MAUMERE – Penerapan layanan unggul dan inovatif SAMSAT online diharapkan menjadi jawaban atas upaya peningkatan kualitas layanan Pemerintah Propinsi NTT bagi para wajib pajak kendaraan bermotor. Semua jenis layanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL), Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini tengah disinergikan agar masuk dalam layananan online yang terkoneksi langsung dengan perbankan.
“Semua kabupaten/kota di NTT termasuk daerah-daerah yang baru dimekarkan ditargetkan harus online mulai 2018 agar semakin memudahkan masyarakat melakukan pembayaran secara non tunai, lebih cepat dan mudah,” kata Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni, ketika membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten/Kota se-NTT tahun 2017 di Hotel Silvia Maumere, Selasa (21/11). Kegiatan ini diselenggarakan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah NTT.
Wagub mengatakan, Pemprov NTT telah menjalin kerjasama dengan Bank NTT untuk merealisasikan pembayaran pajak melalui fasilitas layanan perbankkan, diantaranya teller, ATM dan mobile banking. Ia berharap, perluasan pelayanan bagi masyarakat dalam kerjasama tersebut segera dimulai pada 2018, sehingga segala keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan dan berbagai isu miring tentang praktek pelayanan yang panjang dan berbelit belit, dapat teratasi.
“Secara nasional, pelayananan online e-channel Perbankan, propinsi NTT ditargetkan secara bertahap akan terkoneksi dengan Samsat Nasional pada 2019,” kata Wagub.
Saat ini, sebut Litenoni, telah dilakukan inovasi pelayanan oleh Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional guna memberikan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Itulah sebabnya saya minta kepada seluruh stakeholder dan seluruh peserta agar melakukan koordinasi dan evaluasi secara sungguh sehingga melahirkan gagasan segar dan inovatif dalam konteks percepatan pelayanan masyarakat dalam forum tersebut,” tegas Wagub Litelnoni.
Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar dalam sekapir sirihnya menyampaikan terimakasih kepada pemerintah propinsi yang telah memilih Kota Maumere sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan. Selain memberikan sedikit PAD bagi daerah, kegiatan tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan tepat guna bagi kepentingan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.
Di Kabupaten Sikka, kata dia keluhan yang sama yakni soal kesadaran masyarakat membayar pajak dan juga masih saja terjadi keluhan seputar profesionalisme pelayanan pemerintah dan instansi teknis yang menangani urusan pajak kendaraan.
Ditemui terpisah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah NTT Hali Lanan Elias, mengatakan, Samsat merupakan wahana kerjasama antar tiga unsur terkait yakni Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI dan Departemen Keuangan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran pajak kelendaraa bea balik nama, sumbangan wajib dana kecelakaan kendaraan bermotor, sekaligus untuk mengamankan pemerimaan negara dan penerimaan daerah.
Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, jelas dia, disadari masih banyak kandala dan hambatan dalam mekanisme pelayanan di kantor Samsat.
Ia menyebutkan, aspek sarana prasarana, terbatasnya SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, menjadi pemicu belum maksimalnya kualitas pelayanan masyarakat.
Karena itu, melalui Badan Pendapatan, Penggelola Keuangan dan Aset Daerah NTT pemerintah memfasilitasi Rapat Koordinasi agar dapat melahirkan rekomendasi sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelayanan Samsat. Dia berharap kedepan operasional pelayanan Samsat di NTT dapat lebih optimal, transparan, akuntabel dan partisipatif. (hms/jdz)
