KOTA KUPANG – Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si, menghadiri sekaligus membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Kota Kupang Triwulan I Tahun 2024, Rabu (20/3), bertempat di ruang Garuda Kantor Wali Kota Kupang.
Turut hadir Forkopimda Kota Kupang, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati, Kepala BPS Kota Kupang, Patrisius Tupen, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Staf Ahli Wali Kota Kupang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Pimpinan Perangkat Daerah terkait serta Pimpinan atau Perwakilan BUMN terkait.
Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota mengatakan High Level Meeting dipandang penting dalam menyikapi perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Kupang belakangan ini.
Inflasi di Kota Kupang pada Februari 2024 mengalami kenaikan month-to-month (MtM) sebesar 0,32%. Sementara inflasi year-on-year (YtY) sebesar 3,06% dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 105,60% dan tingkat inflasi year to date(y-to-d) bulan Februari 2024 sebesar 1,30%. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas penyumbang inflasi baik YtY maupun MtM, seperti harga beras, angkutan udara, kontrakan rumah, ayam ras, tomat, ikan kembung dan ikan bakar.
Dia menjelaskan, pada momentum bulan Ramadhan, menjelang hari raya Paskah dan Idul Fitri tahun 2024 ini, perlu adanya kolaborasi dalam menekan kenaikan harga guna mencegah tingginya kenaikan inflasi. Secara umum, peningkatan harga terjadi terutama saat periode Ramadhan, juga sebelum dan setelah Lebaran. Pada waktu-waktu tersebut menjadi momen penting pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan di masyarakat. Hal tersebut memerlukan keterlibatan proaktif seluruh stakeholder dalam hal stabilisasi tata niaga dari hulu ke hilir dalam mengamankan komoditas pangan.
Selain itu, tambah Fahrensy, sinergitas TPID dengan berbagai stakeholder terkait kesiapan pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam upaya stabilisasi harga, pengelolaan permintaan, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan yang sejalan dengan program 4k (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif). “Untuk itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang solid di antara kita semua demi efektivitas berbagai upaya yang dilakukan,” ungkapnya.
Penjabat Wali Kota juga memandang perlu adanya penguatan kerjasama antara Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Indonesia Perwakilan NTT serta stakeholder dengan pemerintah daerah lain di Indonesia untuk melihat kebutuhan dan lonjakan permintaan di daerah kita yang mengakibatkan kenaikan harga.
“Tahun lalu kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa daerah di Bali dan Jawa Timur dan saya harap koordinasi tersebut dapat terus dilanjutkan dengan daerah lain untuk membantu pasokan-pasokan kebutuhan pokok dalam menekan laju inflasi di Kota Kupang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati, menyampaikan program utama tanggap inflasi Kota Kupang oleh Bank Indonesia melalui sejumlah upaya konkrit pengendalian inflasi pangan antara lain pelaksanaan operasi pasar murah di Kota Kupang di 6 kecamatan mulai tanggal 20 Maret 2024, sidak pasar dan distributor yang telah dilakukan bersama Penjabat Wali Kota Kupang pada tanggal 19 Maret 2024, kerja sama Kota Kupang dengan daerah produsen untuk ketahanan pangan, penanaman anakan pohon pada 27 Februari 2024, penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT), operasionalisasi Perumda Pasar Kota Kupang dalam rangka pengendalian pangan serta dukungan transportasi dari APBD.
Upaya selanjutnya, menurut Agus, dilakukan melalui penguatan program tanggap inflasi dengan 4K yakni yang pertama keterjangkauan harga melalui intensifikasi pelaksanaan pasar murah menjelang Idul Fitri dengan menyasar pada komoditas utama penyumbang inflasi pada penjualan pasar murah. Yang kedua, ketersediaan pasokan dengan mendorong diversifikasi dan peningkatan produksi barang kebutuhan pokok secara lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Dijelaskan pula, 4K yang ketiga adalah kelancaran distribusi dengan senantiasa berkoordinasi dengan operator pelabuhan untuk mengutamakan kelancaran pasokan bahan pangan strategis, serta yang keempat, adanya komunikasi efektif dengan menyebarkan informasi terkait jadwal kegiatan gerakan pasar murah (GPM) secara masif. (pkp/chr)
