
Survei tersebut dilakukan terhadap 250 responden yang merupakan para pekerja profesional di kawasan segitiga emas Jakarta, yakni Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Pelaksanaannya pada 26 Mei – 3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) menggunakan purposive sampling.
Selain Jogjakarta, kota lain yang dianggap tepat menggantikan ibu kota Jakarta adalah Palangka Raya (21,6 persen), Bogor (20,8 persen), dan Bukittinggi (15 persen). “Yang memilih daerah lainnya sekitar 10,8 persen, seperti Banjarmasin dan Balikpapan. Dan tidak menjawab sekitar 2,8 persen,” terangnya.
Survey itu menjadi gambaran bahwa ibu kota negara memang perlu dipindah. Selain itu, banyak studi kasus yang menunjukkan bahwa tidak masalah memindahkan ibu kota. “Saya memilih pindah. Saya harap di luar Pulau Jawa, yakni Palangkaraya,” tandasnya.
Hendri menyarankan, bila pemindahan ibu kota ingin terealisasi, maka pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya melanjutkan kajian. “Lakukan studi khusus dengan ahlinya,” tuturnya.
Pemerintah juga harus melihat kota yang akan ditunjuk sebagai ibu kota negara memang sudah siap. “Sebab, tidak mudah mengurus ibu kota. Dan harus ada solusi dalam pemindahan ibu kota,” tegas Hendri. (jp/jk)
Foto : Ilustrasi
