JAKARTA – Kegaduhan demi kegaduhan terus dipertontonkan elite negeri ini. Bersambung tidak pernah putus, bak serial sinetron yang seakan dicari-cari kelanjutannya, mereka berargumentasi menciptakan polemik di ruang publik. Padahal, bangsa ini tengah membutuhkan kebersamaan, kekompakan untuk menuntaskan berbagai kendala yang menghadang. Terlebih di dalam pemerintahan, satu pemahaman, ucapan, dan sikap untuk mewujudkan visi besar presiden jelas sebuah keniscayaan.
Namun, ternyata kondisi ideal tersebut belum terwujud meski pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah berjalan lebih dari setahun. Kesengkarutan pendapat di ruang publik mestinya tidak vulgar diumbar karena hanya akan menggerus kepercayaan terhadap pemerintahan. Paling mutakhir ialah polemik antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli ihwal Blok Masela. Rizal Ramli tanpa tedeng aling-aling menyuarakan pemerintah memutuskan pengelolaan Blok Masela di darat. Entah Rizal dapat wangsit dari mana, yang jelas Presiden Jokowi sendiri membantahnya.
Ucapan Presiden tampaknya tidak cukup. Perdebatan berlanjut, silang pendapat mengarah saling sindir di antara para pembantu Presiden. Bahkan, polemik terkesan berubah jadi serangan personal. Ihwal bikin gaduh, perilaku Rizal Ramli bukan yang pertama. Ia yang bagian dari pemerintah pernah mengkritik program pemerintah yang membuatnya berpolemik dengan Wapres Jusuf Kalla terkait dengan proyek listrik 35 ribu megawatt. Ia juga pernah ‘menyerang’ Sudirman dalam perpanjangan kontrak Freeport.
Lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berteriak memprotes kebijakan Menteri Perdagangan Thomas Lembong terkait dengan impor ikan olahan. Percekcokan juga terjadi antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menhub Ignasius Jonan soal kereta supercepat Jakarta-Bandung. Aneh memang, soliditas pemerintahan pun jadi dipertanyakan. Padahal, arahan Presiden jelas bahwa perdebatan atas kebijakan strategis punya sarana di rapat kabinet. Selayaknya menteri tidak berkomentar mendahului atas kebijakan yang belum diputuskan Presiden. Wajar jika Presiden marah. Harusnya menterinya menyampaikan solusi, bukan justru menghadirkan konfrontasi. Presiden jelas prihatin karena kegaduhan terus saja menyesaki ruang publik.
Bukan kali ini saja. Sudah tiga kali Presiden meminta para pembantunya untuk solid, tidak konfrontatif di luar sidang kabinet. Presiden mengingatkan pula bahwa menteri bekerja mencari solusi agar pemerintah bisa merealisasikan target pembangunan. Cukup sepertinya bagi Presiden untuk sekadar memberi peringatan. Saatnya Presiden tak ragu mengambil langkah tegas demi memulihkan wibawa kabinet dan pemerintahan. Tak cukup lagi bagi Presiden sekadar menyampaikan kemarahan secara verbal. Ia harus menunjukkan ketegasan lewat tindakan. Presiden melalui juru bicaranya, Johan Budi, telah mengutarakan kegusaran. Namun, tanpa langkah tegas, kegusaran Presiden yang telanjur diumbar ke ruang publik hanya akan memproduksi kegaduhan baru. (mi/jk)
Foto : Presiden Joko Widodo dan Menko Rizal Ramli.
