JAKARTA – Pengamat politik sekaligus akademisi Boni Hargens sukses menuntaskan studi doktoralnya di Amerika Serikat (AS) dengan disertasi yang mengawinkan teori oligarki dan kartel politik. Disertasi Boni yang berjudul “Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia: Exploring the Legislative Process of 2007 Election Act” (Kartelisasi Oligarki di Indonesia Pasca-Soeharto: Mengupas Proses Legislasi UU Pemilu 2017) menuai apresiasi dari para penguji di kampusnya, Walden University.
Walden University adalah salah satu universitas besar di AS yang fokus mencetak para calon agen perubahan sosial di tingkat global. Para penguji menyebut disertasi yang diuji pada 21 November 2019 itu telah “lengkap dan memuaskan dari semua aspek”.
Boni, yang merupakan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, menuntaskan studinya dengan nilai sempura, di mana Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya sebesar 4,0.
“Saya bersyukur telah menyelesaikan studi doktoral di Amerika dengan hasil memuaskan. Terima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk teman-teman media,” ujar Boni melalui pesan singkatnya kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Boni Hargens memang beberapa waktu terakhir ini sempat menghilang dari media Tanah Air dan ternyata sedang sibuk menyelesaikan studi doktoralnya. Saat ini, Boni masih berada di Amerika Serikat dan akan diwisuda pada pertengahan Januari 2020.
“Saya masih di Amerika dan akan akan diwisuda pada 17-18 Januari 2020,” ujar dia.
Dalam disertasinya, Boni mengatakan bahwa kekuatan politik yang mengendalikan Indonesia setelah 1998 bukan lagi oligarki murni atau kartel partai politik murni. Namun, yang menguasai adalah sebuah kekuatan baru yang merupakan hasil perkawinan silang antara keduanya, yaitu kartel oligarkis.
“Kartelisasi oligarkis adalah teori yang saya bangun untuk menggambarkan bagaimana oligarki partai membangun kartel politik untuk menguasai sumber daya negara demi kepentingan partai dan hegemoni okigarkis. Jadi, ini koreksi terhadap teori-teori lama yang ada dalam mengkaji Indonesia pasca-Suharto,” ujar Boni.
Dengan mengambil studi kasus proses legislasi UU Pemilu 2017, Boni menjelaskan, meskipun tetap ada kekuasaan partisipatif dalam proses itu, namun tidak ada keseimbangan karena kontrol resmi terhadap politik tetap ada dalam kendali oligarki politik.
Boni mengatakan, kajiannya berimplikasi bagi perubahan sosial, termasuk mengingatkan anggota parlemen, pembuat kebijakan lain, dan kelompok masyarakat sipil terkait begitu pentingnya memahami modus operandi kartel oligarkis.
“Hasil studi ini akan menjadi referensi sangat berguna bagi aktivis prodemokrasi untuk mempertahankan esensi ontologis dari partisipasi publik dalam praktik berdemokrasi,” kata Boni.
Selama studi doktoralnya, Boni juga mendapat penghargaan sebagai anggota Golden Key International, Phi Alpha Honor Society, dan National Society of Leadership and Success. (brt1/jk)
