JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan kurikulum 2006 harus diterapkan kembali pada seluruh sekolah pada semester genap tahun depan. Anies mengatakan, penerapan di semester genap masih ada waktu 4 bulan untuk sekolah-sekolah menyesuaikan kurikulum tersebut.
“Mulai kembali ke kurikulum 2006 di semester genap. Dan ini yang kembali baru melaksanakan 4 bulan ya. Jangan dibayangkan ini sudah jalan 4 tahun dan kembali,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12).
Anies mengatakan, penerapan kurikulum 2006 itu akan diundangkan dalam peraturan pada hari ini. “Ada peraturan menteri. Hari ini insya Allah diundangkan,” ujarnya.
Menurut dia, meski pergantian kurikulum ini dirasa terburu-buru namun dirinya yakin ada penghematan di dalam anggaran pendidikan. Jika kurikulum 2013 diteruskan, maka akan lebih mahal ongkosnya untuk para pelajar.
“Di situ letak masalahnya. Karena kurikulum dilaksanakan terburu-terburu jadi masalah, dilanjutkan terus lebih masalah. Kalau dihentikan tentu ada masalah, tapi minimal ini cut cost. Kalau diteruskan ongkosnya akan lebih mahal untuk anak-anak kita. Tapi untuk pendidikan kita ini jadi kesempatan untuk koreksi dan buat pelajaran untuk semua,” ujarnya.
Anies mengatakan pergantian kurikulum ini tidak main-main dan bukan sesuatu untuk kepentingan dirinya. Penggantian kurikulum ini demi kepentingan para siswa, guru serta orang tua.
“Jangan main-main dengan kurikulum, karena kurikulum itu bukan sesuatu untuk kepentingan menterinya. Kurikulum itu untuk kepentingan siswa, guru, bisa interaksi dengan baik. Idealnya kurikulum sudah matang baru dilaksanakan, jadi enggak ketemu masalah kayak gini,” ujarnya.
Sebelumnya, Mendikbud Anies Baswedan akhirnya menghentikan penerapan Kurikulum 2013 di sekolah seluruh Indonesia. Hal itu dikarenakan Kurikulum 2013 menyebabkan berbagai permasalahan di dunia pendidikan setelah diterapkan dalam tiga semester lalu.
“Jadi kurikulum ini (2013) dijalankan tanpa pernah dievaluasi dulu, itu letak masalahnya. Kemudian muncul banyak sekali masalah dan keluhan di masyarakat,” kata Anies Baswedan.
Menurutnya, perbaikan terhadap Kurikulum 2013 adalah persoalan biasa. Persoalannya faktor evaluasi merupakan instrumen pokok dalam manajemen organisasi secara umum. “Ini (evaluasi Kurikulum 2013) sebenarnya prinsip dasar pengambilan keputusan untuk publik. Hal itu yang tidak dijalankan dengan benar,” terang dia.
Kata dia, pemerintah sebelumnya telah banyak mencoba berbagai macam kurikulum. Namun, pemerintah juga lupa, penerapan tersebut tak dibarengi dengan evaluasi terhadap tingkat keberhasilannya.
“Karena yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan kita selalu, bagaimana sebuah kurikulum diterapkan di seluruh Indonesia tanpa pernah dievaluasi dahulu. Kita merasa di situ sebabnya harus dievaluasi dulu,” pungkas dia. (merdeka.com)
