Kupang, mediantt.com – DPRD NTT mengultimatum manajemen Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah NTT agar dalam waktu lima hari ke depan menormalkan aliran listrik agar tidak ada lagi pemadaman. Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, dalam rapat dengan pendapat dengan PLN, di Ruang Sidang Kelimutu, Rabu (19/11).
“Krisis listrik yang melanda Kota Kupang sudah sangat meresahkan dan mengganggu relasi sosial, juga mengganggu produktifitas, dan bisa mengarah ke tindakan kriminalitas. Karena itu, PLN harus memberikan penjelasan dan ada gambaran solusi,” kata Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, dalam kata pengantarnya membuka RDP itu, yang didampingi Wakil Ketua Alex Ofong dan Gab Beri Bina.
RDP itu diawali dengan penjelasan dari Ketua Komisi 4, Alexander Ena, tentang pengaduan masyarakat yang masuk ke komisi yang membidangi listrik dan infrastruktur itu. Menurut politisi Nasdem ini, seharusnya PLN sebagai BUMN yang memonopoli dalam bidang usaha kelistrikan ini, karena tidak ada kompetitor, lebih optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukannya merugikan masyarakat dengan pemadaman yang terus-menerus. “Selama ini PLN memberikan kinerja terburuk kepada masyarakat,” tegas Ena.
Menurutnya, ada fenomena pemadaman listrik selalu terjadi pada bulan November dan Desember, tapi selalu ada penjelasan klasik dari PLN, karena kerusakan mesin, sedang perbaiki jaringan, dll. Karena itu, Komisi 4 minta kepada PLN untuk menjelaskan secara baik kepada masyarakat, tidak sekadar menyenangkan DPRD atau masyarakat. Jelaskan kondisi obyektif yang dihadapi sehingga rakyat tahu apa masalah yang dihadapi PLN dan kita sama-sama cari solusi. Sebab hampir satu hari terjadi pemadaman dua kali yang mengakibatkan kerugian luar biasa dari masyarakat,” tandas Alex Ena.
Giliran General Manager PLN Wilayah NTT, Rikard Safkaur memberikan penjelasan. Menurutnya, kebijakan PT PLN Wilayah NTT melakukan pemadaman bergilir untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya lantaran mengalami defisit daya listrik sebanyak 17 mega watt (MW). “Saat ini kami mengalami defisit daya listrik sebanyak 17 mw. Itu murni dari pembangkit listrik Kuanino dan Tenau,” kata Safkaur.
Menurutnya, untuk melayani sistem Kupang PLTD Kuanino dan Renau memasok daya lstrik 40 MW. Setelah terkoneksi dengan PLTU unit 1 posisi daya listrik menjadi 53,8 MW. Meski ada dukungan dari PLTU Bolok unit satu, kata dia, beban puncak dari pukul 18.00 – 23.00 Wita tersedot hingga 54 MW. Jika nantinya beroperasi PLTU unit 2 tambahan baya menjadi 66,8 MW.
“Daya listrik PLN untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya sebanyak 48 MW. Namun, khusus Bulan Oktober dan November terjadi lonjakan pemakaian dari konsumen hingga beban puncaknya mencapai 54 MW,” jelasnya.
Beban puncak ini, katanya, tidak hanya terjadi pada malam hari, namun juga siang hari. Beban puncak siang hari mencapai 48.050 kilo waat (kw), dari daya mampu 37.350 kw. Selain itu, katanya, ada sejumlah mesin pembangkit tenaga listrik milik PLN yang mengalami kerusakan. “Kami berupaya untuk segera memperbaikinya, sehingga bisa kembali normal,” katanya.
Dia mengatakan, untuk Bulan Desember estimasi beban puncak mencapai 55 MW, sehingga pihaknya teah berkoordinasi dengan para pemilik hotel untuk bisa gunakan genset.
Dia menuturkan, sistem Kupang saat ini yang terjauh yakni Sulamu, Tablolong, Buraen dan Baun. Sistem Kupang ini, sebetulnya terkoneksi dengan Soe, tetapi karena alasan operasional sehingga hanya sampai di Camplong. “Krisis listrik di NTT bukan saja terjadi di Kupang tetapi juga Ende, Atambua dan Adonara. Kami menjamin akhir bulan ini sudah bisa diatasi,” paparnya.
Penjelasan Safkaur mendapat kritik dari anggota DPRD NTT. Mereka menyorot secara kritis kinerja PLN NTT yang banyak merugikan masyatakat NTT, termasuk Kota Kupang. Winston Rondo dari Fraksi Demokrat keras menyorot kinerja PLN, termasuk mempertanyakan kompensasi dari PLN terhadap kerusakan alat-alat elektronik milik masyarakat karena pemadaman listrik tersebut. Menurut Winston, peringatan PLN melalui layanan short message sistem (sms) kerja sama dengan Telkomsel setiap tanggal 18 dalam bulan dinilai sangat menyakitkan hati rakyat sebagai pelanggan.
Dalam sms itu meminta pelanggan untuk membayar listrik tepat pada tanggal 20 jika tidak akan diputuskan sambungan. Padahal pada saat itu listrik sedang padam. “Sms itu sangat menyakiti hati kami karena pada saat itu kami sedang kegelapan,” katanya. Ia malah meminta bagaimana jika sms itu bisa dibalas. “Apakah kami bisa balas sms dengan jawaban mohon maaf bulan ini tidak bisa bayar karena lagi gangguan sistem,” katanya
Kritik senada juga disampaikan mayoritas anggota dewan. Bahkan ada usulan menarik dari Angelino da Costa bahwa Timor Leste menawarkan memasok listrik ke Timor Barat (NTT). “Timor Leste siap menyuplai listrik ke NTT, tapi apakah Jakarta rela. Masak kita kalah dengan negara yang baru berusia belasan tahun. Tapi itulah kenyataan kita hari ini,” kata politisi PAN ini. Yang lain mengusulkan agar kalau kinerja PLN seperti ini terus, maka sebaiknya diswastakan saja. Semua kritik yang dilontarkan anggota dewan tidak mendapat penjelasan memuaskan dari pihak PLN. Jawaban selalu normatif dan tidak ada solusi yang ditawarkan. Karena itu, pimpinan sidang Anwar Pua Geno mengatakan, DPRD NTT dalam hal ini Komisi 4, akan mengambil langkah-langlah segera atas masalah ini, dan mengharapkan agar dalam waktu lima hari ke depan PLN menjamin bisa normal dan tidak ada pemadaman lagi. “Dewan atau komisi akan meninjau langsung ke lapangan untuk tahu permasalahan sebenarnya, dan berkordinasi dengan dinas terkait dan melakukan pengawasan. Kita minta PLN agar secepatnya menyelesaikan masalah ini agar tidak padam lagi, apalagi dalam bulan Desember ada hari raya besar umat Kristen di NTT. Semua masukan rekan-rekan anggota dewan akan ditampung untuk menjadi rekomendasi dewan,” kata Anwar, politisi Partai Golkar ini. (jdz)
